Kontroversi Bupati Pati Sudewo: Didemo Berjilid-jilid Warganya, Kini Ditangkap KPK

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi bahwa Bupati Pati Sudewo menjadi salah satu kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Hal tersebut dikonfirmasi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, meski ia belum mengungkap lebih detail kasus yang menjerat Sudewo.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW," ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).

Sudewo sendiri menjadi salah satu kepala daerah yang mendapatkan sorotan pada 2025 oleh warganya dan menjadi isu nasional.

Sederet kebijakannya menjadi kontroversi hingga masyarakat Kabupaten Pati menggelar demonstrasi dan mendorong Sudewo untuk mundur.

Naikkan Pajak hingga 250 Persen

Saat itu, menjadi sorotan setelah mengeluarkan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Kebijakan tersebut berujung kemarahan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menuntut Sudewo mundur dari posisinya.

Puluhan ribu masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatan Bupati Pati.

Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto menyatakan bahwa pihaknya sudah memberi saran agar Sudewo mundur sebelum 13 Agustus demi menjaga kondusivitas dan martabatnya.

"Supaya tertib, aman, damai, sebelum tanggal 13 Agustus seharusnya dia gelar konferensi pers, nyatakan mengundurkan diri, untuk menjaga martabat," ujar Teguh dilansir dari Tribunnews.com, Rabu (14/8/2025).

"Kalau dilengserkan, kan, martabatnya jatuh, kami tidak ingin menjatuhkan martabat orang, tapi kalau memang terpaksa, apa boleh buat," sambungnya.

ANTARA FOTO/Aji Styawan Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Dalam unjuk rasa yang dihadiri sekitar 100 ribu warga itu menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan sejumlah kebijakannya tidak pro ke masyarakat. ANTARA FOTO/Aji Styawan/tom.

Warga Pati Lapor ke KPK

Kemudian pada Senin (1/9/2025), ratusan warga Pati memadati halaman depan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Selain itu, warga juga membawa bendera yang bertuliskan “Save Pati” dan “Masyarakat Pati Bersatu”.

"Hari ini kita ketemu dengan Juru Bicara KPK, namanya siapa saya tidak tahu ya, beliau menyampaikan bahwa beliau juru bicara KPK dan Humas,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono, Senin.

Supriyono mengatakan, hasil audiensi ini salah satunya adalah KPK akan berkoordinasi secara internal untuk memberikan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Sudewo, dari jabatannya.

“Intinya dari audiensi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati, Sudewo,” ujar Supriyono.

Kasus DJKA

Sebelumnya, Sudewo sendiri sudah dipanggil sebagai saksi terkait kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Usai diperiksa, Sudewo mengaku sudah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik.

"Saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya,” kata Sudewo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Sudewo juga mengatakan, materi pemeriksaannya hari ini sama dengan pemeriksaan beberapa tahun lalu, yakni soal uang yang diterimanya. Dia mengatakan, penerimaan uang tersebut tak ada kaitannya dengan kasus DJKA.

"Bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua perinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan," ujar Sudewo.

ANTARA FOTO/Fauzan Bupati Pati Sudewo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Sudewo diperiksa sebagi saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk klaster proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso. ANTARA FOTO/Fauzan/agr

Didorong Jadi Tersangka

Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali meminta KPK menetapkan status hukum Sudewo terkait kasus suap pembangunan jalur kereta di DJKA Kemenhub.

“Kami di sini tujuan kami menanyakan indikasi terlibat korupsi pak Sudewo saat menjabat sebagai anggota DPR Komisi V,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) AMPB, Suharno, dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

Suharno berharap Sudewo segera ditetapkan sebagai tersangka apabila terbukti terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Sebab, kata dia, masyarakat Pati merasa tidak nyaman dipimpin oleh kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.

“Kalau pergunjingan ini tidak segera diselesaikan lewat penetapan (tersangka) KPK, kami enggak nyaman," ujar Suharno.

Gagal Dimakzulkan

Adapun terkait desakan warga Pati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati resmi menolak wacana pemakzulan terhadap Sudewo.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat paripurna bertajuk Penyampaian Laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat (31/10/2025).

Dalam rapat yang dihadiri 49 anggota dewan itu, dilakukan voting terbuka untuk menentukan sikap terhadap hasil penyelidikan Panitia Khusus (Pansus) hak angket.

Hasilnya, 36 anggota DPRD Pati menolak pemakzulan, sementara 13 anggota lainnya menyatakan setuju agar Sudewo dilengserkan dari jabatannya.

Fraksi yang menolak wacana pemakzulan berasal dari Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS.

Sementara itu, seluruh anggota Fraksi PDIP menjadi satu-satunya yang menyatakan dukungan agar Sudewo diberhentikan.

KOMPAS.COM/NUR ZAIDI Susanan sidang rapat paripurna pemakzulan Bupati Pati, Sudewo di gedung DPRD Pati, Jumat (31/10/2025) malam.

Terjaring OTT KPK

Kini nama Sudewo menjadi salah satu yang terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

Kendati demikian, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum mengungkap lebih detail terkait kasus yang menjerat Sudewo.

"Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus," ujar Budi.

Tag:  #kontroversi #bupati #pati #sudewo #didemo #berjilid #jilid #warganya #kini #ditangkap