Fakta Rumah Dinas Menteri di IKN: Luhut Sebut Terlalu Kecil, tapi Telan Biaya Rp 14 M per Unit

Pada akhir Februari 2024 lalu, viral terkait potret rumah dinas para menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam foto tersebut, tampak rumah dinas menteri itu berkonsep modern dengan dilengkapi berbagai fasilitas dan interior mewah.

Adapun penampakan rumah dinas para menteri itu sempat dibagikan lewat video yang diunggah di akun YouTube WPS Channel pada 25 Februari 2024 lalu.

Dari luar tampak rumah dinas yang terdiri dari dua lantai itu memiliki konsep scandinavia.

Lalu, di bagian luar rumah tampak memiliki halaman cukup luas dengan taman hijau kecil yang mempercantik tampilannya.

Sementara itu coklat menjadi dominasi dari warna rumah dinas yang terletak di atas perbukitan ini.

Meski sudah terlihat mewah, ada ungkapan kekecewaan dari salah satu menteri yaitu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia mengungkapkan rumah dinas bagi para menteri itu masih terlalu kecil.

Adapun hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Senada, Basuki juga menyebut rumah dinas menteri di IKN kalah luas dibanding rumah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta.

Alhasil, kata Basuki, Luhut pun meminta agar rumah menteri di IKN diperbesar.

"Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra yang di IKN. Bahkan pak Luhut bilang, 'lho ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan," kata Basuki pada Rabu (13/3/2024) lalu.

Total Anggaran Rp 502 Miliar, Per Unit Telan Biaya Rp 14 M

Namun, meski disebut Luhut dan Basuki terlalu kecil, total pembiayaan untuk pembangunan rumah dinas para menteri di IKN mencapai nilai fantastis yaitu Rp 520 miliar.

Adapun total pembiayaan tersebut untuk pembangunan 36 unit rumah menteri.

Sehingga, ketika dihitung per unit, maka satu rumah dinas untuk menteri membutuhkan biaya mencapai Rp 14,4 miliar.

Hal ini sempat disampaikan oleh Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR pada Rabu (25/1/2023) silam.

Pada penjelasannya, Iwan mengatakan biaya pembangunan tersebut sudah termasuk dengan perabotan di dalam rumah dinas menteri.

"Saya jelaskan sedikit tentang harga tadi (pembangunan rumah menteri di IKN), ini karena spek-nya termasuk fully furnished, sudah termasuk isinya," tuturnya dikutip dari Kompas.com.

Iwan pun mengungkapkan anggaran untuk pembiayaan rumah dinas menteri itu diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal ini, sambungnya, demi menghindari praktek korupsi maupun penggelembungan anggaran.

"Bahkan audit BPKP-nya istilahnya depan belakang. Di depan berkaitan dengan pemrograman dan pengadaan barang dan jasanya."

"Kemudian terakhir nanti berkaitan dengan kelayakan harga wajarnya untuk dibayar tersebut, karena ini strategis dan juga punya potensi risiko," kata Iwan.

Sebagai informasi, rumah dinas menteri di IKN dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk-PT Ciriajasa Engineering Consultant, kerja sama operasi (KSO).

Ruang lingkup kontraknya meliputi perencanaan perancangan persil, pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan, pekerjaan infrastruktur kawasan, serta pekerjaan furnitur.

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Erik S)(Kompas.com)

Artikel lain terkait Ibu Kota Negara

Tag:  #fakta #rumah #dinas #menteri #luhut #sebut #terlalu #kecil #tapi #telan #biaya #unit