Mayoritas Daerah Terdampak Banjir Sumatera Kembali Normal, Tak Ada Pengungsi

- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan data per 24 Mei 2026, mayoritas daerah terdampak di tiga provinsi kini telah berangsur normal.

Baca juga: 99 Persen Wilayah Terdampak Bencana Sudah Bersih dari Lumpur

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera ini juga menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi menuju pemulihan.

Selain itu, seluruh pengungsi dipastikan tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, melainkan telah menempati hunian sementara (huntara) maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).

Baca juga: Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Penyintas dan Mitigasi Bencana Susulan

“Untuk Sumatera Barat ini, dari 16 (kabupaten/kota) yang terdampak, 13 ini sudah normal, 80 persen, kemudian juga masih ada yang, belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian yang perlu atensi kita semua untuk Agam dan Padang Pariaman,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera di Kediaman Widya Chandra, Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers, Minggu (24/5/2026).

Ia memerinci, untuk Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 16 daerah dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali normal.

Baca juga: Pemulihan Sawah Terdampak Bencana Tunjukkan Progres, Ribuan Hektar Mulai Ditanami

Satu daerah, yakni Tapanuli Selatan, mendekati normal. Sementara dua daerah lain yang masih memerlukan perhatian adalah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.

Sementara di Provinsi Aceh, sebanyak 10 daerah dari 18 kabupaten/kota terdampak telah kembali normal.

Untuk Gayo Lues, kondisinya telah mendekati normal. Sedangkan tujuh daerah yang masih memerlukan atensi meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

Tito lalu menjelaskan, penilaian kondisi daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indikator penting.

Mulai dari jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, hingga keberfungsian layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Baca juga: Bakom: Listrik di Seluruh Desa Terdampak Banjir Sumatera 100 Persen Pulih

“Indikatornya kita ambil adalah jalannya pemerintahan, kemudian juga fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, ini fungsional terutama, ini belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, yang sangat penting [seperti] SPBU, PDAM, internet,” jelas Tito.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan anggaran guna mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.

Menurutnya, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan sangat membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dalam menangani berbagai kebutuhan lanjutan di daerah.

“Daerah-daerah yang bencana ini, TKD-nya jangan dikurangi, bila perlu ditambah. Karena mereka tetap, tetap juga nanti akan menangani residu-residu yang tidak kecil,” tandasnya.

Baca juga: Rencana Induk Pascabencana Sumatera Disiapkan hingga 2028, Infrastruktur Jadi Prioritas

Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, serta pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tag:  #mayoritas #daerah #terdampak #banjir #sumatera #kembali #normal #pengungsi