Memandang Board of Peace dari Kacamata Kemanusiaan...

- Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang pro dan kontra baik dari pemimpin negara-negara besar, maupun di dalam negeri Indonesia.

Pro-Kontra lahir bukan karena nama organisasi internasional yang baru dibuat ini memiliki nama Dewan Perdamaian, tetapi sosok yang memiliki peran sentral di organisasi tersebut yakni Donald Trump.

Banyak yang menyangsikan Trump bisa membawa perdamaian dunia, khususnya pada eskalasi di Gaza, Palestina.

Meski begitu, tak sedikit juga yang mengharapkan bahwa BOP bisa menjadi jalan keluar dari kebuntuan kekerasan yang terus terjadi di Gaza.

Baca juga: Purbaya soal Iuran Dewan Perdamaian: Saya Pikir Sebagian Besar dari APBN

Salah satu kerancuan dalam Board of Peace ini dikupas oleh Pengajar Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta, Mutiara Pertiwi.

Dia mengatakan, sebuah organisasi internasional bisa hadir dan berdiri harus memiliki setidaknya empat perekat, yakni jaminan keamanan negara yang bergabung, kepentingan bersama, ketergantungan satu sama lain, dan ideologis.

"Board of Peace ini basisnya apa? Entah ini terobosan baru dalam Hubungan Internasional yang seharusnya kita rayakan, atau bentuknya benar-benar tidak familier?" ucap Mutiara, dalam forum diskusi Maarif Institute di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Empat perekat dalam teori-teori hubungan internasional ini seolah tak berlaku dalam Board of Peace.

Karena secara jelas, Donald Trump punya kekuatan mutlak dalam organisasi tersebut.

Selain itu, ada dua entitas yang sama yang memiliki hak memberikan suara, yakni Donald Trump sebagai chairman, dan Donald Trump sebagai Amerika Serikat.

"Dan Trump juga punya vote plus decision power, jadi kalau semua voting tapi Trump enggak setuju, interpretasi saya it's not going anywhere," ucap dia.

Mutiara mengatakan, organisasi yang tidak memiliki perekat yang jelas dalam pembentukannya, akan memberikan celah untuk memanipulasi kepentingan.

Baca juga: Kritik Hikmahanto hingga Dino Patti Djalal soal Dewan Perdamaian Trump

Selain itu, dia menyoroti cara grasa-grusu Donald Trump membentuk Board of Peace dan memaksa sejumlah negara ikut bergabung menjadi founding members.

Pada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mutiara menyebut draft piagam PBB digodok sangat lama dan membutuhkan kurang lebih dua tahun untuk mencapai final.

Namun, Board of Peace berbeda, dasar pembentukan belum dibahas, negara-negara yang akan menjadi anggota sudah diminta tanda tangan.

"Ini artinya fondasinya enggak jelas. Karena berisiko. Risikonya bisa ke mana-mana, bukan hanya merugikan (politik luar negeri) Bebas Aktif-nya Indonesia, tapi saya khawatirnya ini bisa memprovokasi berbagai tensi baru di dunia. Polarisasi saat ini sangat tajam, artinya kita akan dipaksa untuk berubah," kata dia.

Indonesia bergabung

Untuk diketahui, Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani dokumen sebagai founding members di Davos, Swiss, (22/1/2026).

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono mengatakan, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace adalah kelanjutan perjuangan resolusi PBB.

Dia menyebut, BOP sebagai upaya dan langkah strategis untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Sugiono menambahkan, pembentukan BOP diharapkan segera berdampak pada situasi kemanusiaan di Gaza.

Ia menyebutkan, dalam waktu satu pekan setelah BOP terbentuk, perbatasan Rafah ditargetkan dibuka untuk jalur bantuan kemanusiaan.

Selain itu, ia menyampaikan rencana pembentukan International Stabilization Force sebagai bagian dari tahapan proses yang dijalankan guna mencapai perdamaian di Gaza.

“Sekali lagi, bagi kita solusi dua negara yang riil itu harus terjadi. Kemerdekaan Palestina serta kedaulatan, pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan,” ucap dia.

“Dan Board of Peace ini merupakan satu alternatif yang konkret saat ini, yang bisa kita harapkan untuk mencapai keinginan tersebut,” tambah dia.

Baca juga: Indonesia Ikut Iuran Dewan Perdamaian Bentukan Trump, Apa Tujuannya?

Langkah Indonesia dalam Board of Peace ini dinilai penting, untuk menjaga tujuan kemerdekaan Palestina bisa tercapai dalam organisasi itu.

