Pengamat Wanti-Wanti Danantara Jangan Sampai 'Kepleset' Seperti 1MDB di Malaysia

  - Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi merespons soal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang bakal diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari mendatang.   Ia menilai, sebenarnya Danantara punya motif yang sangat positif karena memotong intervensi nonkorporasi terutama politik dalam beberapa hal. Menurutnya, jika Danantara diluncurkan maka banyak hal yang tidak harus didiskusikan via Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).   "Yang membuat BUMN kita sering kali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR dan itu ada ongkos politiknya kan," kata Burhanudin dalam  SMBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).  

 

  "Ada ongkos ada trade off-nya, seperti pengangkatan komisaris, direksi, itu perlu approval dari DPR. Danantara mencoba memotong itu," sambungnya.   Kendati begitu, ia mewanti-wanti kepada pemerintah agar tak "kepleset" seperti 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB yang berkasus dan menyeret Perdana Menteri Najib Razak. Itu sebabnya, sudah benar jika memang Indonesia ingin meniru Temasek di Singapura.   "Kalau misalnya kita mengacu pada pengalaman Temasek, itu bagus sekali kalau menjadi role modelnya, tapi jangan lupa kalau kita "kepleset" kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita, dan pertaruhannya sangat mahal," ungkap Burhanudin.   Dia membeberkan, kasus di Malaysia tersebut terjadi lantaran PM Najib yang mendirikan 1MDB, justru melakukan penyelewengan terhadap puluhan triliun dana negara untuk digunakan sebagai modal pemilu.   Itu sebabnya, Burhanudin pun meminta pemerintah untuk mengelola Danantara secara profesional. Meskipun, idenya berawal dari Presiden Prabowo Subianto.   "Jadi ini betul-betul harus hati-hati, pengelolaannya harus profesional mungkin. Meskipun memang agak problematik di kasus Temasek itu clear mereka dipacu untuk cari untung, sementara kasusnya di Indonesia khususnya BUMN, kan tidak semuanya disuruh cari untung," jelas Burhanudin.   "Kan ada PSO (Public Service Obligation atau Kewajiban Pelayanan Publik) dan itu lagi-lagi tarik menarik, apakah untuk cari untung ataukah PSO itu punya implikasi atau cost yang tidak murah juga," tutupnya.  

Tag:  #pengamat #wanti #wanti #danantara #jangan #sampai #kepleset #seperti #1mdb #malaysia