Berita dan Informasi Kemendagri Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Pesta Pembukaan PON Bela Diri Kudus 2025: Tampilkan Kekayaan Budaya Spektakuler, Jadi Kontribusi untuk SEA Games 2025

Bacaan Misa Gereja Katolik 12 Oktober 2025: Hari Minggu Biasa XXVIII

Jadwal Uji Coba MotoGP 2026 Resmi Dirilis Sekaligus Tandai Akhir Era Mesin 1000cc

Kini 'Nganggur', Beda Uang Pensiun Ganjar Pranowo vs Anies Baswedan

Kini 'Nganggur', Beda Uang Pensiun Ganjar Pranowo vs Anies Baswedan

Waduh! 92 Ribu NIK Warga Jakarta Akan Dinonaktifkan

Waduh! 92 Ribu NIK Warga Jakarta Akan Dinonaktifkan

Jelang Pilkada Serentak 2024, BSKDN Kemendagri Gelar Audiensi dengan KPUD Jabar

Jelang Pilkada Serentak 2024, BSKDN Kemendagri Gelar Audiensi dengan KPUD Jabar

Sosok 7 Jenderal 'Geng Solo' Petinggi TNI-Polri dan Menteri, Terbaru KSAU Eks Danlanud Adi Sumarmo

Sosok 7 Jenderal 'Geng Solo' Petinggi TNI-Polri dan Menteri, Terbaru KSAU Eks Danlanud Adi Sumarmo

Komisi V DPR RI Rapat Kerja Bersama Menhub, Bahas Persiapan Mudik Lebaran 2024

Komisi V DPR RI Rapat Kerja Bersama Menhub, Bahas Persiapan Mudik Lebaran 2024

Tahapan Pilkada Serentak untuk 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota Resmi Dimulai, Coblosan Digelar 27 November

Tahapan Pilkada Serentak untuk 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota Resmi Dimulai, Coblosan Digelar 27 November

Dukung PSN PTPN, Pemerintah Tetapkan Relaksasi BPHTB

Dukung PSN PTPN, Pemerintah Tetapkan Relaksasi BPHTB

Mendagri Sebut 240 ASN Terbukti Langgar Aturan Netralitas pada Pemilu 2024

Mendagri Sebut 240 ASN Terbukti Langgar Aturan Netralitas pada Pemilu 2024

Perkiraan Biaya Pembangunan Rumah Baru Ganjar Pranowo di Sleman

Perkiraan Biaya Pembangunan Rumah Baru Ganjar Pranowo di Sleman

Berapa Uang Pensiun yang Diterima Ganjar? Rumah Barunya Disebut Terlalu Sederhana

Berapa Uang Pensiun yang Diterima Ganjar? Rumah Barunya Disebut Terlalu Sederhana

Menilik Uang Pensiun Ganjar Pranowo, Disorot Gegara 'Cuma' Bangun Rumah Sederhana di Sleman

Menilik Uang Pensiun Ganjar Pranowo, Disorot Gegara 'Cuma' Bangun Rumah Sederhana di Sleman

Kunjungi Papua Tengah, BSKDN Kemendagri Tegaskan Pentingnya Inovasi

Kunjungi Papua Tengah, BSKDN Kemendagri Tegaskan Pentingnya Inovasi

Kartu Prakerja Gelombang 65 Dibuka, Simak Tips Lolos Tahapannya

Kartu Prakerja Gelombang 65 Dibuka, Simak Tips Lolos Tahapannya

Korupsi Pembangunan Kampus IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Divonis 4 Tahun Penjara dan Ganti Rp4,6 M

Korupsi Pembangunan Kampus IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Divonis 4 Tahun Penjara dan Ganti Rp4,6 M

Ditjen Bina Adwil Perkuat Kecamatan sebagai Poros Pembangunan Desa

Ditjen Bina Adwil Perkuat Kecamatan sebagai Poros Pembangunan Desa

Setelah Pilkades, BRIN Berharap Pilkada Gunakan E-Voting

Setelah Pilkades, BRIN Berharap Pilkada Gunakan E-Voting

Kemendagri Respons Permintaan KPK Soal Larangan Pemberian Bansos Jelang Pilkada 2024

Kemendagri Respons Permintaan KPK Soal Larangan Pemberian Bansos Jelang Pilkada 2024

Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Penurunan Angka Stunting Belum Capai Target

Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Penurunan Angka Stunting Belum Capai Target

Kemendagri Perkuat Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Daerah

Kemendagri Perkuat Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Daerah

Ungkap Alasan Ogah Buru-buru Pindah ke IKN, DPR: Kalau Gak Ada Sarpras, Mau Ngantor di Mana?

Ungkap Alasan Ogah Buru-buru Pindah ke IKN, DPR: Kalau Gak Ada Sarpras, Mau Ngantor di Mana?

