Partai Gerakan Rakyat dan Anies Baswedan: Ujian Konversi Figur ke Institusi Politik

DEKLARASI Partai Gerakan Rakyat sebagai partai politik, 11 Januari 2026, yang kemudian secara terbuka menyebut Anies Baswedan sebagai arah perjuangan utamanya, bukanlah sekadar kabar tentang lahirnya entitas politik baru.

Ini sesungguhnya adalah penanda penting dari satu gejala yang berulang dalam demokrasi modern Indonesia. Yaitu ketika energi politik seorang figur berusaha dilembagakan ke dalam bentuk partai.

Modal utama dan harapannya tentu saja adalah, daya tarik personal tokoh sentral dapat dikonversi menjadi kekuatan elektoral yang berumur panjang.

Di titik inilah politik figur dan politik institusi kembali diuji, bukan hanya secara teknis, tetapi secara sosiologis dan psikologis di mata para pemilih.

Pernyataan bahwa “Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan” memperlihatkan bahwa sejak awal partai ini tidak ingin bersikap ambigu atau ragu.

Mereka memilih jalur personalisasi secara terang-terangan atau terbuka, dengan menjadikan Anies bukan sekadar simbol, melainkan poros identitas, seperti dua sisi mata uang.

Dalam politik kontemporer, strategi ini sebenarnya bukan hal asing. Literatur tentang personalization of politics menjelaskan bahwa pemilih hari ini jauh lebih mudah terhubung dengan wajah, narasi personal, dan simbol individu ketimbang platform partai yang kerap kali abstrak.

Sehingga sosok Anies, dengan rekam jejak kepemimpinan, kemampuan artikulasi gagasan, serta posisinya sebagai figur oposisi pasca-Pilpres, tentu memiliki modal simbolik yang tidak kecil, bahkan signifikan untuk memainkan peran ini.

Namun, sejarah politik—baik di Indonesia maupun di luar negeri—berulang kali mengingatkan bahwa popularitas figur adalah pintu masuk, bukan jaminan keberlanjutan. Di sinilah persoalan mendasar Gerakan Rakyat bermula.

Dalam teori party institutionalization yang dikemukakan Angelo Panebianco, partai yang bertahan bukanlah partai yang hidup dari karisma tokohnya semata, melainkan yang mampu membangun struktur organisasi yang relatif otonom dari figur tersebut, memiliki akar sosial yang jelas, serta sanggup mereproduksi kepemimpinan.

Tanpa itu, partai akan rapuh, terutama ketika figur sentralnya dihadapkan pada persoalan personal krusial, memilih menjaga jarak, berubah posisi atau haluan politik, atau mengalami penurunan legitimasi karena sejumlah kondisi.

Dalam konteks ini, pengalaman internasional memberi pelajaran kontras. Emmanuel Macron di Perancis berhasil mengantarkan dirinya ke kursi presiden melalui La République En Marche!, sebuah partai baru yang lahir dari figur.

Namun, keberhasilan itu ditopang oleh kerja organisasi yang disiplin, rekrutmen kandidat legislatif lintas latar belakang, serta kemampuan membaca kejenuhan publik terhadap partai lama.

Sebaliknya, Italia memberi contoh lain melalui Forza Italia milik Silvio Berlusconi: partai yang begitu menyatu dengan figur pendirinya, tetapi kehilangan daya hidup ketika figur tersebut melemah atau berkurang daya tariknya.

Pengalaman politik Indonesia memperlihatkan bahwa figur kuat tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan partai.

Partai Demokrat pasca-SBY dan Hanura di bawah Wiranto menunjukkan bagaimana elektabilitas partai kemudian ikut merosot ketika daya tarik figur melemah dan tidak segera dilembagakan.

Atau PSI yang pada pemilu 2024 lalu secara terbuka mempersonalisasi sosok Jokowi, namun kenyataannya gagal meraup suara, bahkan kembali tak lolos ke Senayan.

Sebaliknya, PDIP dan Gerindra telah memberi contoh bahwa figur dapat menjadi fondasi politik yang berkelanjutan ketika berhasil diterjemahkan menjadi identitas, organisasi, dan basis sosial yang nyata.

Pelajaran penting, figur memang bisa membuka jalan, tetapi hanya institusi yang mampu membuatnya bertahan.

Semua itu menegaskan satu hal dalam realitas politik, bahwa personalisasi satu sisi bisa menjadi akselerator politik, tetapi juga jebakan.

Dalam konteks ini, menjelang pemilu nanti, tantangan Partai Gerakan Rakyat sebagai entitas politik baru, bahkan lebih kompleks.

Pertama adalah tantangan organisasi dan administratif. Bagaimanapun menjadi partai peserta pemilu menuntut kehadiran nyata di hampir seluruh wilayah Indonesia, bukan sekadar gegap gempita deklarasi di pusat kekuasaan.

Banyak partai baru gugur sebelum berkembang bukan karena kekurangan gagasan, melainkan karena kelelahan struktural sebelum mencapai garis start. Apalagi kalau tidak didukung atau ditopang oleh political cost yang memadai.

Kendala ini mungkin saja bisa dilalui dengan mudah oleh Partai Gerakan Rakyat, mengingat euforia yang tinggi ditunjang struktur yang sudah relatif terbangun dan berjenjang setelah sebelumnya mereka terkonsolidasi sebagai ormas.

