5 Artikel Money Sepekan: Menkeu Purbaya, Utang Kereta Cepat hingga Diskon Tarif Listrik

- Dalam sepekan ini berbagai informasi dan peristiwa ekonomi telah terjadi. Beberapa di antaranya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia.

Nah apa saja topik yang paling banyak dibaca oleh masyarakat sepekan ini?

Isu utang kereta cepat mendapatkan perhatian paling banyak dari masyarakat Indonesia. Terutama mengenai komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkapkan kengototan Danantara yang ingin utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung alias Whoosh ini tetap ditanggung oleh APBN.

Selain itu juga ada pernyataan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait UMP, yang mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Simak 5 artikel paling banyak dibaca sepekan ini

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).

Purbaya bilang, dalam pertemuan itu, Danantara masih juga ngotot agar APBN digunakan untuk membiayai pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan APBN.

"Whoosh ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa," kata Purbaya.

"Mereka ngotot aja (pakai APBN)," tambahnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan menginvestigasi uang pemerintah yang ditempatkan di perbankan dalam bentuk simpanan berjangka.

Berdasarkan data yang dia miliki, pemerintah memiliki simpanan berjangka di bank komersial sebanyak Rp 285,6 triliun per Agustus 2025. Jumlah tersebut meningkat signifikan dari posisi per Desember 2024 sebesar Rp 204,2 triliun.

Peningkatan simpanan berjangka ini terjadi setiap bulannya sepanjang tahun ini.

"Kita masih investigasi itu uang apa. Tapi kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang enggak tau. Tapi saya yakin mereka tahu," ujarnya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (17/10/2025) malam.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai pemerintah tidak perlu terlalu tunduk pada tekanan organisasi buruh dalam menentukan upah minimum provinsi (UMP).

Pandangan itu sudah ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Upah minimum kerja ya, itu kita rumuskan basisnya apa, berapa hak hidup layak. Dari situ saja kita berangkatnya. Jangan pula ada yang ngatur kita," ujar Luhut dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, diskon tarif listrik tidak akan diberikan lagi untuk tahun 2025 ini.

Hal itu disampaikannya saat ditanya soal kemungkinan pemerintah kembali memberikan diskon tarif listrik dalam sesi wawancara Kompas Bisnis yang disiarkan Kompas TV, Selasa (14/10/2025).

"Jadi, untuk diskon listrik, tidak kita berikan lagi. Tetapi diganti program yang lain," ujar Airlangga.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan alokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun lantaran tidak terserap tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, BGN memulangkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun yang sebelumnya diminta sebagai anggaran tambahan tahun ini.

Anggaran tersebut sebenarnya belum dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Tag:  #artikel #money #sepekan #menkeu #purbaya #utang #kereta #cepat #hingga #diskon #tarif #listrik