Demo di Depan Kantor ICW, Kelompok Massa Bantah Preman Hingga Aksi Bakar Ban

- Sekelompok massa yang menamakan Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI, menggeruduk kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Senin (26/2). Mereka mengklaim merasa diintimidasi.   Koordinator Lapangan Abdul Aziz Fadirubun menegaskan, dirinya bukan kelompok preman. Ia menyuarakan agar isu pemakzulan yang disuarakan masyarakat sipil untuk dihapus.   "Saya kuliah cape, saya bukan preman, seperti yang disampaikan Lokataru," kata Aziz saat menyampaikan orasi di depan kantor ICW, Jakarta.   Ia menekankan, narasi pemakzulan terhadap Presiden harus dihapus. Ia khawatir ada yang menunggangi isu pemakzulan tersebut.   "Narasi pemakzulan harus dihapus, karena nanti ada capres-cawapres yang memanfaatkan," teriak Aziz.   Selain menyuarakan orasi di depan kantor ICW, massa aksi juga melakukan aksi bakar ban. Mereka pun turut membawa spanduk yang bertuliskan antirasisme.   Peneliti ICW Wana Alamsyah sebelumnya merasa heran dengan penjagaan ratusan aparat kepolisian di depan kantornya. Pasalnya, kantor ICW yang berlokasi di Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, dikabarkan akan digeruduk sejumlah massa yang menamakan Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI.   "Kalau dilihat dari kronologisnya, jadi kami itu baru dapat informasi bahwa ada sejumlah kepolisian yang datang, yang ingin mengamankan kantor ICW. Menurut informasi yang disampaikan pihak kepolisian, mereka menjaga dan mengamankan karena ada informasi bahwa terdapat satu kelompok masyarakat yang ingin melakukan demo ke ICW, dengan isu membahas mengenai rasisme di Papua," ujar Wana Alamsyah ditemui di kantor ICW, Jakarta, Senin (26/2).   Wana merasa heran, kantornya yang akan digeruduk massa dengan isu rasisme Papua. Padahal, ICW tidak pernah membahas isu-isu soal Papua.   "Memang ini yang menjadi kebingungan kami juga sejujurnya, kami secara prinsip tidak melarang siapapun untuk melakukan aksi demonstrasi, karena itu merupakan hak warga negara. Tapi yang kami pertanyakan adalah mengenai isu tersebut yang didesak ke ICW mengenai isu rasisme di Papua," ucap Wana.   Wana menduga, pengamanan kepolisian di depan kantor ICW, karena belakangan ini kerap kritis terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.    "Yang kami curigai adalah salah satunya adalah terkait isu kecurangan Pemilu. Karena memang beberapa waktu terakhir, kami aktif sejumlah kecurangan Pemilu bersama KontraS dan sejumlah teman-teman masyarakat sipil untuk mengkritisi sejumlah kecurangan pemilu," ungkap Wana.   Aksi demonstrasi yang menyasar kantor ICW ini disinyalir setelah menyuarakan berbagai kecurangan pada Pemilu 2024. Pasalnya, ICW bersama KontraS sebelumnya mengungkapkan terdapat selisih suara Pilpres 2024 dalam jumlah besar yang disebabkan kerusakan dalam Sirekap. Sebab, jumlah suara dalam formulir C1 yang diunggah ke Sirekap berubah dan mengalami pelonjakan.  

  "Jumlah suara dalam Formulir C1 yang diunggah melalui Sirekap berubah dan melonjak sehingga tidak mencerminkan perolehan suara yang asli," ucap Kepala Divisi KontraS Rozy Brilian dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).   Pemantauan sepanjang 14 Februari 2024 – 19 Februari 2024, lanjut Rozy, menemukan adanya selisih antara Sirekap dan formulir C1 pada 339 TPS sebanyak 230.286 suara. Tiga pasangan calon mendapatkan suara yang lebih besar setelah formulir C1 diunggah ke portal Sirekap.    Adapun selisih suara itu yakni, Anies – Muhaimin (01) 65.682 suara atau 28,52 persen, Prabowo – Gibran (02) 109.839 suara atau 47,70 persen dan Ganjar – Mahfud (03) 54.765 atau 23,78 persen.   Ia menegaskan, kegagalan Sirekap dalam menyediakan informasi yang akurat berujung pada kontroversi meluas dan dugaan kecurangan melalui portal tersebut. Terlebih, penghitungan suara sempat dihentikan selama dua hari akibat kisruh Sirekap.    "Perlu dicatat bahwa KPU menyatakan Sirekap tidak dijadikan landasan perhitungan suara, sehingga penundaan perhitungan suara menimbulkan pertanyaan besar. Terlebih lagi penundaan diputuskan melalui proses yang tidak patut, yaitu hanya melalui instruksi lisan. Penundaan perhitungan suara tanpa proses yang patut berpotensi membuka praktik kecurangan perhitungan suara," pungkasnya.  

Tag:  #demo #depan #kantor #kelompok #massa #bantah #preman #hingga #aksi #bakar