21 Poin Hasil Rakernas I PDIP, Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD hingga Jadi Partai Penyeimbang Pemerintah

 

- PDI Perjuangan secara resmi merilis 21 poin Rekomendasi Eksternal dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP tahun 2026 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1). Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan alasan partainya menunjuk Jamaluddin Idham untuk membacakan rekomendasi eksternal, karena merupakan Ketua DPD termuda, terlebih wilayahnya saat ini sedang terdampak bencana.

Hasto memastikan, hasil Rakernas I PDIP akan dikomunikasikan dengan fraksi-fraksi yang di DPR. Ia berharap, ada satu kesepahaman dalam membangun bangsa.

"Jadi kami bersama-sama mengkomunikasikan, termasuk hasil Rakernas ini juga dengan fraksi-fraksi lain, dengan sesama kader partai lain. Sehingga akan tercapai suatu kesepahaman," kata Hasto usai Rakernas.

Mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Di sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya”, rekomendasi ini ditegaskan sebagai kompas politik partai dalam menyikapi dinamika nasional dan global, sekaligus mempertegas posisi PDIP sebagai partai yang berlandaskan ideologi Pancasila dan keberpihakan pada rakyat.

"Jadi dalam Rakernas ini, kami juga memberikan solusi. Tim steering committee menyusun segala sesuatunya itu berdasarkan sidang-sidang komisi," tegas Hasto.

Berikut 21 poin Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP Tahun 2026:

1. Memperkokoh kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya dengan menolak dominasi asing serta memastikan seluruh kebijakan negara berpijak pada Pancasila dan UUD 1945.

2. Mendesak pemerintah menolak segala bentuk intervensi asing dan pelanggaran kedaulatan negara, sejalan dengan semangat anti-penjajahan dalam Pembukaan UUD 1945.

3. Menegaskan pentingnya peningkatan kualitas demokrasi melalui checks and balances, penguatan partai politik, masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak warga negara.

4. Menempatkan PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintah demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

5. Mendorong pencegahan bencana ekologis melalui kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, penegakan hukum lingkungan, dan pemulihan ekosistem.

6. Mendesak perbaikan manajemen penanggulangan bencana dari mitigasi hingga pascabencana sebagai wujud kehadiran negara.

7. Merekomendasikan percepatan transisi energi terbarukan dan pelaksanaan komitmen Net Zero Emission untuk menghadapi krisis iklim global.

8. Menegaskan politik “Merawat Pertiwi” sebagai sikap ideologis untuk menjaga kelestarian alam dan keadilan ekologis.

9. Meneguhkan politik kerakyatan berbasis gotong royong dengan keberpihakan pada kaum Marhaen dan kelompok rentan.

10. Mendorong penguatan kedaulatan pangan nasional melalui perlindungan petani, nelayan, riset pangan, dan pemanfaatan pangan lokal.

11. Mendukung penguatan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mandiri dan berkarakter gotong royong.

12.Mendorong penguatan otonomi daerah dan menolak pemotongan anggaran transfer ke daerah yang tidak berkeadilan.

13. Menegaskan komitmen Tiga Pilar Partai dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, dan penciptaan lapangan kerja layak.

14. Menolak wacana Pilkada melalui DPRD dan menegaskan pentingnya pilkada langsung, berbiaya rendah, serta bebas dari politik uang.

15. Mendorong reformasi sistem politik dan hukum untuk mewujudkan sistem multi-partai sederhana yang selaras dengan sistem presidensial.

16. Menegaskan pentingnya ruang partisipasi generasi muda dalam politik, inovasi, dan penguasaan teknologi strategis.

17. Mengajak seluruh elemen bangsa mencegah bangkitnya otoritarian populis serta menjaga cita-cita Reformasi 1998.

18. Mendesak transformasi POLRI agar profesional, akuntabel, bebas dari politik praktis, dan berpihak pada konstitusi.

19. Menegaskan pentingnya independensi penegak hukum serta menolak politisasi dan komersialisasi penegakan hukum.

20. Meneguhkan komitmen reformasi TNI sebagai tentara profesional yang menjauhi politik praktis dan berbasis kemandirian pertahanan.

21. Memperkuat pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik di internal partai melalui pendidikan antikorupsi dan gerakan JATI DIRI SOEKARNO.

Melalui rekomendasi tersebut, PDIP menegaskan arah politiknya sebagai kekuatan ideologis yang konsisten menjaga demokrasi, kedaulatan rakyat, serta keadilan sosial dan ekologis di tengah tantangan zaman.

 

Tag:  #poin #hasil #rakernas #pdip #tolak #wacana #pilkada #lewat #dprd #hingga #jadi #partai #penyeimbang #pemerintah