Seluruh Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Telah Serahkan LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Paling Kaya Senilai Rp 5,4 Triliun

  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, seluruh pejabat pada Kabinet Merah Putih telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hingga batas akhir pelaporan pada Selasa (21/1).    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, ada 124 pejabat di Kabinet Merah Putih yang wajib melaporkan harta kekayaannya. Menurutnya, dari 124 orang tersebut, total ada 123 orang yang sudah melaporkan LHKPN-nya.   Namun, ada satu pejabat yang belum melaporkannya yaitu Tina Talisa. Sebab, dia baru dilantik sebagai Staf Khusus Wakil Presiden, pada 6 Desember 2024 lalu. Tina Talisa masih mempunyai waktu untuk menyerahkan LHKPN hingga 31 Maret 2025.  

  "Sejumlah 123 orang dilantik pada 21 Oktober 2024, dan 1 orang dilantik  pada 6 Desember 2024," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1).   Pahala merinci, 123 pejabat Kabinet Merah Putih yang telah menyerahkan LHKPN itu di antaranya 52 Menteri/Kepala Lembaga setingkat menteri, 57 Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga setingkat menteri, dan  15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus.   "KPK menyampaikan apresiasi atas kepatuhan 100 persen Kabinet Merah Putih dalam menyampaikan LHKPN-nya. Hal ini sekaligus sebagai teladan baik bagi para Penyelenggara Negara lainnya, untuk melaporkan LHKPN secara patuh," tegas Pahala.   Saat ini, tahapan terkait LHKPN menteri Kabinet Merah Putih masih dalam tahap verifikasi. Setelah itu, KPK akan segera mengunggahnya ke dalam situs LHKPN pejabat Kabinet Merah Putih akan diunggah setelah selesai verifikasi.  

  "Sampai sekarang 14 dari 68 ini sudah tayang di e-announcement. Jadi, monggo dilihat," papar Pahala.   Pahala pun membocorkan, menteri terkaya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berharta Rp 5,4 triliun. Berdasarkan penelusuran, kekayaan itu dimiliki Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.   "Yang sekarang, yang khusus, yang baru diangkat (jadi menteri), yang sebelumnya belum pernah lapor, itu Rp 5,4 triliun hartanya," ungkap Pahala.   Lebih lanjut, Pahala menekankan LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi merupakan bentuk transparansi  kepemilikan dan asal-usul harta kekayaan seorang Penyelenggara Negara.    "Selain itu, dengan bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat, hal ini sekaligus sebagai wujud pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi, khususnya melalui upaya-upaya pencegahan," pungkasnya.

Tag:  #seluruh #menteri #kabinet #prabowo #gibran #telah #serahkan #lhkpn #menteri #pariwisata #widiyanti #paling #kaya #senilai #triliun