Benarkah Jokowi saat Jadi Presiden Melindungi Hasto Kristiyanto? PDIP Justru Tuding KPK Bisa Diremot

- Benarkah Presiden ke-7 RI Jokowi selama ini ikut melindungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto?

Saat dikonfirmasi, Jokowi membantah tudingan bahwa dirinya melindungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto selama menjabat sebagai presiden.

Pernyataan ini muncul setelah mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, menyebutkan bahwa Jokowi banyak membantu Hasto.

"Melindungi seperti apa? Tanyakan yang ngomong," ujar Jokowi saat memberikan keterangan kepada awak media di Solo, Kamis (9/12/2025).

Jokowi juga merespons isu yang berkembang di PDIP mengenai desakan untuk Megawati Soekarnoputri mundur dari kursi Ketua Umum.

Ia menegaskan bahwa desakan tersebut tidak ada kaitannya dengan pertemuannya dengan Effendi Simbolon.

Jokowi menambahkan bahwa kasus hukum yang melibatkan Hasto terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan adalah hal yang biasa dan tidak terkait dengan politisasi.

Pernyataan Effendi Simbolon

Effendi Simbolon sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada campur tangan Jokowi dalam kasus Hasto.

Ia mengeklaim bahwa Jokowi justru membantu Hasto selama menjabat.

"Nggaklah, setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia," kata Effendi setelah menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/12/2025).

Effendi juga menyoroti bahwa status tersangka Hasto baru diumumkan oleh KPK pada periode pimpinan baru, saat Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.

"Buktinya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama tidak ada," jelasnya.

Reaksi PDIP

Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, menanggapi pernyataan Effendi dengan menyebut bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KPK bisa diatur.

"Itu pernyataan Effendi menarik karena bisa saja dibuktikan bahwa selama ini KPK diremot," tegas Ronny di Kantor DPP PDIP, Jakarta.

Melihat situasi ini, pernyataan dari kedua belah pihak menunjukkan ketegangan yang terus berlanjut di internal PDIP, sekaligus menyoroti hubungan antara Jokowi dan Hasto.

KPK Jawab Tudingan Hasto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka adalah pesanan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025) kemarin.

Asep menegaskan pihaknya tak ingin ikut campur urusan politik.

KPK, lanjut Asep, hanya akan fokus kepada pemenuhan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara Hasto Kristiyanto.

"Ada statement dari jubir (PDIP) ya terkait dengan pimpinan KPK dan lain-lain. Kami sebetulnya lebih fokus kepada pemenuhan bukti-bukti ya, pencarian bukti-bukti untuk memenuhi dugaan-dugaan yang saat ini sedang kami persangkakan kepada yang bersangkutan."

"Jadi terkait dengan masalah statement apa pun dari pihak mana pun, bagi penyidik khususnya kami lebih fokus kepada bagaimana membuktikan ya, pasal-pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Jadi kami tidak ikut masuk di dalam hal tersebut," tegas Asep.

Diketahui, pada Selasa (24/12/2024), KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat eks calon anggota legislatif (caleg) PDIP sekaligus buronan KPK Harun Masiku.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sprin. Dik/ -153 /DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

Pesanan Jokowi

Juru Bicara PDIP Guntur Romli tidak percaya KPK tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto karena murni perkara hukum.

Terlebih, pimpinan KPK yang baru, Setyo Budiyanto, adalah orang yang dipilih Jokowi.

“Jangan lupa bahwa Ketua KPK yang sekarang itu adalah orang yang dipilih, yang ditentukan oleh Jokowi, jadi seakan-akan tugas pertama dari Ketua KPK kok mentersangkakan orang atau Sekjen yang memecat Jokowi seakan-akan kami melihatnya juga seperti itu,” kata Guntur Romli di KompasTV, Selasa (7/1/2025).

Ditambah lagi, setahun terakhir Hasto Kristiyanto kerap menerima ancaman dan intimidasi karena bersikap kritis.

“Setahun setiap Mas Hasto itu bicara kritis, bicara keras selalu ada yang mengingatkan, sampai juga melakukan pengancaman atau intimidasi akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku,” ujar Guntur Romli.

Menurut Guntur Romli, KPK seharusnya menyelesaikan kasus Harun Masiku dengan mencari dan menemukannya.

Tag:  #benarkah #jokowi #saat #jadi #presiden #melindungi #hasto #kristiyanto #pdip #justru #tuding #bisa #diremot