Tony Blair di Dewan Pengawas Danantara

PEMERINTAHAN Prabowo Subianto membuat keputusan yang menarik perhatian publik dengan menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara, badan yang digadang-gadang akan menjadi penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia.

Langkah ini lebih dari sekadar strategi meningkatkan daya tarik investasi asing; ia mengundang pertanyaan mendasar mengenai arah kebijakan ekonomi nasional dan sejauh mana keterlibatan aktor global sejalan dengan kepentingan domestik.

Prabowo, yang selama ini dikenal dengan pendekatan nasionalisme ekonomi, tampaknya berusaha menunjukkan fleksibilitas dalam merangkul strategi globalisasi.

Blair, dengan latar belakang sebagai pemimpin New Labour yang menerapkan reformasi ekonomi berbasis pasar di Inggris, membawa serta pengalaman yang dapat membuka peluang investasi dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Namun, rekam jejaknya juga memperlihatkan kecenderungan terhadap kebijakan privatisasi dan deregulasi yang dapat berimplikasi pada keberlanjutan kemandirian ekonomi nasional.

Salah satu alasan utama pemerintah mengundang Blair adalah untuk memperkuat kapasitas Danantara dalam mengelola proyek-proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), transisi energi hijau, dan penguatan sovereign wealth fund.

Namun, bila menilik pengalaman kebijakan yang diterapkannya di Inggris, ada potensi risiko jika pendekatan yang sama diadopsi di Indonesia tanpa perimbangan matang.

Privatisasi layanan publik dan skema kemitraan publik-swasta yang digagas di masanya telah menghadirkan tantangan tersendiri, di mana kepentingan pasar sering kali lebih diutamakan dibanding kesejahteraan masyarakat luas.

Jika Indonesia mengikuti pola yang sama, ada kemungkinan bahwa aset strategis seperti infrastruktur dan sektor energi menjadi lebih rentan terhadap kepentingan korporasi global dibanding kepentingan nasional.

Digitalisasi juga menjadi aspek yang digarisbawahi oleh Blair melalui Tony Blair Institute for Global Change.

Inisiatifnya di berbagai negara berkembang menunjukkan dorongan kuat terhadap penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan dan perekonomian.

Namun, tanpa regulasi dan kebijakan yang berpihak pada ekosistem lokal, agenda ini bisa lebih menguntungkan perusahaan teknologi multinasional dibanding pelaku usaha domestik.

Dalam konteks Indonesia, di mana ekonomi digital berkembang pesat, perlu dipastikan bahwa adopsi teknologi tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal dan tidak justru menempatkan ketergantungan yang terlalu besar pada perusahaan asing.

Selain pertimbangan ekonomi, aspek politik juga tidak bisa diabaikan. Blair memiliki sejarah kebijakan luar negeri yang kontroversial, terutama dalam keterlibatannya dalam intervensi di Irak.

Meskipun keterlibatan ini bersifat historis, kehadirannya dalam lembaga strategis Indonesia tetap berpotensi mengundang resistensi dari berbagai kelompok yang menilai pengaruh asing perlu dibatasi dalam pengambilan keputusan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa keterlibatan Blair tidak sekadar menjadi langkah simbolis, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret bagi pembangunan nasional.

Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa Indonesia siap berkolaborasi dengan dunia internasional tanpa kehilangan kendali atas arah kebijakan ekonomi.

Namun, keseimbangan antara keterbukaan dan proteksi tetap menjadi tantangan utama. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat, keterlibatan figur global dalam struktur ekonomi nasional bisa lebih bersifat dekoratif daripada substantif.

Dalam beberapa kasus, kehadiran tokoh internasional dalam dewan penasihat negara berkembang lebih sering menjadi alat legitimasi bagi kebijakan tertentu, tanpa memberikan dampak signifikan pada transformasi ekonomi yang dijanjikan.

Penunjukan Tony Blair adalah keputusan yang mencerminkan ambisi besar, tetapi juga membutuhkan kehati-hatian dalam implementasinya.

Apakah ia akan berperan sebagai mitra strategis yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, atau justru membuka ruang bagi model pembangunan yang lebih condong kepada kepentingan pasar global dibanding kepentingan nasional?

Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga komitmen bahwa kebijakan yang dihasilkan akan tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Indonesia tidak boleh terjebak dalam ilusi bahwa modernisasi hanya bisa dicapai melalui adopsi model ekonomi yang sudah terbukti memberikan hasil yang tidak selalu seimbang bagi semua pihak.

Yang lebih penting adalah bagaimana strategi yang diambil tetap selaras dengan prinsip kemandirian dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Tag:  #tony #blair #dewan #pengawas #danantara