Tiga Gubernur Sumatera Rapat di Kemendagri, Ngadu Soal TKD dan Pemulihan Bencana

Tiga gubernur wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kompak menghadiri rapat secara langsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kamis (15/1/2026).

Mereka hadir untuk membahas penanganan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025, yang meluluhlantakkan roda ekonomi, menimbulkan korban jiwa, dan memberikan tekanan besar pada fiskal daerah.

Mengawali rapat, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyoroti masalah keuangan daerah. Ia mengeluhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut yang tercekik setelah pengalihan anggaran sebesar Rp 430 miliar digunakan untuk penanganan bencana.

"Mohon izin Pak, mungkin angka Rp 430 miliar ini bisa lebih kami besarkan (ditambah anggarannya) kalau memungkinkan," katanya dalam rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Bobby juga meminta agar transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak dipotong, sehingga Sumut bisa menerima TKD penuh seperti sebelumnya sebelum adanya kebijakan efisiensi. Ia menekankan, 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara membutuhkan anggaran memadai untuk menjalankan pelayanan publik.

Ia menyebut pengalihan anggaran pascabencana berdampak besar secara finansial bagi pemerintah daerah kabupaten/kota.

Lebih dari Rp 275 miliar telah digunakan untuk perbaikan infrastruktur, Rp 1,6 miliar untuk pemulihan bidang informatika, Rp 21 miliar untuk pemulihan pendidikan, dan Rp 110 miliar untuk bantuan pemulihan fasilitas kesehatan.

Sumatera Barat: TKD tak dipotong

Hal senada disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang meminta agar dana TKD tidak dipotong. Penanganan bencana di Sumatera Barat juga membutuhkan dana besar.

"Memang benar bahwasanya penanganan bencana di Sumatera ini adalah penanganan dari Pusat. Maka oleh sebab itu, harapan kami dukungan dana juga dari pusat, yang pertama adalah dana TKD kami ini perlu dikembalikan (seperti sebelum efisiensi)," kata Mahyeldi.

Ia juga menyarankan agar anggaran pemulihan rumah warga terdampak bencana diberikan dengan pagu yang sama. Saat ini, BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan pagu anggaran berbeda.

“Harga rumah rusak berat dengan BNPB berbeda dengan Kementerian Perumahan Permukiman. Nilai besaran jumlah yang akan dibiayai berbeda. Maka oleh sebab itu, kalau bisa disamakan saja, Pak,” ujar Mahyeldi.

“Mungkin diambil saja data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pak. Supaya sama semuanya, nanti beda menteri, beda harga. Ini kan juga repot dijawab nanti di lapangan,” tambahnya.

Aceh kewalahan

Aspirasi berbeda datang dari Aceh, yang dipimpin Muzakir Manaf alias Mualem, karena wilayah ini tidak mengalami pemotongan TKD.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan TKD secara penuh untuk Aceh sebagai wilayah terdampak paling besar dalam bencana Sumatera.

Namun, Mualem tetap menghadapi persoalan, terutama terkait produktivitas pangan dan pencetakan sawah baru. Lebih dari 50.000 hektare sawah tertutup endapan lumpur pascabanjir.

“Kalau ini tidak kami benahi, sudah pasti angka pencaharian dan kemiskinan akan bertambah, Pak,” ujar dia.

Selain sawah, infrastruktur penghubung seperti jembatan dan jalan masih belum pulih sepenuhnya. Saat ini baru rampung 60 persen dan masih terus dikerjakan.

“Sedangkan jembatan-jembatan di melalui kecamatan, antar kecamatan, antar desa ini masih belum tersentuh, Pak,” ungkap dia.

Sejumlah kabupaten, seperti Aceh Timur dan Aceh Utara, masih menggunakan rakit sebagai sarana penyeberangan, termasuk warga dan anak-anak sekolah.

“Kemudian, mohon kebijakan Bapak secepat mungkin supaya mereka dapat menyeberangi sungai-sungai yang luas antara 100 hingga 150 meter,” kata Mualem.

Percepatan pemulihan lintas kementerian

Mendengar keluh kesah tiga kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong percepatan pemulihan melalui koordinasi lintas kementerian. Ia meminta para menteri terkait untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.

"Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, tolong bantu supaya mereka bisa hidup kembali, terutama pasar, warung, dan UMKM-nya. Ini perlu kerja keras," ucap Tito.

Dalam rapat yang berlangsung hampir empat jam, dibahas sejumlah indikator pemulihan bencana yang masih memerlukan perhatian berbagai kementerian dan lembaga, terutama di tiga provinsi terdampak.

Indikator utama mencakup tata kelola pemerintahan, layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan, akses darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial.

Tito menegaskan, semangat gotong royong menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah dapat mempercepat pemulihan.

Penanganan pascabencana di Aceh memerlukan upaya lebih berat karena banyak pemukiman tertimbun lumpur. Fokus pemulihan diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai.

“Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan dan sungainya dikerok, penanganannya akan jauh lebih mudah. Dengan tambahan pasukan TNI-Polri dan Sekolah Kedinasan sekitar 15.000 orang, saya yakin dua minggu selesai,” ujar Tito.

Tag:  #tiga #gubernur #sumatera #rapat #kemendagri #ngadu #soal #pemulihan #bencana