Perkuat Ekosistem Investasi, HKI Dorong Regulasi Kuat untuk Kawasan Industri

- Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk perkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf, menekankan bahwa kawasan industri di Indonesia perlu dilindungi oleh regulasi yang kuat dan spesifik. 

Dia menilai saat ini kawasan industri belum memiliki aturan yang memadai untuk menopang peran strategis dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

"Pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan. Ini menyangkut persoalan-persoalan yang dihadapi kawasan industri. Kita minta adanya payung hukum yang lebih kuat, supaya ada pasal khusus di dalam Undang-Undang Perindustrian ke depan. Supaya ada jelas aturan mainnya," kata Ma’ruf dalam Dialog Nasional di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, pada Kamis (19/6).

Menurutnya, jika 120 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia itu digabungkan, maka akan menjadi kekuatan ekonomi besar yang harus ditopang dengan kepastian hukum.

Di sisi lain, dia menilai kawasan industri saat ini masih menghadapi sejumlah hambatan pada saat proses investasi, mulai dari tingginya biaya energi seperti gas, lambatnya proses perizinan, hingga birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga.

"Kalau siap tidak siap, dari awal kita yang menyambut sendiri industri yang kita bawa ke Indonesia. Cuma regulasinya yang tidak mendukung. Ada yang biaya tinggi, termasuk gas, dan lambannya perizinan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)," ujarnya.

Saat ini, HKI telah berdialog dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Investasi, Kementerian ESDM, dan Kementerian ATR/BPN, dan akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembahasan selanjutnya. Hasil dari diskusi ini pun akan dirangkum dan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bentuk masukan kebijakan.

Salah satu prioritas dari HKI sendiri adalah mendorong percepatan perizinan investasi. Dia berharap Satgas Percepatan Investasi yang melibatkan kementerian dan lembaga (KL) terkait bisa segera diresmikan melalui surat keputusan (SK) resmi agar proses percepatan bisa dijalankan secara efektif.

“Kami mendorong percepatan perizinan itu cepat dilaksanakan. Karena setiap kementerian atau KL yang terkait itu tidak 'senyawa'. Kadang-kadang di daerah juga tidak sejalan. Maka kami berharap Satgas Investasi bisa cepat di-SK-kan supaya cepat dilaksanakan,” tegas Ma’ruf.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan membentuk tim bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mengawal proses percepatan investasi. HKI sendiri akan berperan menjadi jembatan strategis antara pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah.

“Kami akan membuat tim bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian dan (Kementerian) Investasi (dan Hilirisasi/BKPM) supaya mengawal ini. Dan tentunya sekali lagi, kami akan melibatkan diri atau terlibat dalam percepatan investasi tersebut,” tutup Ma’ruf.

 

Tag:  #perkuat #ekosistem #investasi #dorong #regulasi #kuat #untuk #kawasan #industri