Saat Prabowo Belajar dari Krisis Ekonomi Era SBY

- "Mereka yang tidak belajar dari sejarah, akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang sama.”

Begitulah adagium yang dikutip Presiden Prabowo Subianto dari mimbar pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada Rabu (20/5/2026).

Dua hari kemudian, Prabowo mengumpulkan para penggawa ekonomi untuk belajar dari sejarah dinamika krisis dua dekade silam.

Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto mengambil pelajaran menghadapi krisis ekonomi dari periode pendahulunya yakni era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY).

Prabowo Subianto melakukan diskusi terkait penanganan krisis tahun 2005 silam.

Kepala Negara memanggil sejumlah tokoh ekonomi yang pernah menjabat di era SBY ke Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (23/5/20226).

Baca juga: Prabowo: Mereka yang Tidak Belajar dari Sejarah, Akan Mengulangi Sejarah Kelam

Beberapa tokoh tersebut adalah eks Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional periode 2005-2009, Paskah Suzetta. Ada pula eks Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah.

Kemudian, mantan Duta Besar RI untuk China tahun 2005–2009 Sudrajat hingga eks Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2010-2014, Lukita Dinarsyah Tuwo.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Prabowo memanggil para tokoh itu untuk mendengarkan pengalaman mereka saat mengalami sejumlah krisis pada masanya.

“Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014,” ucap Airlangga, usai mendampingi Prabowo di Istana.

Baca juga: SBY: Pemerintah dan Dunia Usaha Harus “On Board” Hadapi Tekanan Ekonomi

Airlangga menceritakan, para ekonom tersebut juga sejumlah kejadian krisis yang terjadi, mulai dari inflasi hingga krisis BBM.

Dari pertemuan itu, para tokoh ekonomi ini juga melihat bahwa konteks makro yang terjadi hari ini masih relatif lebih baik daripada saat krisis tahun 2005.

“Fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya. Dan dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan,” ucap Airlangga.

Bahas krisis BBM

Salah satu tokoh yang hadir, eks Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah mengungkap selama pertemuan hanya membahas pengalamannya saat menghadapi krisis yang terjadi tahun 2005 kepada Presiden Pabowo.

Gubernur BI periode 2003-2008 itu berharap pengalamannya menghadapi krisis bisa menjadi pelajaran di masa mendatang.

"Cerita masa lalu, ada event yang dulu juga pernah kejadian. Barangkali bisa dijadikan pelajaran sekarang gitu," kata Burhanuddin usai ketemu Prabowo di Istana.

Ia mengaku tidak ada membahas soal kondisi ekonomi saat ini, khususnya soal nilai kurs rupiah yang melemah.

Baca juga: SBY: Tekanan Ekonomi yang Lebih Berat Masih Dapat Dicegah

Dia hanya menceritakan soal langkah pemerintah saat menaikan bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005.

"Enggak, bukan itu (soal kurs rupiah saat ini). Dulu misalnya kan tahun 2005 kita naikin BBM 126 persen. Cuma beda sumbernya aja, sekarang eksternal, dulu di dalam negeri yang menaikkan. Itu juga karena eksternal kan, faktornya maksud saya eksternal kan. Nah terus kemudian dampaknya kan sama seperti sekarang," jelasnya.

KOMPAS.com/Rahel Eks Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah di Istana, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Selain itu, ia juga menceritakan soal kebijakan BI tahun 2005 yang menaikkan basis poin suku bunga demi mengatasi inflasi.

"Yang pertama itu 75, yang kedua 100 basis poin sehingga dari 8 waktu itu jadi 12,5 persen. Itu masih positif dampaknya karena inflasi diperkirakan 17 persen, sehingga suku bunga dengan 12,5 persen saja masih negatif," ucapnya.

Baca juga: Prabowo Panggil Pejabat di Era SBY, Tampung Pengalaman soal Penanganan Krisis Ekonomi

Menurut Burhanuddin, kebijakan BI saat itu memang membawa hasil positif terhadap angka inflasi dan nilai kurs rupiah pada periode itu.

"Jadi dia, setelah tahu bahwa direspon positif, turun pelan-pelan, rupiah stabil, turun pelan-pelan, akhirnya tahun 2006 inflasi kita kembali ke tahun 2004," ucap dia.

Dalam pertemuan itu, Burhanuddin mengaku memberikan usulan ke Kepala Negara. Namun, ia enggan mengungkapnya ke publik.

Prabowo minta menteri belajar

Di kesempatan yang sama, Burhanuddin mengaku sempat memerintahkan menterinya, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengkaji usulannya.

"Ada umum sekali tadi yang saya usulkan tapi Pak Bapak Presiden meminta Menteri Keuangan tadi untuk mencoba memikirkan hal-hal yang saya pikirkan itu ke depan," ucapnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga disebut meminta para menteri memonitor soal regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial.

Secara terpisah, Purbaya pun mengaku telah mencatat dan siap mendalami masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin dan pejabat bidang ekonomi di era SBY lainnya.

"Kita pelajari, masukan dari mereka apa. Saya sudah catat, saya diperintahkan untuk mempelajari, ya kita pelajari," ucap Purbaya.

KOMPAS.com/Rahel Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Tiga poin pembahasan

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap tiga poin pembahasan yang dilakukan Presiden Prabowo bersama sejumlah tokoh ekonomi kemarin.

Teddy mengungkap, pertemuan tersebut membahas berbagai agenda strategis nasional terkait penguatan ketahanan ekonomi, stabilitas sektor keuangan, serta langkah antisipatif menghadapi dinamika perekonomian global.

Pertama, pembahasan mencakup soal penguatan fundamental ekonomi nasional melalui stabilitas sektor keuangan, penguatan regulasi dan pengawasan perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), serta

peningkatan koordinasi antarotoritas ekonomi dan keuangan.

"Kedua. Percepatan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) guna memperkuat cadangan devisa nasional serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," lanjut Teddy lewat unggahan Instagram @sekretariat.kabinet.

Ketiga, mereka disebut membahas soal pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurutnya, tujuan DSI adalah untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus memastikan optimalisasi manfaat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Bapak Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah strategis jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, mempercepat berbagai pembenahan struktural, serta memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global," jelasnya.

Tag:  #saat #prabowo #belajar #dari #krisis #ekonomi