Besok, Sopir Logistik Gelar Aksi Damai Tolak Kebijakan Zero ODOL

- Para sopir kendaraan logistik akan menggelar aksi damai menolak penerapan aturan bebas kendaraan kelebihan muatan atau zero over dimension over load (ODOL) di Jakarta pada Rabu (2/7/2025) besok.

Penanggung jawab aksi damai, Ika Rostianti, mengatakan aksi digelar sebagai bentuk keprihatinan para pengemudi/sopir kendaraan logistik terhadap rencana kebijakan pemerintah.

Aksi akan diikuti para sopir yang tergabung dalam Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), yang menjadi bagian dari Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Konfederasi SARBUMUSI).

"Bersama dengan beberapa organisasi pengemudi lainnya seperti Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI) akan melakukan aksi damai nasional Pengemudi/Buruh Transportasi pada tanggal 2 Juli 2025 di Jakarta," ujar Ika dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Selasa (1/7/2025).

"Kami memohon maaf dan permakluman dari khalayak luas yang barangkali akan terdampak dari aksi nasional tersebut," katanya.

Ika mengungkapkan bahwa di tengah lesunya situasi ekonomi global dan nasional saat ini, kebijakan zero ODOL yang gegabah dipastikan akan meningkatkan pengangguran di Indonesia.

Menurutnya, dunia transportasi logistik Indonesia juga terkait erat dengan sektor UMKM, sebab barang yang diangkut sebagian besar berasal dari sektor UMKM.

"Apabila kebijakan zero ODOL diterapkan secara gegabah, justru akan berpotensi mematikan ekosistem ekonomi transportasi yang menjadi penyumbang signifikan PDB dan penopang utama sektor manufaktur dan pangan kita," kata Ika.

"Bukan saja akan mematikan pelaku transportasi kelas UMKM, melainkan secara luas akan membuat ekonomi produksi kita semakin berbiaya tinggi yang akan mendorong melonjaknya harga komoditas dan menggerus daya beli," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, kebijakan zero ODOL juga sempat mendapat protes keras dari para sopir truk yang melakukan demonstrasi serentak di sejumlah daerah di Indonesia pada 19 Juni 2025.

Para sopir menolak rencana penerapan kebijakan pada 2026.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan sejumlah fakta yang mendorong pemerintah ingin lekas merealisasikan kebijakan larangan kendaraan kelebihan muatan di jalan raya atau zero over dimension over loading (ODOL).

Pertama, penerapan zero ODOL menurut Dudy sudah tertunda selama 16 tahun sejak 2009.

KOMPAS.COM/MARKUS YUWONO Penampakan Demo sopir Truk menolak ODOL di Kota Wonosari, Gunungkidul, DI Yogyakarta. Rabu (25/6/2025)Dudy mengungkapkan bahwa secara roadmap, pemerintah merencanakan penerapan zero ODOL sejak 2017.

"Di mana pada saat itu sudah disepakati oleh para stakeholder untuk pemberlakuan zero ODOL bisa dilaksanakan pada tahun 2023," ujarnya pada sesi bincang bersama media di Jakarta pada Kamis (26/6/2025).

Namun, saat itu ada keberatan dari pihak pengemudi soal pemberlakuan kebijakan itu. Pengemudi meminta agar penerapan aturan tersebut ditunda sampai 2018. Lalu, saat 2018, penerapan kembali ditunda.

"Terus berlangsung hingga sampai saat ini yang mestinya diperlakukan tahun 2023. Jadi sudah berapa tahun? 2017 sampai 2023 itu 6 tahun. Jadi ada kesepakatan, tapi kemudian penundaan, dan kemudian akhirnya tidak dijalankan," ungkap Dudy.

Sementara jika dihitung hingga 2025, penundaan sudah berlangsung selama 8 tahun. Akan tetapi, Dudy lantas menyebut bahwa sebenarnya peraturan mengenai zero ODOL sudah masuk di Undang-Undang (UU) Lalu Lintas Angkutan Jalan Tahun 2009.

"Kalau dari tahun 2009 berarti sudah 16 tahun. Jadi pengaturan mengenai ODOL sudah ada dari tahun 2009. Jadi bayangkan bahwa pengaturan ini sedemikian lama, tapi tidak kita laksanakan sebagaimana mestinya. 16 tahun," tutur Dudy.

Tag:  #besok #sopir #logistik #gelar #aksi #damai #tolak #kebijakan #zero #odol