Anggota DPR Kritik Kementerian PPPA terkait Tewasnya Anak SD di NTT

- Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI-Perjuangan, Ina Ammania, mengkritik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam kaitan dengan tewasnya anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Artinya KemenPPPA gagal menjamin perlindungan terhadap anak," kata Ina Ammania dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Ina Ammania meminta negara bertanggung jawab atas peristiwa tewasnya anak SD berinisial YBS (10) yang  sebelumnya tak mampu membeli buku dan pena di Ngada, NTT.

Ina menegaskan, insiden memilukan ini tidak akan terjadi bila negara memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk hak pendidikannya.

“Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Contoh potret yang buruk bagi dunia pendidikan, termasuk hak-haknya,” ujar Ina.

Baca juga: Tewasnya Anak SD di NTT Dinilai Potret Kemiskinan dan Problem Pendidikan

Ina menekankan, apa yang dialami YBS semestinya tidak terjadi, mengingat negara telah menganggarkan ratusan triliun untuk pendidikan.

Lalu, dia juga menyoroti banyaknya bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu melalui sejumlah kementerian.

Sebab, bila bantuan itu tepat sasaran, seharusnya masalah kekurangan pena dan buku terselesaikan.

“Apakah buku dan pena itu terlalu mahal, sehingga negara tidak bisa hadir? Ini adalah kelalaian negara yang tidak mampu memberikan perlindungan dan pencegahan,” tuturnya.

Baca juga: Anak SD di NTT Diduga Bunuh Diri, Cak Imin: Cambuk untuk Terus Waspada

Sementara itu, Ina juga menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang gagal memberikan perlindungan terhadap anak-anak rentan.

Padahal, jika berkaca pada tahun lalu, kasus menghebohkan kekerasan terhadap anak juga terjadi di wilayah Ngada, yang menjerat Kapolres Ngada.

“Artinya KemenPPPA gagal menjamin perlindungan terhadap anak. Mereka tidak berkaca dari tahun lalu saat sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan human trafficking,” kata Ina.

“Di sinilah peran Kementerian PPPA dituntut, bagaimana melakukan perlindungan anak sejak dini, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat,” imbuhnya.

Tewasnya anak SD di Ngada

Dikutip dari Kompas.id, dalam artikel berjudul “Anak SD Bunuh Diri lantaran Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Tamparan bagi Negara”, kematian YBS (10) merupakan tragedi kemanusiaan.

Siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada itu diduga mengakhiri hidupnya karena putus asa dengan kondisi ekonomi keluarganya.

Saat meminta uang kurang dari Rp 10.000 untuk membeli buku dan pena, ibunya, MGT (47), menjawab bahwa mereka tidak memiliki uang. Bagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan, nominal tersebut memang tidak mudah didapatkan.

MGT bekerja sebagai petani sekaligus buruh serabutan. Ia seorang janda yang harus menafkahi lima anak. Bahkan, untuk mengurangi beban sang ibu, korban sempat diminta tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun di sebuah pondok.

Tak jauh dari pondok itulah korban ditemukan meninggal dunia pada Kamis (29/1/2026).

Layanan konseling pencegahan bunuh diri

Jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.

Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/

Tag:  #anggota #kritik #kementerian #pppa #terkait #tewasnya #anak