PDIP Akan jadi Oposisi, Jokowi: Ya Ditanyakan Saja Kepada Beliau-beliau

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons rencana PDI Perjuangan yang akan menjadi oposisi setelah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024 versi hitung cepat alias quick count. Jokowi menegaskan, posisi PDIP lebih baik ditanyakan ke pihak dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

"Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP," kata Jokowi di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Jakarta, Senin (19/2).   Dalam kesempatan itu, Jokowi pun turut membocorkan maksud pertemuannya dengan Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (18/2). Ia mengharapkan, bisa jadi jembatan perpolitikan pasca Pemilu 2024.  

  "Tapi itu sebetulnya saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan, yang penting nanti partai-partai," ucap Jokowi.   Ya semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya, urusan politik itu urusan partai," imbuhnya.   Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya menegaskan, PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan, untuk menjalankan tugas check and balance. Menurutnya, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.  

  Berada di luar pemerintahan, merupakan tugas patriotik yang pernah dijalani PDIP pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.   “Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi, karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” tegas Hasto, Kamis (15/2).   Hasto menjelaskan, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Saat itu, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih, meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.   

  Ia mengutarakan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya, karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.   “Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.  

  Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.   “Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” pungkas Hasto.

Tag:  #pdip #akan #jadi #oposisi #jokowi #ditanyakan #saja #kepada #beliau #beliau