Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.
Refly Harun adalah ahli hukum tata negara.
Pria kelahiran Palembang ini juga merupakan seorang pengamat politik Indonesia.
Refly Harun lahir pada tanggal 26 Januari 1970.
Ahli hukum tata negara tersebut adalah anak dari Harun dan Hilaliah Tuzuhdiah.
Sosok Refly Harun dikenal sebagai pakar hukum yang konsisten dalam menyuarakan suatu kebenaran dan keadilan yang terutama menyangkut soal keadilan hukum di Indonesia.
Pendidikan
Refly Harun diketahui merupakan alumnus perguruan tinggi ternama di Tanah Air.
Berikut rincian pendidikan yang pernah ditempuh oleh Rfly Harun dikutip dari Wikipedia :
- S1, S.H., Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (1995)
- S2, M.H., Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia (2002)
- S2, LL.M, Universitas Notre Dame (2007)
- S3, Dr., Ilmu Hukum, Universitas Andalas (2016)
Karier
Refly Harun diketahui pernah berada di posisi staf ahli salah seorang hakim konstitusi.
Bahkan dirinya juga pernah dipercaya sebagai konsultan dan peneliti pada Centre Electoral Reform (CETRO).
Ia pernah ditunjuk menjadi ketua tim Anti Mafia MK oleh Ketua MK Mahfud M.D, dilansir Tribunnewswiki.
Refly Harun juga sering menjadi penulis lepas, narasumber, hingga muncul di layar kaca.
Nama Refly Harun pun masuk dalam staf ahli presiden setelah pemilihan presiden 2014.
Tak butuh waktu lama, Refly Harun kemudian ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Namun awal karier Refly Harun dimulai sebagai seorang wartawan.
Refly Harun tak bertahan lama dalam profesi tersebut.
Kemudian, pria kelahiran Palembang ini melanjutkan karier sebagai aktivis pemilu, pakar hukum tata negara, staf ahli pada Mahkamah Konstitusi (MK), dan staf ahli presiden dalam bidang hukum.
Bahkan Refly Harun bukan hanya menguasai teori dalam bidang hukum tata negara, namun dirinya juga terlibat langsung sebagai saksi ahli pada MK yang menyidangkan kasus sengketa undang-undang dan pilkada.
Berikut rincian lengkap karier Refly Harun yang pernah dijalaninya :
- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 1991–1992
- Wartawan, 1995
- Staf ahli Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003–2007
- Pakar hukum tata negara
- Konsultan Centre of Electoral Reform (CETRO), 2008
- Direktur Constitutional and Electoral Reform Centre (CORRECT)
- Staf ahli Presiden Indonesia, 2014
- Komisaris Utama Jasa Marga, 2015–2018
- Komisaris Utama Pelindo I, 2018–2020
(TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih)