Pemerintah Dorong Penggunaan Kendaraan Ramah Lingkungan Demi Net Zero Emission, Mobil Hybrid pun Diberi Insentif

- Demi mengejar target Net Zero Emission (NZE) pada 2060, Pemerintah terus menggenjot penggunaan kendaraan dengan teknologi ramah lingkungan. Langkahnya dengan memberikan insentif khusus bagi mobil bertenaga listrik dan hybrid.

Kebijakan itu untuk menyikapi belum optimalnya pemanfaatan mobil listrik murni alias Battery Electric Vehicle (BEV) oleh  masyarakat. Berdasarkan data, penjualan mobil listrik sepanjang 2024 hanya sekitar 43.188 unit di Indonesia.

Angka itu tergolong kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan total pasar otomotif nasional. Dari beberapa pengakuan masyarakat, ada beragam alasan belum optimalnya BEV dimanfaatkan. Di antaranya harga yang belum terjangkau dan infrastruktur pengisian daya yang terbatas. Yakni baru terdapat di kota-kota besar. Itupun jumlahnya belum optimal.

Disinyalir ini yang membuat masyarakat masih ragu-ragu untuk beralih sepenuhnya ke mobil listrik. Di sisi lain, mobil hybrid tampil sebagai bintang alternatif. Dengan kombinasi mesin konvensional dan motor listrik, mobil hybrid dinilai lebih cocok untuk kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan belum merata dari sisi infrastruktur. 

Dengan mobil hybrid, pengendara tidak perlu khawatir kehabisan baterai di tengah jalan, karena mesin bensin masih bisa jadi penopang.

Melihat potensi besar tersebut, pemerintah pun memberikan dorongan ekstra untuk para produsen dan konsumen. Lewat skema insentif PPnBM DTP (Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah), mobil hybrid dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen bisa menikmati potongan pajak sebesar 3 persen mulai 2025. 

Ketentuan itu berlaku untuk semua jenis hybrid: full hybrid, mild hybrid, hingga plug-in hybrid (PHEV). Nah, untuk PHEV yang bisa dicas layaknya mobil listrik, tetapi tetap punya mesin bensin, Kementerian Perindustrian bahkan sudah menyiapkan insentif khusus. 

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengkonfirmasi usulan tersebut telah diserahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kalau keputusan di kantor kami, ya sudah final. Sekarang kita tunggu bagaimana keputusan yang ada di Kemenko Perekonomian,” ujar Agus saat meresmikan pabrik baru Daimler di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (10/6).

Meski begitu, Menperin tetap realistis. Ia mengingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah terbatas. “Kita juga harus paham bahwa kita ada keterbatasan fiskal,” katanya.

Namun satu hal jelas, masa depan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia tidak hanya soal BEV. Hybrid bisa jadi jalan tengah yang realistis dan relevan, terutama dalam tahap transisi menuju era elektrifikasi penuh.

Bagi yang ingin memiliki mobil ramah lingkungan, tetapi belum siap sepenuhnya dengan BEV, sepertinya mobil hybrid bisa jadi pilihan paling logis saat ini. Apalagi dengan insentif yang makin menggoda, saatnya mempertimbangkan mobil hybrid sebagai kendaraan harian kamu berikutnya.

Tag:  #pemerintah #dorong #penggunaan #kendaraan #ramah #lingkungan #demi #zero #emission #mobil #hybrid #diberi #insentif