Jurus Prabowo Tangani Underinvoicing Menahun yang Bikin Tekor

- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melawan masalah underinvoicing yang bikin tekor negara dengan jurus-jurus tertentu.

Underinvoicing adalah kecurangan berupa mencatat rendah nilai barang ekspor atau impor, lebih rendah ketimbang kenyataannya, dengan tujuan mendapatkan untung dari cara tersebut.

Itu adalah cara manipulator meraup cuan dengan cara culas, namun praktik lancung itu kabarnya sudah bak penyakit menahun di negara ini.

Lantas apa jurus Prabowo mengatasi masalah itu?

Baca juga: Prabowo Sebut Underinvoicing Sebabkan Kecilnya Gaji Guru, APH, hingga ASN

Bentuk BUMN khusus ekspor

Pemerintah pun membentuk BUMN khusus ekspor yang dinamakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Dengan kehadiran PT DSI, setiap aktivitas ekspor komoditas strategis akan melalui perusahaan pelat merah tersebut.

Menteri Investasi yang juga Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani sebelumnya menegaskan pembentukan PT DSI bertujuan mencegah praktik curang dalam kegiatan ekspor, yakni praktik underinvoicing dan underpricing.

Sebab, dua praktik memanipulasi data ekspor itu mengakibatkan penerimaan negara menjadi lebih kecil.

“Platform yang kami sudah set up, saya bilangnya: It’s one platform, multiple benefit. The world is happy, Indonesians are happier,” kata Rosan di DPR RI, sebagaimana dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kamis (21/5/2026) lalu.

Baca juga: Bos Danantara Sebut PT DSI Akan Resmi Jadi BUMN Pekan Depan

Pembentukan perusahaan pelat merah baru itu merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengungkap, temuan dugaan praktik underinvoicing selama 34 tahun menjadi salah satu latar belakang pembentukan PT DSI.

Praktik tersebut disebut membuat negara kehilangan pendapatan hingga Rp 15.400 triliun.

Rosan menjelaskan tahap pertama operasional PT DSI akan memastikan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis berlangsung lebih transparan.

BUMN baru tersebut juga akan memeriksa laporan transaksi, nilai, volume, hingga komoditas yang diekspor pengusaha.

“Dan tentunya kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan indeks pasar, indeks market yang ada di dunia,” ujar Rosan.

KOMPAS.com/Rahel Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (21/5/2026) siang.

Berlaku 1 Juni

Terkait pelaksanaannya, pemerintah memastikan PT DSI akan beroperasi secara bertahap mulai 1 Juni 2026.

“Ya implementasi kan ada tahapannya, tapi mulai berlaku 1 Juni," kata Airlangga di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Setelah evaluasi pada tahap awal, menurut Airlanggga, PT DSI baru akan bekerja secara penuh.

"Fully-nya nanti kita evaluasi 3 bulan,” ujarnya lagi.

Baca juga: Pro-kontra Muncul Menyusul WNA Jadi Dirut BUMN Ekspor

Hingga kini, pemerintah terus mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT DSI.

Menurut Airlngga, sosialisasi kebijakan tersebut kepada sejumlah asosiasi pengusaha juga mendapatkan respon positif.

Bahkan, para asosiasi pengusaha juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan badan yang telah dibentuk pemerintah.

“Hampir dari seluruh asosiasi baik dalam maupun luar negeri mereka mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan mereka siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk oleh pemerintah,” ungkap Airlangga.

Tunjuk WNA jadi pimpinan BUMN ekspor

Pemerintahan Prabowo menunjuk seorang warga negara asing (WNA) dari Australia, Luke Thomas Mahony, untuk memimpin BUMN ekspor tersebut.

Nama Luke Thomas Mahony juga tercantum sebagai direktur dalam Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026 tentang pembentukan PT DSI yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Luke pernah menjabat sebagai SEVP Business Performance and Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025.

Dia memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun di industri pertambangan. Sebelum bergabung dengan Danantara, Luke pernah menjabat sebagai Chief Strategy and Technical Officer di PT Vale Indonesia Tbk pada Juli 2024 hingga September 2025.

DOK. VALE Luke Thomas Mahoney, eks pimpinan Vale Indonesia yang ditunjuk Danantara jadi pimpinan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), BUMN ekspor SDA RI.

Siapkan pengawasan

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pemantauan PT DSI yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Danantara.

Pemerintah akan memastikan pengawasan dilakukan oleh unsur lintas lembaga dan dirancang lebih baik agar pelaksanaan kebijakan tetap berjalan baik.

“Nanti tentu bisa melalui Bea Cukai dan nanti akan diketahui melalui Danantara dan melalui sistem. Jadi sehingga akan otomatis termonitor,” jelas Airlangga.

Begitu juga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pengawasan yang kuat sangat penting agar pelaksana kebijakan ini tidak menjadi entitas monopolis yang justru mengganggu pasar.

KOMPAS.com/Rahel Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (22/5/2026)

Dia menyebut, pengawas akan berasal dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Keuangan.

“Kalau pengawasan dibiarkan benar, kita harus taruh orang di sana, termasuk dari (Kementerian) Keuangan, dari kementerian lain," ujar Purbaya.

10 Perusahaan pelaku underinvoicing ditemukan

Lebih lanjut, Purbaya mengaku menemukan data soal 10 perusahaan di sektor crude palm oil (CPO) yang diduga melakukan underinvoicing.

Menkeu telah melaporkan ini kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhaanuddin.

Menurut Purbaya, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sudah mulai bergerak mendalami soal temuannya terkait 10 perusahaan tersebut.

"BPKP dan Kejagung sudah bergerak, saya masih menunggu laporan dari mereka, sudah berapa bulan gitu. Jadi itu merupakan titik awal mereka masuk," ungkap dia di Kompleks Istana, kemarin.

Baca juga: Dipanggil Prabowo, Airlangga Laporkan Respons Positif Pengusaha soal Ekspor Lewat PT DSI

Menurutnya, ada belasan perusahaan yang dicek Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait underinvoicing.

Namun, ia melaporkan sekitar 10 perusahaan ke Kejagung.

"Saya pilih 10 terbesar yang diumumkan, tapi kan saya punya berapa, 15 lebih yang kita cek. Ini yang CPO saja," ucapnya.

Dari hasil temuannya, Purbaya meyakini 10 perusahaan itu telah melakukan manipulasi harga ekspor.

Dia menegaskan telah membuat skema pengecekan akurat untuk menelusuri dugaan underinvoicing di 10 perusahaan CPO itu.

"Jadi bukan data besar dari UN database itu, tapi udah betul kapal per kapal. Jadi confirm, dari data yang kita periksa memang mereka melakukan itu dan kalau dibetulin ya bagus buat Indonesia," ucapnya.

Tag:  #jurus #prabowo #tangani #underinvoicing #menahun #yang #bikin #tekor