Lonceng Keras dari Shangri-La Dialogue 2026

ADA yang menarik dari perhelatan Shangri-La Dialogue 2026 yang berakhir pekan lalu di Singapura.

Dalam konferensi yang diselenggarakan pertama kali sejak 2002 oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) tersebut, Menteri Perang Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup menyentak.

“Allies who refuse to step up and carry their own weight for our collective defense will face a clear shift in how we do business”.

Secara terang-terangan, Hegseth meminta para anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara—NATO, untuk meningkatkan anggaran militer nasionalnya tanpa harus bergantung dan menjadi beban bagi pertahanan kolektif yang diusung oleh NATO.

Pernyataan ini menjadi penting untuk dicermati karena menjadi lonceng keras dari AS yang dapat memantik dilema keamanan dan perlombaan senjata (arm race) di kawasan yang akan berdampak bagi perdamaian secara global.

Baca juga: Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi

Pernyataan dari Hegseth ini diamini oleh cukup banyak negara Eropa. Menteri Pertahanan Kerajaan Belanda, Dilan Yesilgoz-Zegerius, mengungkapkan persamaan pandangannya seperti dikutip dalam portal CNBC.

“You have a choice, you are either on the menu, or you’re having a seat at the table”.

Dalam pandangannya, Menhan Dilan mengungkapkan pilihan sulit bagi banyak negara saat ini, termasuk Kerajaan Belanda.

Di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu dan berlangsung konfliktual, peningkatan anggaran militer bukan lagi menjadi sebuah keharusan, tapi kebutuhan.

Ia mengungkapkan realitas tersebut dalam analogi yang cukup mencekam; tingkatkan anggaran militermu, jika tidak ingin menjadi santapan bagi negara lain.

Dengan meningkatkan anggaran militer, sebuah negara akan memiliki pilihan untuk bersuara dan bersikap di panggung global.

Lanskap Geopolitik Konfliktual

Sahut menyahut para menteri pertahanan dunia di forum ini mengenai pentingnya penguatan anggaran militer tak lepas dari banyaknya benturan politik antarnegara yang berakhir di palagan peperangan.

Sejumlah konflik meningkat secara signifikan di kawasan Indo-Pasifik dalam beberapa waktu terakhir.

Pada Mei 2025, terjadi perang singkat antara India dan Pakistan. Konflik lawas antara Thailand dan Kamboja juga berlangsung dan baru mereda pada penghujung 2025.

Perang suadara di Myanmar masih terus berlangsung hingga kini, demikian juga ketegangan di Laut China Selatan.

Dunia bahkan dibekap oleh perang frontal yang terjadi antara Rusia-Ukraina sejak 2022 dan AS versus Iran di Timur Tengah yang meletus sejak Februari lalu.

Situasi ini menjadi tidak menguntungkan dan berdampak buruk terhadap negara-negara yang tidak terlibat secara langsung.

Konflik AS-Iran misalnya, menjadi ancaman keamanan yang mematikan dan membawa kerugian bagi negara-negara kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, UEA, Qatar, Oman, dan Bahrain yang notabene tidak terlibat konflik sama sekali.

Baca juga: Piring Anak, Gengsi Presiden

Ada satu kecenderungan kuat yang potensial dibuhulkan dalam satu aksentuasi secara bersama oleh negara-negara yang hadir bahwa perdamaian dunia (perpetual peace) hanya dapat diwujudkan melalui keseimbangan kekuatan yang dihasilkan dari peningkatan anggaran militer.

Disadari atau tidak, banyak kekuatan di Pasifik yang secara perlahan tapi pasti sudah mengeksekusi pola ini.

Merujuk data Stockholm International Peace and Research Institute (SIPRI), belanja militer di kawasan Asia Pasifik telah meningkat hingga 8,1 persen pada 2025 menjadi USD 681 miliar atau setara dengan IDR 12,1 triliun.

Walaupun angka ini cukup signifikan, Hegseth dalam pidatonya di forum mengatakan bahwa angka tersebut belum cukup.

Ia dengan gamblang menyebut bahwa AS dalam beberapa waktu ke depan akan terus memacu anggaran militernya sebesar USD 1,5 triliun atau setara dengan IDR 26,7 triliun.

Pernyataan ini secara tidak langsung semakin menebalkan narasi geopolitik AS yang hegemonik, koersif, unilateral, dan konfliktual di era kepemimpinan Donald Trump saat ini.

Dilema Keamanan dan Perlombaan Senjata

Peningkatan anggaran militer sebuah negara secara moderat akan berdampak pada terciptanya dilema keamanan (security dillema)—sebuah kondisi di mana peningkatan kapasitas militer sebuah negara secara otomatis akan menjadi ancaman keamanan bagi negara lain.

Sebagai contoh, ketika Inggris dan Perancis secara simultan memperkuat kapasitas nuklirnya sepanjang 2025 hingga 2026, Rusia menyampaikan protesnya secara terbuka ke publik karena aksi dua negara Eropa tersebut dipandang menjadi ancaman keamanan bagi Rusia.

