Prabowo dan Politik Keberanian di Era Multipolar

DI BALIK riak kritik atas intensitas kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto, diskursus publik masih terjebak pada kalkulasi yang bersifat pragmatis dan kasat mata: frekuensi lawatan, besaran anggaran yang dikuras, hingga transendensi hasil instan bagi masyarakat.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tersebut tentu valid dan bagus dalam koridor demokrasi. Namun ini menjadi keliru bilamana mengaburkan urgensi momentum sejarah.

Di panggung dunia hari ini, ongkos terbesar sebuah negara bukanlah anggaran yang dikeluarkan untuk melawat, melainkan harga mahal yang harus dibayar akibat kehilangan momentum untuk membangun kemandirian strategis masa depan.

Presiden Parbowo pasti sudah tahu. Dalam rimba geopolitik hari ini, rupiah bukanlah satu-satunya ukuran: kedaulatan dan harga diri bangsa di masa depan jauh melampaui hitungan kalkulator hari ini.

Keluar dari zona nyaman memang menuntut kompensasi fiskal yang tidak murah, namun itulah harga yang harus dibayar agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton pasif saat sejarah dunia sedang ditulis ulang.

Baca juga: Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi

Manuver Presiden Prabowo di kancah global sejatinya melampaui pakem diplomasi luar negeri konvensional.

Langkah tersebut merupakan cetak biru strategis untuk mempersiapkan Indonesia bernavigasi di tengah abad multipolar yang kini mulai lahir.

Ini bukan sekadar banyaknya lawatan, melainkan ikhtiar mengunci posisi tawar (bargaining power) Indonesia sebelum peta kekuasaan dunia selesai diredistribusi.

Politik tingkat tinggi sekaligus momentum historis.

Dengan mengambil peran yang lebih asertif, Indonesia sedang menegaskan kembali khitah politik luar negeri bebas-aktif: bukan lagi dalam arti mendayung di antara dua karang seperti di masa Perang Dingin, melainkan menavigasi ditengah samudera luas yang dikepung oleh banyak pusat kekuatan baru.

Keterlibatan Indonesia dengan berbagai poros kekuatan dunia adalah wujud dari pembangunan kemandirian strategis (strategic autonomy).

Di tengah kontestasi tatanan dunia baru, Indonesia memilih jalan untuk tidak terikat pada pakta komitmen blok tertentu, namun tetap asertif mengambil peran sebagai aktor yang ikut mewarnai dinamika global.

Dalam kacamata pemikir realis hubungan internasional Kenneth Waltz, perubahan konstelasi kekuatan dunia akan memengaruhi orientasi strategis negara-negara.

Dalam situasi tersebut, mempertahankan pola pikir dan kebijakan lama dapat menghambat kemampuan negara untuk menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

Di titik inilah nyali politik Presiden Prabowo diuji. Alih-alih terjebak dalam dikotomi memilih salah satu poros kekuatan atau sekadar menjaga jarak aman secara pasif, Indonesia di bawah kepemimpinannya mengadopsi doktrin dynamic balancing, sebuah seni menjaga keseimbangan secara dinamis di tengah gelombang geopolitik dunia.

Baca juga: Piring Anak, Gengsi Presiden

Keseimbangan dinamis disini bukanlah bentuk kepasifan diplomasi, melainkan kemampuan bergerak taktis di antara berbagai episentrum kekuatan global demi melipatgandakan kepentingan nasional.

Indonesia memilih tidak menjadi satelit bagi Amerika Serikat, pun tidak melebur ke dalam poros ekonomi-politik China.

Indonesia memilih menjadi Indonesia. Dalam bahasa sederhananya, Indonesia tidak sedang mencari teman tetap, melainkan mencari manfaat strategis bagi masa depannya.

Indonesia tidak sedang mencari pelindung, melainkan sedang membangun kapasitas agar mampu berdiri tegak di tengah perubahan tatanan dunia yang semakin dinamis.

Rupiah: Martir Keberanian Politik 

Setiap patahan besar dalam sejarah selalu menuntut kompensasi politik dan ekonomi yang tidak murah.

Langkah berani Presiden Prabowo yang secara simultan memperluas jejaring ke Amerika Serikat, China, Rusia, Timur Tengah, hingga melebur ke berbagai forum kekuatan baru dunia, menjadi penanda dalam diplomasi Indonesia sesungguhnya, berani keluar dari zona nyaman geopolitik yang selama ini relatif aman.

Bilamana dibaca dalam perspektif ekonomi politik, manuver tersebut berkelindan dengan apa yang disebut konsep embedded autonomy dari Peter Evans.

Bahwa sebuah negara yang berikhtiar melakukan lompatan pembangunan acapkali dituntut bernyali mengambil kebijakan yang mendobrak arus popularitas pasar jangka pendek. 

Hal ini yang menyebabkan turbulensi ekonomi tidak bisa dihindari.

Sebabnya, membaca koreksi rupiah semata-mata sebagai rapor merah ekonomi domestik adalah sebuah kekeliruan.

Fenomena semacam ini hanyalah transmisi dari kecemasan pasar terhadap pergeseran tektonik geopolitik dan geoekonomi dunia. 

Andai kata, Presiden Prabowo tidak mengambil langkah berani dan strategis, dan lebih memilih untuk tetap menjadi penonton pasif di bawah bayang-bayang Washington, atau membiarkan dirinya larut dalam orbit ekonomi Beijing, pasar akan tenang dan rupiah tidak melemah hingga Rp18.000 an per dolar, bahkan bisa menguat. 

