Di Balik Board of Peace, Ada Bayang-Bayang Hegemoni yang Mengintai Indonesia

 

- Langkah Indonesia masuk sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) langsung memantik perdebatan. Di satu sisi, keputusan itu membuka ruang baru bagi diplomasi Indonesia di panggung global.

Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa Indonesia sedang memasuki arena yang sarat kepentingan kekuatan besar. Isu dominasi aktor global menjadi sorotan utama dalam diskusi yang digelar Global Insight Forum (GIF).

Dalam forum tersebut, sejumlah peneliti menilai struktur awal BoP tidak sepenuhnya steril dari pengaruh Amerika Serikat dan Israel, dua aktor yang selama ini berada di pusat dinamika geopolitik global.

Direktur Eksekutif GIF, Teuku Rezasyah, menegaskan bahwa Indonesia memang memiliki ruang untuk memainkan diplomasi kritis dari dalam. Namun ia mengingatkan bahwa realitas konfigurasi kekuasaan tidak bisa diabaikan.

"Indonesia memiliki peluang memperjuangkan diplomasi kritis dari dalam. Tetapi kita juga harus realistis melihat konfigurasi kekuasaan yang ada. Jika kepentingan nasional diabaikan, Indonesia memiliki legitimasi untuk mengambil sikap tegas," ujarnya secara daring, Sabtu (14/2).

Kekhawatiran lain muncul terkait masa depan multilateralisme. Peneliti Senior GIF, Chandra Purnama, menilai model keanggotaan BoP yang selektif berpotensi menggeser prinsip kesetaraan dalam hukum internasional menuju pola yang lebih hegemonik.

"Jika tata kelola global semakin berbasis hegemoni, maka norma dan multilateralisme akan tergerus. Indonesia sebagai middle power harus memperkuat otonomi strategis dan memimpin konsolidasi Global South," katanya.

Dari perspektif realisme politik, langkah Indonesia dinilai bukan semata idealisme, melainkan kalkulasi kepentingan. Senior Fellow GIF Faisal Nurdin menyebut partisipasi dalam BoP sebagai langkah pragmatis untuk menjaga posisi strategis Indonesia di tengah kompetisi global.

"Negara bertindak berdasarkan self-interest dan keseimbangan kekuasaan. Namun Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus kekuatan besar, melainkan memanfaatkan perannya sebagai middle power secara strategis," ungkapnya.

Ia menambahkan, kontribusi Indonesia, termasuk rencana pengiriman pasukan perdamaian, dapat meningkatkan profil internasional Indonesia. Namun tanpa perhitungan matang, langkah tersebut juga berisiko menyeret Indonesia ke pusaran konflik kepentingan yang lebih besar.

Sorotan juga datang dari persepsi global. Peneliti Kebijakan dan Hubungan Internasional, Innayathul Fitrie, mengungkap bahwa media internasional merespons langkah Indonesia secara terbelah.

"Publik internasional akan menagih konsistensi Indonesia dalam merealisasikan komitmennya, terutama terkait dukungan nyata terhadap Palestina," terangnya.

Artinya, Indonesia tidak hanya menghadapi tekanan geopolitik dari dalam struktur BoP, tetapi juga sorotan reputasi dari luar. Jika komitmen tidak diikuti tindakan konkret, risiko kredibilitas menjadi taruhan berikutnya.

Moderator diskusi, Aan Fatwa, menekankan pentingnya transparansi agar kebijakan ini tidak terkesan elitis.

"Diplomasi tidak boleh elitis. Harus ada keterbukaan pendanaan, kejelasan mandat, serta ruang partisipasi publik agar kebijakan luar negeri tetap demokratis dan sejalan dengan prinsip bebas aktif," katanya.

Pada akhirnya, keanggotaan Indonesia di Board of Peace menghadirkan dua sisi mata uang: peluang memperkuat pengaruh global sekaligus potensi tekanan geopolitik baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia siap bergabung, melainkan apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensinya.

 

Tag:  #balik #board #peace #bayang #bayang #hegemoni #yang #mengintai #indonesia