Prabowo Minta Airlangga Bersurat ke AS Sebelum 9 April soal Tarif Trump, Pemerintah Akan Undang Asosiasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memerintah agar pemerintah mengirimkan surat ke Amerika Serikat terkait penerapan tarif impor AS ke Indonesia.

Airlangga mengatakan, saat ini, pemerintah terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha, untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan menyikapi kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” kata Airlangga dalam siaran pers, Minggu (6/4/2025).

SHUTTERSTOCK/AIPCREATIVE Ilustrasi industri tekstil.

Rencananya, pemerintah akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh AS.

Pertemuan rencananya akan digelar pada Senin (7/4/2025).

“Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga, terutama sektor padat karya,” kata Menko Airlangga.

Tidak hanya merespons kebijakan tarif impor AS, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa. Sebab, Eropa merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat.

“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” ujar Airlangga.

Airlangga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atau pembalasan atas kebijakan tarif Trump tersebut.

Indonesia juga menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” kata Airlangga.

KOMPAS/A HANDOKO Ilustrasi industri pengolahan.

Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel (pakaian dan perlengkapan) dan alas kaki. Sektor-sektor tersebut, kata Airlangga, dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global.

Terbaru, pada Minggu (6/4/2025), pemerintah telah mengadakan rapat virtual yang dipimpin Menko Airlangga menyikapi kebijakan tarif impor AS.

Rapat turut diikuti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan kementerian/lembaga.

Diketahui, Trump mengumumkan kebijakan tarif bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, pada Kamis (3/4/2025).

Dalam pengumuman tersebut, Indonesia dikenai tarif impor Trump sebesar 32 persen.

Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b), misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

Kebijakan tarif Trump itu juga diterapkan ke 180 negara lain. Beberapa negara telah menyiapkan serangan balik sebelum kebijakan tarif Trump berlaku pada 9 April 2025.

Tag:  #prabowo #minta #airlangga #bersurat #sebelum #april #soal #tarif #trump #pemerintah #akan #undang #asosiasi