Karena pada prinsipnya, pasar menyukai pemimpin negara berkembang yang patuh dan penurut, yang kebijakan domestiknya ramah terhadap spekulasi jangka pendek, dan tidak membuat riak di panggung geopolitik.

Pada titik inilah, Presiden Prabowo mengambil posisi tegas.

Dengan kata lain, politik keberanian yang sedang dimainkan bukan keberanian menghadapi lawan politik di dalam negeri, melainkan keberanian menghadapi konsekuensi dari pilihan strategis yang tidak selalu nampak popular di masyarakat. 

Baca juga: Penyederhanaan Partai, Untuk Siapa?

Bahwa agenda pembangunan strategis jangka panjang tidak boleh kalah dengan sentimen pasar jangka pendek.

Presiden Prabowo sadar betul bahwa kepatuhan total pada selera pasar jangka pendek adalah bentuk penyerahan kedaulatan negara secara sukarela.

Sejarah dunia mengajarkakan bahwa jalan menuju transformasi besar tidak pernah landai.

Ada biaya ekonomi yang harus ditanggung, ada kritik yang harus dihadapi, dan ada ketidakpastian yang harus dikelola.

Namun, kepemimpinan pada hakikatnya tidak hanya dituntut mampu merespons tekanan hari ini, melainkan juga memiliki visi untuk mempersiapkan kebutuhan bangsa di masa depan.

Dalam lenskap Max Weber, hal ini dapat dipahami melalui konsep ethic of responsibility atau etika tanggung jawab, yakni sebuah pandangan kepemimpinan yang tidak hanya mempertimbangkan popularitas, namun juga memperhitungkan dampak setiap keputusan terhadap masa depan bangsa.

Karena itu, langkah Presiden Prabowo tidak dapat dinilai hanya dari dampaknya terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Sebab yang sedang dibangun adalah kapasitas bangsa untuk bertahan, beradaptasi, dan tetap kompetitif di tengah ketidakpastian global yang kemungkinan akan mewarnai beberapa dekade ke depan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga sedang mengirim pesan bahwa kekuatan Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada sentimen pasar global.

Negara harus membangun sumber kekuatan yang lebih mendasar: pangan, energi, industri, teknologi, pertahanan, dan kualitas manusianya.

Bila hasil akhirnya adalah kepastian bahwa Indonesia tumbuh lebih mandiri secara pangan, berdaya saing secara SDM, serta memiliki daya tawar tinggi di mata dunia, maka koreksi rupiah hari ini bisa jadi akan dikenang bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai bagian kecil dari mahalnya ongkos sejarah menuju kemakmuran baru.

Menatap Horison Baru

Horison baru bukan sekadar cita-cita tentang pertumbuhan ekonomi yang menjulang tinggi.

Ia adalah lenskap tentang Indonesia yang lebih mandiri, lebih kuat, lebih digdaya, dan lebih percaya diri dalam menentukan arah perjalanannya sendiri.

Baca juga: Kritik Dino, Respons Teddy, dan Problem Komunikasi Kekuasaan

Indonesia yang tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tetapi juga menjadi pusat produksi. 

Indonesia yang tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah melalui industri dan teknologi.

Indonesia yang tidak sekadar mengikuti arus sejarah dunia, tetapi ikut menjadi aktor yang menorehkan arah perjalanannya.

Dalam konteks inilah berbagai agenda besar yang sedang dijalankan Presiden Prabowo perlu dipahami secara seksama. 

Ketahanan pangan yang digagas bukan hanya soal mencukupi kebutuhan hari ini, melainkan memastikan bangsa ini tidak mudah terguncang oleh krisis global.

Industrialisasi bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan upaya membangun fondasi kemakmuran yang berkelanjutan.

Penguatan pertahanan bukan semata urusan militer, tetapi bagian dari strategi menjaga kedaulatan di tengah dunia yang semakin kompetitif.

Pun demikian dengan diplomasi. Di tengah pergeseran geopolitik global, Indonesia pantang sekadar menjadi penonton pasif.

Mesti hadir di setiap ruang perundingan krusial, merajut kemitraan strategis, dan memperluas pengaruh di berbagai kawasan.

Sebab dalam dunia yang saling berkelindan, masa depan suatu bangsa kerap ditentukan oleh kelihaiannya mengunci peluang sebelum disadari oleh negara lain.

Atas dasar itu, problem utama Republik saat ini bukan terletak pada minimnya modalitas sumber daya atau peluang.

Ujian sesungguhnya Indonesia adalah keberanian untuk melompati kalkulasi jangka pendek.

Memiliki keberanian visioner untuk menata masa depan sebagai agenda strategis yang harus dipersiapkan sejak dini, bukan sesuatu yang dibiarkan bergulir tanpa arah.

Menatap horison baru berarti memahami bahwa trajektori sejarah bangsa tidak diukur secara parsial dari capaian jangka pendek atau siklus politik lima tahunan.

Baca juga: Partai Politik dan Kerupuk Kulit

Indikatornya adalah seberapa kokoh jangkar fondasi yang diletakkan bagi keberlanjutan generasi penerus.

Karena pada akhirnya bangsa yang digdaya bukanlah yang paling aman dari riak hari ini, melainkan yang paling siap menghadapi hari esok.

Tag:  #prabowo #politik #keberanian #multipolar