Kedua adalah tantangan konversi suara. Pengalaman Pilpres sebelumnya memang menunjukkan bahwa Anies Baswedan memiliki basis dukungan yang riil dan militan. Namun, dengan modal itu saja tentu belum cukup.

Teori Michigan Model dalam perilaku pemilih sejatinya telah mengingatkan kita bahwa pilihan terhadap kandidat presiden tidak otomatis berbanding lurus dengan pilihan terhadap partai.

Pemilih bisa mencintai seorang figur, tetapi tetap memilih partai lama atau figur kandidat yang sudah mereka kenal untuk pemilihan legislatif.

Di sinilah sering muncul harapan atau ketergantungan partai dan politisi pada coattail effect—fenomena ketika kandidat presiden yang kuat menarik suara bagi partainya di bawah.

Namun, efek ini hanya bekerja jika pemilih melihat koherensi antara figur, partai, dan kandidat legislatif. Tanpa kader lokal yang dikenal dan dipercaya, suara Anies berisiko berhenti di surat suara pada Pilpres lalu, tidak mengalir atau diteruskan ke calon legislatif di pileg nanti.

Ini adalah pekerjaan sunyi yang sering luput dari sorotan, tetapi justru menentukan hidup-matinya partai baru. Daya tarik pada tokoh utama diharapkan jadi magnet utama yang kuat, namun bila tokoh lokal tak mumpuni, partai pun kopong.

Dimensi lain yang tak kalah penting dan ikut memengaruhi konstelasi politik adalah perubahan lanskap institusional melalui penerapan ambang batas pencalonan presiden nol persen.

Secara teknis, kebijakan yang lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini telah secara tidak langsung meruntuhkan dominasi partai-partai mapan dalam menentukan tiket pencapresan dan itu memudahkan figur seperti Anies untuk kembali maju tanpa harus tunduk pada negosiasi elite.

Dalam arti tertentu, ini adalah peluang struktural yang tentu saja menguntungkan Anies dan Gerakan Rakyat.

Selain memudahkan dalam kandidasi Pilpres, pembelahan sosial antara pendukung dan kontra pemerintahan bisa dikapitalisasi untuk meraup suara.

Namun dalam situasi seperti ini, nasib atau eksistensi politik Anies dan Partai Gerakan Rakyat sangat bergantung pada penilaian retrospektif pemilih terhadap pemerintahan petahana, dalam hal ini Prabowo Subianto dan koalisi besarnya.

Bila memakai pendekatan teori retrospective voting, yang menjelaskan bahwa pemilih lebih sering menghukum rezim yang dianggap gagal ketimbang memilih karena janji masa depan, maka Anies dan gerakan oposisi lainnya diuntungkan.

Karena jika mayoritas pemilih sampai pada kesimpulan bahwa pemerintahan yang berkuasa gagal total—dalam ekonomi, keadilan sosial, atau kualitas demokrasi—maka kebutuhan akan figur alternatif akan menguat secara organik.

Di titik inilah Anies bisa tampil bukan sekadar sebagai kandidat, melainkan sebagai simbol koreksi.

Sebaliknya, jika partai-partai lama yang menopang pemerintahan mampu berkonsolidasi, membingkai narasi stabilitas, dan meyakinkan publik bahwa kesinambungan lebih penting daripada perubahan, didukung oleh infrastruktur negara yang kerap kali berpihak pada petahana, maka jalan Anies dan Gerakan Rakyat akan jauh lebih terjal.

Dalam skenario ini, mereka harus bersiap menempati posisi yang mungkin tidak menguntungkan secara elektoral dalam jangka pendek, tetapi krusial secara demokratis: menjadi oposisi sejati, penyeimbang kekuasaan.

Menjadi oposisi yang konsisten, rasional, dan berani, bukan sekadar reaktif atau emosional pun sejatinya adalah sedang membangun pijakan atau kuda-kuda politik yang kuat dan kokoh.

Sejarah politik menunjukkan bahwa oposisi yang kalah hari ini, seringkali sedang menanam modal legitimasi untuk kemenangan esok hari—asal mereka mampu bertahan sebagai institusi, bukan sekadar simbol perlawanan sesaat.

Pada akhirnya, Partai Gerakan Rakyat dan Anies Baswedan sedang menghadapi ujian klasik dalam demokrasi: apakah energi figur bisa diubah menjadi kekuatan institusional, dan apakah politik alternatif bisa bertahan lebih lama atau stabil dari euforia para pendukungnya.

Sekali lagi, figur bisa membuka pintu, tetapi hanya institusi yang mampu menjaga pintu itu tetap terbuka.

Jika Partai Gerakan Rakyat gagal melampaui bayang-bayang dan militansi terhadap figur, maka hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah partai-partai baru di panggung politik tanah air.

Namun, jika berhasil menjelma menjadi organisasi politik yang matang dan terkelola dengan baik, maka Partai Gerakan Rakyat dan terutama Anies Baswedan—menang atau kalah—akan tercatat bukan sekadar sebagai partai baru dan kandidat atau calon presiden, melainkan sebagai titik tolak lahirnya oposisi yang bermakna dalam demokrasi Indonesia di masa mendatang.

Atau bahkan sebaliknya, ikhtiar politik ini melahirkan pemimpin nasional baru yang membawa harapan baru dan mendorong satu perubahan penting untuk bangsa dan negara ini. Kita nantikan bersama.

Tag:  #partai #gerakan #rakyat #anies #baswedan #ujian #konversi #figur #institusi #politik