70
Istana Negara dan Istana Garuda di IKN, Jumat (11/10/2024). Target penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap hingga tahun 2045, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)
09:24
20 Oktober 2024
Komitmen Prabowo Terkait Pembangunan IKN Terganjal Program Makan Bergizi Siang Gratis
Presiden RI terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal itu ditegaskan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Ista Garuda, IKN, pada Senin (12/7).
Prabowo menyebut, proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan diharapkan mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi. "Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ungkap Prabowo. Merujuk data APBN 2025, pemerintah menyiapkan anggaran pembangunan IKN hanya sebesar Rp 143,1 miliar. Alokasi anggaran pembangunan anggaran IKN ini jauh lebih kecil daripada APBN 2024 yang mencapai Rp 42,5 triliun. Bahkan, APBN 2025 untuk pembangunan IKN juga jauh lebih kecil dari program prioritas makan siang gratis yang merupakan janji kampanye politik Prabowo-Gibran sebesar Rp 460 triliun. Anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera mengamini bahwa terdapat pengurangan jatah anggaran terhadap pembangunan IKN. Menurutnya, Prabowo akan lebih memaksimalkan program janji kampanye. "Project IKN kemungkinan akan diperhatikan dengan seksama oleh Pak Prabowo, tetapi dengan alokasi yang lebih berimbang. Karena Pak Prabowo juga punya target menciptakan 19 juta lapangan kerja, makan bergizi, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dengannya perlu sekali insentif bagi bidang-bidang yang mengurangi jatah IKN," kata Mardani kepada JawaPos.com, Sabtu (19/10). Mardani menyebut, progres pembangunan IKN tidak akan secepat era Presiden Jokowi. Namun, pembangunan itu diyakini akan tetap berjalan stabil. "Selama ini dengan Rp 16 triliun tahun ini ditargetkan walaupun ada acuan Rp 27 triliun, tetapi tetap pandangan saya kecepatannya tidak akan secepat sebelumnya, tapi lebih stabil dan lebih sustainabel," urai Mardani. Sementara, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, pembangunan IKN memang menjadi problematika bagi Prabowo. Ia menyebut, Prabowo akan lebih memaksimalkan janji kampanye daripada pembangunan IKN. "Kalau IKN itu sebenarnya malah menjadi beban bagi Pak Prabowo, karena kan di dalam kebijakannya nanti Pak Prabowo lebih memprioritaskan janji-janji kampanye seperti makan siang gratis, ada ditambah lagi makan pagi gratis. Dulu hanya untuk anak sekolah, sekarang termasuk anak di rumah dan ibu rumah tangga," ucap Trubus. Berkaitan anggaran IKN pada APBN 2025 yang sangat rendah, lanjut Trubus, Prabowo akan memprioritaskan pembangunan IKN melalui para investor. Sehingga keberlanjutan pembangunan IKN bergantung pada anggaran investor. "Kan sebenarnya IKN mau seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) yang pembangunannya dari swasta," urai Trubus. Teubus pun menilai, Peabowo menyadari bahwa Partai Gerindra yang dipimpinnya merupakan partai politik ketiga terbesar. Karena itu, ia menilai Prabowo masih harus menjaga citranya sampai 2029. "Jadi kenapa seperti itu karena Pak Prabowo sadar dia Partai Gerindra itu partai nomor tiga, mana ada penguasa dari partai nomor tiga. Sampai hari ini pun PDIP belum menentukan sikap, walaupun sudah menyatakan mendukung-mendukung. Tapi kan dalam konteks pemanggilan menteri di Kertanegara, di Hambalang PDIP nggak ada. Artinya sampai 2029 Prabowo menargetkan Partai Gerindra harus menjadi partai nomor satu," tegas Trubus. Terpisah, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti memastikan, IKN sudah pasti dilanjutkan. Hal itu ditegaskan Diana usai bertemu Prabowo dalam agenda pembekalan calon wakil menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10). "IKN jelas lanjut. IKN harus lanjut, ya. Yang lainnya, mestinya ya kayak air dan sebagainya harus lanjut juga, rumah juga," ungkap Diana di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (18/10). Diana menegaskan, pembangunan IKN sampai saat ini masih terus berjalan, terutama untuk menunjang perpindahan ASN yang akan dilakukan pada awal 2025. "Ya bismillah (perpindahan ASN awal tahun depan), kemarin kan kita terakhir ke sana ya. Kita sudah tahu kalau untuk rusun-rusunnya juga sudah kita bangun, sudah ada yang bisa dihuni tapi kan juga belum maksimal, masih ada yang butuh waktu. Mudah-mudahan Januari sudah ini (bisa dipakai)," pungkasnya.
Editor: Bintang Pradewo
Tag: #komitmen #prabowo #terkait #pembangunan #terganjal #program #makan #bergizi #siang #gratis