Drone Buatan Asing Dilarang Masuk AS, DJI Protes

Ringkasan berita:

• FCC AS resmi melarang impor dan penjualan drone baru serta komponen dari produsen asing, termasuk duo vendor asal China, DJI dan Autel Robotics.
• Drone DJI yang sudah beredar tetap boleh digunakan dan dijual, tetapi model baru yang rilis setelah aturan berlaku tidak bisa masuk pasar AS.
• DJI memprotes keputusan ini dan menilai larangan bersifat proteksionis, sementara AS sejak lama memang memperketat drone China sambil mendorong produksi drone domestik.

- Komisi Komunikasi Federal (Federal Communications Commission/FCC) Amerika Serikat resmi melarang impor semua model drone baru dan komponen terkait, dari produsen luar negeri termasuk DJI serta Autel Robotics.

Penjualan drone baru dan komponen dari DJI dkk juga ditentang oleh FCC. Walhasil, konsumen di AS tidak bisa membeli drone DJI generasi terbaru yang rilis setelah aturan ini ditetapkan pada Selasa (23/12/2025).

Aturan itu menyeret nama DJI dan produsen drone asing lainnya ke daftar yang disebut "Covered List".

Entitas yang masuk dalam daftar ini dianggap "menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi keamanan nasional AS", sehingga tidak mendapat izin FCC untuk diedarkan di negeri Paman Sam.

Namun larangan ini tidak memengaruhi drone dan komponen DJI dan Autel Robotics yang sudah dirilis sebelumnya. Artinya, konsumen masih bisa membeli pesawat tanpa awak eksisting dari merek-merek yang dilarang.

Larangan ini juga tidak memengaruhi drone yang sudah dibeli konsumen sebelumnya. Dengan kata lain, konsumen bisa terus menggunakan drone DJI dengan "aman".

DJI layangkan protes

Merespons larangan itu, DJI menyatakan pihaknya kecewa karena larangan tersebut bisa berdampak pada pengguna di AS.

Apalagi, drone perusahaan asal China itu dipakai di seluruh AS untuk bermacam kepentingan, termasuk inspeksi infrastruktur dan konstruksi, pemantauan tanaman hingga videografi profesional maupun amatir.

Selain itu, DJI juga mengeklaim bahwa penilaian FCC terkait "kekhawatiran keamanan DJI" pun tidak berdasar. 

"Walaupun DJI tidak disebutkan secara khusus, tidak ada informasi resmi soal apa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk membuat keputusan ini," kata juru bicara DJI.

Adapun larangan FCC ini muncul setelah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2025 disahkan oleh Kongres AS pada tahun lalu.

UU tersebut mewajibkan peninjauan keamanan peralatan yang diproduksi oleh DJI, Autel serta produsen drone asing lainnya, paling lambat 23 Desember 2025.

DJI Paket penjualan DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone Only).

DJI sendiri telah menyatakan pihaknya menyambut baik pengawasan dan pemeriksaan yang diperlukan pada produknya. Pernyataan ini dilayangkan lewat surat yang ditujukan untuk para pejabat AS termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

"Kami siap bekerja sama dengan Anda, bersikap terbuka dan transparan, serta memberi Anda informasi yang diperlukan untuk menuntaskan peninjauan menyeluruh," tulis Adam Wels, Kepala Kebijakan Global DJI dalam surat terbaru awal Desember ini.

Namun, bukannya inspeksi seperti yang diharapkan DJI dkk, FCC justru berkata bahwa keputusannya didasarkan pada penentuan badan antarlembaga yang dibentuk oleh Gedung Putih.

Lembaga tersebut menyimpulkan bahwa drone dan komponen buatan asing "memungkinkan pengawasan terus-menerus, eksfiltrasi data, dan operasi destruktif di wilayah AS."

Karena itu, DJI begitu kecewa dengan larangan yang memengaruhi produknya.

"Kekhawatiran tentang keamanan data DJI tidak didasarkan pada bukti dan malah mencerminkan proteksionisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar terbuka," ujar juru bicara DJI.

AS pelototi drone China sejak lama

Sama seperti DJI, Autel Robotics juga pabrikan drone asal Negeri Tirai Bambu. Walaupun tidak spesifik menyebut China dalam aturannya, namun AS sudah cukup lama menyoroti drone asal negara tersebut.

Sejak tahun 2017, Angkatan Darat AS melarang penggunaan drone DJI karena dinilai rentan akan keamanan siber.

Pada tahun yang sama, Departemen Keamanan Dalam Negeri setempat memperingatkan kepada internalnya bahwa drone China bisa saja mengirimkan data penerbangan sensitif ke produsennya di China.

Pada tahun 2020, DJI masuk dalam daftar hitam atau "Entity List" Departemen Perdagangan AS karena diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Uighur di Xinjiang dan minoritas lainnya di China.

Kemudian pada tahun 2022 Departemen Pertahanan AS memasukkan DJI ke daftar perusahaan yang diduga bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Rakyat China. 

Di samping itu, pemerintah AS berupaya menggenjot produksi drone dalam negeri.

Pada Juni 2025 lalu, Presiden Donald Trump menandatangani perintah ekskutif yang mendesak percepatan komersialisasi teknologi drone dan peningkatan produksi drone domestik demi melawan kendali asing.

"Presiden Trump telah menegaskan bahwa pemerintahannya akan bertindak mengamankan wilayah udara kami dan melepaskan dominasi drone Amerika," kata Ketua FCC, Brendan Carr dihimpun KompasTekno dari CNN.

Tag:  #drone #buatan #asing #dilarang #masuk #protes