MAKI Ungkap Alasan Korupsi Tambang Bauksit Aseng Mulus Bertahun-tahun: Ada Beking Pejabat!

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar pihak-pihak yang diduga membekingi aktivitas tambang ilegal PT Quality Success Sejahtera (PT QSS) di Kalimantan Barat.

Hal ini menyusul penetapan pemilik perusahaan, Sudianto alias Aseng, sebagai tersangka.

Boyamin menegaskan bahwa penyidik Jampidsus Kejagung tidak boleh berhenti pada pelaku dari unsur swasta saja.

Ia mencurigai adanya keterlibatan oknum aparat atau pejabat yang memuluskan praktik lancung tersebut selama bertahun-tahun.

"Jika tidak dibongkar maka Kejagung berdosa. Karena memang tambang ini banyak bekingannya," ujar Boyamin kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Menurut Boyamin, keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam perizinan dan pengawasan adalah kunci keberhasilan operasional tambang ilegal maupun proses ekspornya.

Ia meminta kejaksaan bertindak berani menyeret oknum pemerintah yang terlibat.

"Semua harus diseret, tidak ada gunanya kalau yang jadi tersangkanya hanya pengusaha swasta. Justru yang harus dihajar itu adalah oknum pejabatnya, penguasanya. Karena menjadikan ini korupsi ini menjadi lancar selama ini," tegasnya.

Boyamin bahkan memberikan peringatan keras akan mengajukan gugatan praperadilan jika Kejagung dinilai melakukan tebang pilih dalam menangani kasus ini.

"Jadi siap-siap saja Kejaksaan Agung saya gugat praperadilan kalau anda tebang pilih," tukasnya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman. [Foto: Dok. Kejaksaan Agung RI]

Menambang di Luar Wilayah Izin

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Sudianto alias Aseng sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola IUP PT QSS.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa Aseng mengakuisisi PT QSS pada 2017.

Perusahaan tersebut memiliki IUP eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 210/DISTAMBEN/2016 tertanggal 7 April 2016.

Pada 2018, PT QSS kemudian memperoleh IUP operasi produksi dan RKAB untuk area seluas 4.084 hektare.

Namun penyidik menduga perusahaan tersebut justru melakukan aktivitas penambangan di luar wilayah yang diberikan dalam izin resmi.

Selain itu, Aseng diduga bekerja sama dengan penyelenggara negara untuk mengekspor hasil tambang bauksit menggunakan dokumen resmi PT QSS.

Hasil tambang tersebut disebut telah dijual sepanjang 2020 hingga 2024 melalui dokumen persetujuan ekspor yang diterbitkan tanpa proses verifikasi yang benar.

Saat ini Kejaksaan Agung masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melengkapi proses penyidikan perkara tersebut.

Tag:  #maki #ungkap #alasan #korupsi #tambang #bauksit #aseng #mulus #bertahun #tahun #beking #pejabat