Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Positif, Swasta Dapat Ruang Lebih Besar

Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah positif.

Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memastikan penggunaannya lebih efektif.

"Efisiensi itu baik. Ini kan bagaimana menargetkan anggaran supaya bisa mendorong pertumbuhan. Itu yang dilakukan Pak Prabowo. Efisien, tapi juga efektif," ujar Arsjad di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Ia menambahkan, kebijakan efisiensi ini sejalan dengan rencana Prabowo yang ingin membuka kesempatan lebih luas bagi swasta.

Swasta Dilibatkan dalam Pembangunan

Arsjad mencontohkan, Presiden Prabowo telah memberi lampu hijau agar swasta turut serta dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, pengusaha dalam dan luar negeri bisa berpartisipasi dalam berbagai proyek strategis.

"Yang penting, pemerintah tetap mendapatkan pemasukan dari pajak dan lainnya. Menurut saya ini luar biasa. Ini kesempatan bagi pengusaha untuk ikut serta," ungkapnya.

Menurutnya, keterlibatan swasta akan membantu mengatasi tantangan fiskal yang dihadapi Indonesia.

"Kita punya tantangan APBN. Karena itu, kita harus mendapatkan dana dari sumber lain," lanjut Arsjad.

Efisiensi dan Dampaknya bagi Perekonomian

Arsjad juga menyoroti bagaimana kebijakan ini membuka peluang investasi swasta di berbagai sektor.

Mulai dari infrastruktur, pangan, industri, hingga hilirisasi energi.

Dari situ, ia meyakini akan muncul peluang lapangan kerja baru, perputaran modal, serta perkembangan industrialisasi.

"Yang dilakukan beliau bukan hanya efisiensi, tapi juga efektivitas. Anggaran yang tidak efisien dialihkan ke pos yang lebih efektif," tambahnya.

Pemangkasan Anggaran APBN 2025

Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi belanja APBN 2025 sebesar Rp 306,7 triliun.

Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh kementerian dan lembaga.

Meski demikian, belanja pegawai dan bantuan sosial tetap dipertahankan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mengumumkan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun untuk 2025.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Tag:  #efisiensi #anggaran #prabowo #dinilai #positif #swasta #dapat #ruang #lebih #besar