DPR Ogah Pindah ke IKN Tapi Tak Direstui Pemerintah

DPR Ogah Pindah ke IKN Tapi Tak Direstui Pemerintah

DPR Tak Mau Pindah ke IKN, Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Parlemen

DPR Tak Mau Pindah ke IKN, Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Parlemen

Berubah Lagi, Kini DPR dan Pemerintah Sepakati Pilkada Jakarta Seperti Pilpres: Pemenangnya Suara 50+1

Berubah Lagi, Kini DPR dan Pemerintah Sepakati Pilkada Jakarta Seperti Pilpres: Pemenangnya Suara 50+1

Kapan Jakarta Kehilangan Status Ibu Kota? Heru Budi Jawab Begini

Kapan Jakarta Kehilangan Status Ibu Kota? Heru Budi Jawab Begini

Brigjen Pol. Purn. Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, S.H., M.Hum.

Brigjen Pol. Purn. Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, S.H., M.Hum.

Percepat Pertumbuhan Daerah dengan Inovasi, BSKDN Kemendagri Komit Dampingi 4 DOB Papua

Percepat Pertumbuhan Daerah dengan Inovasi, BSKDN Kemendagri Komit Dampingi 4 DOB Papua

RUU DKJ Tak Jamin Jakarta Bebas Banjir dan Macet, PDIP: Mana Bisa Jadi Kota Global, Jadinya Kota Gombal

RUU DKJ Tak Jamin Jakarta Bebas Banjir dan Macet, PDIP: Mana Bisa Jadi Kota Global, Jadinya Kota Gombal

Pemerintah Beberkan Kekhususan Jakarta Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Pemerintah Beberkan Kekhususan Jakarta Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Catat! Jadwal Pembayaran THR dan Gaji Ke-13 PNS di 2024

Catat! Jadwal Pembayaran THR dan Gaji Ke-13 PNS di 2024

Singkirkan Konsep Metropolitan, Baleg DPR-Pemerintah Sepakati Definisi Aglomerasi Jabodetabekjur di RUU DKJ

Singkirkan Konsep Metropolitan, Baleg DPR-Pemerintah Sepakati Definisi Aglomerasi Jabodetabekjur di RUU DKJ

Anggota Komisi II DPR: Wapres Ditugaskan Jaga Kawasan Aglomerasi Biar Jakarta Tak Tenggelam

Anggota Komisi II DPR: Wapres Ditugaskan Jaga Kawasan Aglomerasi Biar Jakarta Tak Tenggelam

Pemerintah Tegaskan Gubernur DKJ Harus Tetap Dipilih Lewat Pilkada, Ini Konsekuensinya Kalau Diubah..

Pemerintah Tegaskan Gubernur DKJ Harus Tetap Dipilih Lewat Pilkada, Ini Konsekuensinya Kalau Diubah..

BPS: Harga Beras Masih Naik di 271 Kabupaten/Kota

BPS: Harga Beras Masih Naik di 271 Kabupaten/Kota

Jelaskan Soal Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ, Mendagri Pastikan Wapres Tak Bisa Ambil Alih Kewenangan Pemda

Jelaskan Soal Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ, Mendagri Pastikan Wapres Tak Bisa Ambil Alih Kewenangan Pemda

Mendagri Ingatkan Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah Soal Pelaksanaan PON Hingga Pilkada Serentak

Mendagri Ingatkan Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah Soal Pelaksanaan PON Hingga Pilkada Serentak

Mendagri Tito Lantik Bustami Hamzah Jadi Pj Gubernur Aceh Gantikan Achmad Marzuki

Mendagri Tito Lantik Bustami Hamzah Jadi Pj Gubernur Aceh Gantikan Achmad Marzuki

Berpotensi Timbulkan Dualisme, DPD Minta Rencana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi DKJ Ditinjau Ulang

Berpotensi Timbulkan Dualisme, DPD Minta Rencana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi DKJ Ditinjau Ulang

DPD RI Usul Wapres Dipertimbangkan Punya Kewenangan Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ

DPD RI Usul Wapres Dipertimbangkan Punya Kewenangan Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ

Legislator PKS Tekankan Kepala Otoritas Kawasan Aglomerasi Jakarta Harus Ditetapkan Presiden Berikutnya

Legislator PKS Tekankan Kepala Otoritas Kawasan Aglomerasi Jakarta Harus Ditetapkan Presiden Berikutnya

Wapres Bakal Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, Pengamat: Tumpang Tindih Kewenangan

Wapres Bakal Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, Pengamat: Tumpang Tindih Kewenangan

Tips Lolos Prakerja Gelombang 64, Penerima Bisa Dapat Insentif Rp 4,2 Juta

Tips Lolos Prakerja Gelombang 64, Penerima Bisa Dapat Insentif Rp 4,2 Juta

Tak Hanya Kabupaten Kediri, Keberadaan Bandara Dhoho Juga Dipercaya Bakal Merubah Arah Pembangunan Kota Kediri

Tak Hanya Kabupaten Kediri, Keberadaan Bandara Dhoho Juga Dipercaya Bakal Merubah Arah Pembangunan Kota Kediri