Yang paling telanjang adalah bagaimana pengolahan nuklir di Iran yang diklaim Iran sebagai pengembangan energi berbasis nuklir dituduh oleh AS dan Israel sebagai langkah merangkak untuk mengembangkan senjata nuklir yang dianggap sebagai ancaman dan bahaya tehadap eksistensi dan kepentingan kedua negara di Timur Tengah.

Dilema keamanan sejatinya adalah persepsi. Namun, dalam konteks geopolitik, persepsi kadang lebih berbahaya dibandingkan peperangan itu sendiri.

Baca juga: Penyederhanaan Partai, Untuk Siapa?

Pada taraf yang lebih eksterm, peningkatan anggaran militer dapat memacu perlombaan senjata di antara negara-negara di dunia.

Logikanya, anggaran militer harus dikonversi menjadi sesuatu yang riil untuk menopang kepentingan di bidang pertahanan keamanan, dan jamaknya, aksentuasi yang paling banyak dipilih oleh negara-negara dunia adalah melalui produksi dan akuisis alutsista secara masif.

Di era modern saat ini, perlombaan senjata dapat menggiring negara-negara di dunia kembali ke sirkumstansi lama ketika dunia dibekap oleh perang dingin.

Secara teknis, produksi dan akuisisi senjata tidak akan sekadar berhenti pada proses okupasi saja, tapi akan berlanjut pada tahap selanjutnya, yakni uji coba yang secara korelatif akan menimbulkan dilema keamanan yang keras bagi negara-negara lain.

Hal inilah yang selama ini dirasakan oleh Jepang dan Korea Selatan yang merasa terintimidasi oleh uji coba kekuatan nuklir oleh Korea Utara di kawasan Asia Timur.

Tentunya seruan peningkatan anggaran militer negara-negara di dunia ini tidak semuanya diamini oleh negara-negara yang hadir.

Jerman memilih tetap tenang dengan menyebut bahwa Jerman secara nasional mengalami keterbatasan kapasitas, sehingga tidak harus mengikuti pola yang sama.

Presiden Komite Palang Merah Internasional, Miljana Spoljaric, bahkan bersuara keras dan resisten terhadap usulan tersebut dengan menyebut bahwa dengan semakin banyak senjata yang dimiliki oleh sebuah negara, maka bukan sebuah jaminan bahwa negara tersebut akan damai.

Ia bertamsil bahwa di mana sebuah senjata diproduksi, pada akhirnya senjata itu akan digunakan. Inilah yang dinamakan sebagai jebakan persepsi ancaman yang banyak membelit negara-negara dunia saat ini.

Perang hanya menimbulkan penderitaan dan kerusakan yang mendalam bagi perdamaian global.

Tantangan Bagi Indonesia

Indonesia, sebagai kekuatan militer utama di Asia Tenggara, harus mencermati secara saksama diskursus dan kesepakatan yang berkembang dalam forum ini.

Indonesia yang turut hadir dengan diwakili oleh Wamenhan RI, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, perlu merumuskan strategi pertahanan yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap benturan geopolitik apa pun yang terjadi, Indonesia tetap memiliki kapasitas militer dan resiliensi yang kuat dalam melindungi kedaulatan nasional.

Meskipun tidak bertendensi untuk menciptakan perlombaan senjata, Indonesia masih harus terus meningkatkan anggaran militernya agar mendekati angka ideal minimum essential forces (MEF) dikisaran 1,2-2 persen dari PDB nasional.

Oleh sebab itu, dibutuhkan politik anggaran yang memihak dari pemerintah karena potensi tekanan geopolitik yang semkain besar ke depan.

Di sisi lain, jika tidak memacu anggaran militernya, Indonesia berpotensi semakin tertinggal oleh Singapura, dan berpotensi disalip oleh Malaysia dan Thailand.

Tantangan keamanan Indonesia saat ini terbilang tak mudah. Tiongkok terus melakukan provokasi di Laut Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia.

Baca juga: Menyelamatkan Kelas Menengah

Wilayah ALKI terutama Selat Malaka semakin masif dijadikan sebagai medan operasi sindikat kejahatan transnasional seperti sindikat narkoba dan perdagangan manusia.

Wilayah laut Indonesia yang luas juga masih memiliki kerentanan yang besar karena belum kompatibelnya antara bentang geografis dan pengamanan yang dilakukan oleh personel militer.

Hal ini juga berlaku terhadap ruang udara dan ruang siber nasional yang juga memiliki kerentanan yang tinggi untuk dipenetrasi dan disusupi oleh pihak asing.

Oleh sebab itu, dibutuhkan profesionalisme dari TNI selaku komponen utama alat pertahanan negara.

Peningkatan anggaran militer tanpa dibersamai oleh profesionalisme, terlebih lagi melakukan kegiatan di luar khittah sebagai alat tempur negara dapat berdampak kontraproduktif bagi upaya-upaya perbaikan yang sedang dilakukan. **

Tag:  #lonceng #keras #dari #shangri #dialogue #2026