Badai PHK Meningkat, Legislator PKS Minta Pemerintah Tekan Laju Barang Impor dan Pertahankan Produksi Dalam Negeri

- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Pemerintah untuk segera mengatasi masalah badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia. Ia mengingatkan, Pemerintah agar bergerak cepat mencari solusi di tengah meningkatnya angka pemutusan kerja.

Ia mengingatkan, Pemerintah dapat menekan masuknya barang-barang impor untuk mempertahankan industri dalam negeri.

"Pemerintah jangan tenang-tenang saja, seolah tidak ada masalah. Salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya industri tekstil dan garmen dalam negeri adalah tidak kuat bersaing dengan barang impor Tiongkok. Impor barang dari Tiongkok harus diawasi dan diperketat," kaya Netty Aher kepada wartawan, Kamis (5/9).

Netty menilai, Pemerintah harus melakukan pembenahan regulasi mengingat produsen dari Tiongkok, bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah lantaran adanya subsidi dan kemudahan aturan dari pemerintah negara mereka.

"Artinya ada regulasi yang menguntungkan (dari pemerintah Tiongkok). Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Kita harus cek bagaimana regulasi di Indonesia," ujar Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII ini.

Netty pun meminta Pemerintah agar menyelidiki pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual impor ilegal.

"Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya,” tegas Netty.

Netty menyebut, pembiaran terhadap masalah badai PHK juga akan berdampak pada masa depan bangsa. Karena tingginya angka pengangguran dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat.

“Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas," ucap Netty.

Oleh karena itu, Netty meminta Pemerintah membuat kebijakan yang mendorong dan mendukung perusahaan agar dapat menjalankan usahanya lebih sehat.

“Program job fair memang menarik antusias masyarakat, tapi tidak menyelesaikan masalah industri yang tumbang dan gulung tikar. Pemerintah harus fokus mengatasi masalah pada upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan," urai Netty.

Berdasarkan laman satu data Kemenaker, badai PHK mulai terlihat sejak tahun lalu di mana pada periode Januari-November 2023 terdapat 57.923 orang tenaga kerja yang terkena PHK. PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, posisi kedua diikuti oleh DKI Jakarta, dan posisi ketiga Provinsi Banten.

Khusus PHK di DKI Jakarta didominasi sektor jasa seperti restoran dan kafe. Sedangkan badai PHK di Jateng paling banyak terjadi di sektor manufaktur, tekstil, garmen, dan alas kaki.

Tag:  #badai #meningkat #legislator #minta #pemerintah #tekan #laju #barang #impor #pertahankan #produksi #dalam #negeri