Interupsi di Rapat Paripurna, Senator Papua: Masyarakat Tolak Sawit, Setop Barang Itu!

- Senator asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor menginterupsi rapat paripurna ke-6 DPD RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dalam interupsinya, Finsen menyampaikan bahwa masyarakat adat Papua secara tegas menolak rencana pemerintah membangun perkebunan kelapa sawit di wilayahnya.

“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua,” kata Finsen, saat menyampaikan aspirasi masyarakat di ruang paripurna, Rabu.

Dia pun meminta pimpinan DPD RI untuk menyampaikan penolakan tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

“Jadi, nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” kata Finsen.

Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan akan menampung seluruh masukan yang disampaikan anggota.

Dia juga menyebut pimpinan DPD RI tengah berupaya mengatur pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” imbuh Sultan.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan harapannya agar Papua turut ditanami kelapa sawit sebagai bagian dari upaya swasembada energi nasional.

“Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo, saat memberikan pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Selain kelapa sawit, Prabowo juga mendorong penanaman tebu dan singkong di Papua untuk memproduksi etanol.

Dia menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh daerah di Indonesia, termasuk Papua, dapat mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

“Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Prabowo.

Kepala negara menegaskan, pemanfaatan energi di Papua harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air di wilayah Papua.

“Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, jika setiap daerah mampu berswasembada energi, Indonesia dapat menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahun karena tidak lagi bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tutur dia.

Bantah ada arahan tanam sawit

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk membantah adanya arahan untuk menanam sawit di Papua.

“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” kata Ribka, dalam keterangannya di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dalam siaran pers resmi Pusat Penerangan Kemendagri, Senin (5/1/2026).

Dia merujuk pada pertemuan antara Presiden, jajaran menteri, serta kepala daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua di Istana Negara pada 16 Desember 2025.

Dalam pertemuan itu, Presiden mendorong Pemda untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai upaya percepatan pembangunan di Papua.

Dia menjelaskan bahwa sawit bukan satu-satunya pilihan yang harus ditanam di Papua melainkan hanya salah satu tanaman yang dapat ditanam di Papua.

Ribka menyebutkan bahwa terdapat berbagai pilihan komoditas yang dapat dikembangkan untuk mendukung program ketahanan pangan di Papua.

Pilihan tersebut di antaranya adalah pengembangan sagu, singkong, padi, talas, dan umbi-umbian lainnya.

Kelapa sawit disebut sebagai salah satu contoh komoditas yang memiliki nilai ekonomi, namun bukan sebagai satu-satunya pilihan.

“Bukan Bapak Presiden mengatakan bupati atau wali kota atau kepala daerah harus tanam ini-ini, tidak. Bapak Presiden menyampaikan itu supaya membuka wawasan, ada pemahaman yang sama mengenai program pemerintah pusat. Jadi tujuan dari Bapak Presiden adalah menyarankan para kepala daerah itu untuk lebih memperhatikan, lebih khusus pada program ketahanan pangan,” ungkap dia.

Tag:  #interupsi #rapat #paripurna #senator #papua #masyarakat #tolak #sawit #setop #barang