Reaksi 4 Menteri Jokowi yang Dipanggil MK untuk Bersaksi Terkait Sengketa Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicaradalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024) mendatang.

Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon, yang memang sebelumnya meminta agar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil Mahkamah.

MK mengaku telah bersurat secara resmi ke empat menteri yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Sudah disampaikan (undangan), hari ini (kemarin)," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono kemarin.

Lalu bagaimana sikap dari 4 menteri itu? Selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Rabu (3/4/2024) :

1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menyikapi panggilan MK, Airlangga Hartarto mengaku masih menunggu undangan tersebut.

"Panggilan MK kami tunggu. Kan kita mau tunggu undangannya dulu. Undangan harusnya sampai hari ini," kata Airlangga di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024) malam.

Airlangga juga mengaku siap hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pilpres di MK.

"Insya Allah hadir," singkatnya.

Airlangga Hartarto. (Dokumentasi)

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki rencana yang jelas terkait penggunaan APBN.

Itu untuk menjawab tudingan bansos yang disebut-sebut mempengaruhi Pemilu 2024.

"Pertama kami tunggu dulu panggilan MK-nya. Baru kami respons. Tapi bagi pemerintah kan semuanya sudah jelas. Apakah itu APBN apakah itu bansos atau pun yang lain," imbuhnya.

2. Menko PMK Muhadjir Effendy

Muhadjir Effendy mengatakan belum mempertimbangkan akan hadir atau mangkir dalam sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2024 di MK.

Ia menyebut akan mempertimbangkan akan hadir atau tidak setelah surat pemanggilan secara resmi ia terima.

"Saya akan putuskan (hadir atau tidak) setelah ada undangan," kata Muhadjir saat ditemui di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Menko PMK Muhadjir Effendy (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

Muhadjir mengatakan hingga hari ini belum ada surat pemanggilan untuk memberikan keterangan di sidang sengketa pilpres.

"Enggak ada undangan kok," tuturnya.

Dia juga mengaku masih menjalankan aktivitasnya secara normal karena belum ada surat pemanggilan resmi dari MK.

"Wong belum ada undangan kok siap-siap," tandasnya.

3. Menteri Keuangan Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati bilang akan memenuhi panggilan MK jika ada undangan resmi.

"Kalau diundang ya kita datang. Kalau ada undangan resmi," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung AA Maramis, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Bendahara negara pun enggan membeberkan respons lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Tribunnews/Endrapta)

4. Menteri Sosial Tri Rismaharini

Menteri Sosial Tri Rismaharini juga buka suara soal rencana bersaksi pada sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini, mengaku siap menghadiri panggilan MK jika undangannya sudah ada.

“Nanti, undangannya belum saya terima. Nanti kalau sudah saya terima, yah saya datang yah,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Meohai Kendari Sulawesi Tenggara, Selasa (2/4/2024).

Risma juga menjelaskan proses penyaluran bantuan sosial dari Mensos RI yang ramai diperbincangkan karena disalurkan menjelang Pilpres Februari 2024 lalu itu sudah sesuai dan mengikuti data permintaan daerah.

“Itu lewat bank, langsung transfer ke bank, aku nggak ada barang,” ujarnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini. (WARTA KOTA/YULIANTO)

Ia juga menjelaskan bahwa terkait dengan perubahan data penerima bansos di seluruh wilayah, secara keseluruhan telah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan undang-undang fakir miskin.

"Nanti diusulkan ke kami dan setiap bulan itu terubah datanya sesuai dengan permintaan daerah. Sudah 6 juta lebih yang kita ubah," jelasnya. 

Tag:  #reaksi #menteri #jokowi #yang #dipanggil #untuk #bersaksi #terkait #sengketa #pilpres #2024