Risiko Beban Kerja hingga Burnout di Balik Kebijakan soal Guru BK

- Kebijakan yang mewajibkan seluruh guru di sekolah melaksanakan tugas bimbingan konseling (BK) dinilai memiliki risiko.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai penyamaan peran guru umum dengan guru BK tanpa pelatihan khusus merupakan bentuk penyederhanaan yang berbahaya, terutama di tengah maraknya kasus kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan.

“Kebijakan mewajibkan semua guru menjadi guru BK tanpa pelatihan khusus adalah bentuk penyederhanaan yang berbahaya. Tantangan terbesarnya bukan sekadar beban kerja, melainkan kompetensi psikologis,” ujar Ubaid kepada Kompas.com, Jumat (23/1/2026).

Menurut Ubaid, guru saat ini telah menanggung beban berat berupa administrasi kurikulum dan tuntutan sertifikasi.

Penambahan fungsi BK tanpa struktur kompetensi dan kompensasi yang jelas, kata dia, justru berpotensi menciptakan kelelahan mental bagi guru dan berdampak langsung pada siswa.

“Guru kita sudah terbebani dengan administrasi kurikulum dan tuntutan sertifikasi. Menambah beban BK tanpa struktur kompensasi dan kompetensi yang jelas hanya akan menciptakan kelelahan mental (burnout) bagi guru, yang pada akhirnya berdampak buruk pada siswa,” katanya.

Ubaid juga menyoroti kecenderungan guru diposisikan sekadar sebagai penangan konflik sesaat.

Dalam praktiknya, guru kerap hanya diminta melerai perkelahian atau ketegangan antar siswa tanpa ruang untuk menggali akar persoalan.

“Guru seakan diposisikan sebagai pemadam kebakaran. Ini hanya menangani gejala di permukaan, bukan akar masalah,” ujar dia.

Lebih jauh, Ubaid mengingatkan bahwa kebijakan “semua guru menjadi guru BK” rawan menjadi senjata makan tuan jika struktur kekuasaan di sekolah justru menjadi bagian dari masalah.

Tanpa independensi sebagaimana dimiliki guru BK profesional, guru umum berisiko dijadikan alat oleh pimpinan sekolah untuk meredam kasus kekerasan.

“Tanpa independensi guru BK profesional, guru biasa rawan dijadikan alat oleh pimpinan sekolah untuk membujuk atau mengintimidasi korban agar mau berdamai. Ini bukan penyelesaian masalah, melainkan pembungkaman kasus,” kata Ubaid.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengaku pihaknya menerima banyak laporan anak putus sekolah imbas tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan biaya mahal, Minggu (7/7/2024).

Pendekatan humanis dan peran guru wali

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan tersebut lahir dari semangat membangun pendekatan pendidikan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif.

Melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, seluruh guru diminta ikut melaksanakan tugas bimbingan konseling sebagai bagian dari penguatan peran mereka sebagai wali murid.

“Semangat dari Permendikdasmen 6 Tahun 2026 itu adalah pendekatan lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif dengan penguatan guru sebagai guru wali,” ujar Mu’ti dalam rapat dengan Komisi X DPR, Rabu (21/1/2026).

Mu’ti menegaskan, semua guru memiliki tanggung jawab menjalankan tugas ke-BK-an meskipun bukan guru BK. Tugas tersebut juga dihitung sebagai jam mengajar agar guru lebih aktif terlibat dalam penyelesaian konflik di sekolah.

“Semua guru punya tanggung jawab melaksanakan tugas ke-BK-an walau bukan guru BK,” ujar dia.

“Sehingga tidak ada lagi cerita-cerita lama, misalnya murid berantem, gurunya mendiamkan, karena itu dihitung sebagai pemenuhan jam mengajar,” lanjut Mu’ti.

Sebelumnya, pada November 2025, Mu’ti juga menyampaikan bahwa kewajiban semua guru menjalankan fungsi BK ditujukan untuk mencegah kekerasan dan perundungan di sekolah.

Ia berharap pendekatan yang lebih humanis dapat menciptakan budaya saling menerima, terutama bagi siswa yang selama ini berada dalam posisi lemah.

“Mereka yang selama ini menjadi korban perundungan itu kan yang powerless. Kalau kita mengembangkan sikap yang lebih humanis, maka kita bisa mengembangkan budaya saling menerima di antara semua insan,” ujar Mu’ti, 11 November 2025.

Tag:  #risiko #beban #kerja #hingga #burnout #balik #kebijakan #soal #guru