Director of Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bentukan pemerintahan Trump perlu dibaca secara pragmatis-strategis.

Dalam politik internasional yang semakin transaksional dan berorientasi kekuatan, forum apa pun yang memiliki akses langsung ke pusat pengambilan keputusan kekuatan besar patut dimanfaatkan, selama tidak mengorbankan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.

"Dalam konteks ini, keikutsertaan Indonesia bukan bentuk legitimasi terhadap agenda sepihak, melainkan upaya membuka ruang pengaruh (influence from within)," ucap dia.

Menurut dia, langkah Presiden Prabowo menjadi relevan karena isu Palestina selama ini mengalami deadlock struktural, di mana resolusi PBB tidak dijalankan, mekanisme multilateral melemah, dan kekuatan besar justru menjadi bagian dari masalah.

"Dengan berada di dalam Board of Peace, Indonesia memiliki peluang, meski terbatas, untuk menyuntikkan perspektif Global South, mengingatkan dimensi kemanusiaan, dan menekan agar isu Palestina tidak direduksi menjadi sekadar urusan keamanan Israel semata," imbuh dia.

Memandang dengan kemanusiaan

Melepas kepentingan geopolitik dan realisme masing-masing negara, ada sudut pandang yang paling penting yang seharusnya menjadi titik temu para elite global, yakni kemanusiaan.

Ketua Yayasan Aliansi Damai Indonesia, Hasibullah Satrawi mengatakan, secara pribadi ia juga kecewa mengapa Trump yang menjadi tokoh sentral dalam Board of Peace.

Kekecewaan itu dia yakini bukan hanya dirasakan masyarakat Indonesia, orang Amerika pun juga dinilai kecewa.

Namun, dia mengatakan, jangan-jangan yang marah dan kecewa ini terlalu serius menanggapi Donald Trump, sedangkan ada kemungkinan Donald Trump tidak serius membangun Board of Peace itu sendiri.

Namun, dia mencoba mengajak seluruh elemen perlu memandang dengan titik berdiri pemikiran yang dicetuskan oleh Buya Syafi'i, yakni tentang kemanusiaan dan kemajemukan.

Dari pandangan ini, dia justru berterimakasih kepada Trump, karena fakta yang saat ini terjadi hanya Trump yang bisa menekan serangan Israel ke Gaza, sehingga pembantaian bisa berkurang.

Baca juga: Indonesia Ikut Iuran Dewan Perdamaian Trump, Komisi I: Kita Serahkan ke Pemerintah

"For the sad reason. Hanya Trump yang bisa membuat ribuan orang tiap hari (di Gaza) itu berhenti (dibunuh). (mantan Presiden AS) Joe Biden sudah coba berkali-kali (mencoba menghentikan), Netanyahu (Perdana Menteri Israel) enggak pernah mau," ucap Hasibullah.

Oleh sebab itu, dia melepas atribut geopolitik, yang paling penting saat ini adalah menghentikan genosida yang dilakukan Israel.

Hasibullah menyinggung satu kaidah hukum Islam yang menyebutkan, di antara keburukan dengan keburukan yang lain, yang dipilih adalah keburukan yang paling ringan.

Indonesia dalam Board of Peace, kata Hasibullah, tidak memiliki pilihan yang lebih baik dari bergabung.

Karena bergabung ataupun tidak bergabung, sama-sama buruknya.

Oleh sebab itu, ketika Indonesia bergabung dalam Board of Peace, setidaknya bisa menghindari keburukan lainnya yakni tekanan tarif resiprokal dari Donald Trump.

Baca juga: Menlu Sebut Uang Iuran Anggota Dewan Perdamaian untuk Rekonstruksi Palestina

"Coba kalau kita tidak bergabung? Jangankan kita, Eropa saja didigitukan (diancam) sama Trump. Kanada saja yang kuat begitu masih didigitukan sama Amerika, apalagi Indonesia kalau seumpamanya memilih opsi untuk tidak mengamankan diri Pak Prabowo," ucap dia.

Begitu juga soal Palestina, Hasibullah mengatakan, saat ini tak ada opsi yang lebih baik dari gencatan senjata untuk menyelamatkan ribuan nyawa dari pembantaian oleh Israel.

Indonesia dalam Board of Peace tentu akan menjaga agar solusi dua negara bisa tetap disuarakan, meskipun Trump dan Netanyahu tetap bersikeras tak mengakui Palestina sebagai negara.

Tag:  #memandang #board #peace #dari #kacamata #kemanusiaan