Sepakat dengan JK, Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Pak Jokowi Tak Mampu Jalankan Pemilu Demokratis
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat menghadiri deklarasi ulama dan kiai kampung mendukung Ganjar-Mahfud di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).(KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya)
21:08
12 Januari 2024

Sepakat dengan JK, Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Pak Jokowi Tak Mampu Jalankan Pemilu Demokratis

- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto sepakat dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Presiden Joko Widodo untuk netral pada momen Pemilu 2024.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi harus meninggalkan warisan yang baik hingga masa jabatannya habis di tahun ini.

"Ini menjadi bagian dari legacy (warisan) Bapak Presiden, jangan sampai tercatat sebagai sosok yang tidak mampu menjadi payung keadilan bagi rakyat. Tidak mampu menjalankan pemilu yang demokratis," kata Hasto saat menghadiri deklarasi ulama dan kiai kampung mendukung Ganjar-Mahfud di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).

Hasto berharap, pesan Jusuf Kalla didengar oleh Presiden Jokowi. Sebab, Jusuf Kalla adalah sosok pemimpin yang berpengalaman dan tokoh kawakan.

"Jadi kami setuju dengan pendapat Pak Jusuf Kalla. Dan apa yang disampaikan Pak JK kami yakin akan didengarkan Pak Presiden Jokowi," jelasnya.


Sebagai informasi, Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tetap netral pada Pemilu Presiden 2024.

Menurut dia, netralitas itu merupakan bagian dari integritas seorang presiden serta bagian dari sumpah yang disampaikan saat menjabat untuk bersikap adil pada masyarakat.

“Saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden. Itu dimulai dengan (pernyataan),’Demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," ujar Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Selain itu, ia menyatakan bahwa sumpah jabatan harus dijaga Jokowi karena sifatnya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jadi seorang pejabat ya, bukan hanya presiden, (kalau) tidak adil itu melanggar sumpahnya, jadi (kena sanksi) dua, kena Allah dan kena UUD ya,” tutur dia.

Editor: Fika Nurul Ulya

Tag:  #sepakat #dengan #sekjen #jangan #sampai #jokowi #mampu #jalankan #pemilu #demokratis

KOMENTAR