Anggota DPR Beri Nilai 50 dari 100 untuk Menpar, Apa Alasannya?

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Sudibyo memberi nilai 50 dari 100 terhadap kinerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

“Kalau saya boleh menilai 100, nilai secara ujian benar semua kan 100, saya menilai Ibu masih 50,” kata Yoyok di hadapan Widiyanti dalam rapat kerja di Komisi VII DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Yoyok menilai, kebijakan pariwisata yang ada saat ini belum berfungsi optimal sebagai mesin ekonomi nasional.

Padahal, sektor pariwisata diklaim sebagai penyumbang devisa negara dan penyerapan tenaga kerja yang besar.

Baca juga: Rapat di DPR, Menpar Beberkan Manfaat 154 Penghargaan di Sektor Pariwisata

“Kebijakan-kebijakan yang Ibu ambil tahun kemarin, itu kan masih banyak celah dan bolongnya, Bu, dan saya harapkan di 2026 nanti, kebijakan yang Ibu ambil ini semestinya merupakan kebijakan sebagai mesin ekonomi,” ujar Yoyok.

Menurut Yoyok, kebijakan pariwisata seharusnya diarahkan untuk mendorong perputaran ekonomi secara langsung di tingkat bawah, bukan berhenti pada pencapaian seremonial.

Dia pun menekankan agar penyerapan anggaran Kementerian Pariwisata benar-benar menyentuh pelaku wisata, mulai dari pengelola obyek wisata hingga masyarakat desa.

“Penyerapan anggaran yang akan datang ini harus benar-benar sampai ke pelaku wisata ke bawah, Bu. Jangan sampai malah habis anggaran yang digunakan ke dalam kementerian Ibu sendiri atau bahkan yang paling tinggi levelnya misalkan ada seminar sana-seminar sini,” kata Yoyok.

 Baca juga: Anggota DPR Sentil Menpar: Kementerian Jangan Kayak Event Organizer

Yoyok juga mengingatkan agar Kementerian Pariwisata tidak berubah fungsi menjadi sekadar penyelenggara acara berskala nasional.

Ia turut menyoroti banyaknya obyek wisata milik pemerintah daerah serta desa wisata yang gagal berkembang, meski dibangun menggunakan dana negara.

“Ibu tahu enggak data pemda yang punya obyek wisata yang pada bangkrut? Duit negara lho itu. Ibu tahu enggak desa wisata yang dibuat oleh dana desa yang habis? Duit negara lho itu,” kata Yoyok.

Dia kemudian mencontohkan keberhasilan pengelolaan obyek wisata Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, yang dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat desa.

Baca juga: Banyak Penghargaan, Ketua Komisi DPR Semprot Menpar: Apa Manfaatnya Buat Rakyat?

“Ibu tahu enggak Umbul Ponggok? Satu obyek wisata bisa ngasih dividen seluruh KK yang ada di desa itu. Pernah enggak Ibu buat seminar desa suruh ngomong, untuk memimpin seminar. Ini contoh, Bu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yoyok juga menyinggung mahalnya harga tiket transportasi yang dinilai menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan pariwisata nasional.

Dia menambahkan, meski pembangunan infrastruktur terus dilakukan, masih banyak akses menuju obyek wisata yang kondisinya rusak.

Di sisi lain, perizinan dinilai rumit dan fasilitas pendukung pariwisata belum memadai.

Baca juga: Menpar Disindir Lagi karena Jawab Pertanyaan Anggota DPR Lewat Medsos

Aspek keamanan pariwisata juga menjadi sorotan Yoyok.

Yoyok menilai Kementerian Pariwisata belum maksimal berkolaborasi dengan kepolisian, khususnya melalui peran Polisi Wisata.

“Satu pun Ibu tidak menyinggung tentang Polisi Wisata. Masih ada enggak sih itu? Kalau Polisi Wisata itu diajukan, saya yakin efeknya akan lebih bagus, Bu,” kata Yoyok.

Baca juga: Menpar Ditegur Usai Pamer Penghargaan di DPR, Ketua Komisi: Kalau Enggak Mau Rapat Jangan Jadi Menteri

Politikus Nasdem itu pun menyinggung sejumlah insiden kecelakaan di kawasan wisata, termasuk kecelakaan jip di kawasan Bromo dan pengalamannya mengikuti ajang internasional UTMB di Danau Toba.

Meski melontarkan banyak kritik, Yoyok tetap mendorong Widiyanti untuk memaksimalkan kapasitas dan jejaring lintas kementerian guna memperbaiki sektor pariwisata nasional.

“Ini kalau kepiawaian Ibu digunakan untuk bisa menembus seluruh kementerian yang ada hubungannya dengan Ibu, ini kan sangat luar biasa,” kata Yoyok.

Baca juga: Menpar Ungkap Penyebab Kunjungan Wisatawan Domestik ke Bali Menurun

Merespons pernyataan itu, Widiyanti mengaku tidak masalah dengan penilaian yang diberikan Yoyok.

Sebab, penilaian 50 dari 100 itu bersifat subyektif dan tidak mewakili keseluruhan anggota Komisi VII DPR RI.

“Oh, anggotanya cuma satu. anggotanya kan di Komisi VII kan banyak ya. Ini subjektif ya, jadi banyak yang mengapresiasi. Mungkin satu dari semua itu memberi nilai 50. Jadi mungkin ada hal-hal yang subjektif lah. Enggak masalah, subjektif itu karena nggak semuanya menilai seperti itu,” kata Widiyanti.

Tag:  #anggota #beri #nilai #dari #untuk #menpar #alasannya