BEM SI Soroti Polemik Pagar Laut 30 Km di Tangerang, Minta Pemerintah Segera Lakukan Evaluasi

- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menuntut pertanggungjawaban Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Trenggono, soal polemik pagar laut sepanjang 30 kilometer yang viral di kawasan pesisir Tangerang. 

Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi kinerja kementerian tersebut.

Herianto, Koordinator Pusat BEM SI, dengan tegas mempertanyakan fungsi pengawasan KKP, terutama di wilayah pesisir.

 

Ia menyoroti fakta bahwa pagar laut sepanjang itu tidak mungkin dibangun dalam waktu singkat tanpa terdeteksi oleh otoritas terkait.

“Ini sangat mencurigakan dan menunjukkan kelalaian yang serius. Bagaimana mungkin pagar laut sepanjang 30 kilometer bisa muncul tanpa ada tindakan sejak awal? Apalagi ini terjadi di pesisir kota, bukan di daerah terpencil,” ujar Herianto kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

Kritik BEM SI, dikatakan Herianto, berpusat pada langkah KKP yang dinilai reaktif dengan melakukan penyegelan setelah kasus ini viral di publik. 

Herianto menilai tindakan tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan preventif yang seharusnya menjadi tugas utama kementerian.

“KKP terlihat seperti baru bangun tidur. Ini bukan sekadar soal pagar, tapi soal ketidakmampuan dan ketidakseriusan dalam menjalankan tugas pengawasan laut yang diamanatkan oleh UUD. Publik berhak tahu, apakah ini kelalaian, kekurangan sumber daya, atau ada pembiaran yang disengaja?” kata Herianto.

Dia juga menekankan pentingnya laut sebagai akses publik yang dilindungi oleh undang-undang. 

Menurutnya, keberadaan pagar laut itu berpotensi merusak ekosistem pesisir yang sangat vital. 

"Menteri KKP harus memberikan penjelasan terbuka mengenai lambannya respons mereka terhadap masalah ini", ujar Herianto. 

Korpus BEM SI juga mendukung langkah Presiden Prabowo yang menginstruksikan penyegelan pagar laut tersebut. Namun, mereka juga mendesak Presiden untuk mengevaluasi Menteri Wahyu Trenggono beserta jajaran KKP secara menyeluruh.

“Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, kerusakan ekosistem laut akan semakin parah dan sulit dikendalikan. Kami menuntut perubahan nyata, bukan sekadar janji, Presiden Prabowo harus evaluasi segera Menteri KKP yang lamban bertindak," pungkas Herianto.

Terpisah, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 angkat bicara soal pembangun pagarlaut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten.

Manajemen Pengelola PIK 2, Toni menyatakan pagar laut tersebut bukan pihaknya yang membuatnya.

"Ya itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya," kata Toni ditemui di PIK 2, Tangerang, Minggu (12/1/2025).

Kemudian dikatakan Toni adanya polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi dari masyarakat.

"Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini. Bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak," kata Toni.

Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK2 yang ada di Tengerang Utara sebagai PSN.

"Mungkin mereka memahaminya semua PIK2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah," terangnya.

Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer muncul di perairan Tangerang, Banten.

Diduga dibangun oleh pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan dalam pernyataannya pada Rabu (8/1/2025). Meminta pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga.

Menurutnya, jika upaya itu tidak dilakukan, maka masyarakat akan merugi lantaran tidak bisa melaut untuk mencari nafkah.

"Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga. Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan. Masyarakat lah yang memiliki negara, bukan satu-dua orang atau perusahaan," ujar Yohan dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews, Rabu(8/1/2025).

Selain itu, Yohan menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh satu-dua orang, atau perusahaan pengembang kawasan PSN PIK 2.

"Kalau benar dugaan pagar laut ini dibangun oleh pihak pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group, saya tegaskan negara tidak boleh kalah oleh mereka," ujarnya.

Menurut informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat atau desa terkait pemagaran laut yang berlangsung.

Tag:  #soroti #polemik #pagar #laut #tangerang #minta #pemerintah #segera #lakukan #evaluasi