PDI-P Dukung Reformasi TNI agar Jauhi Politik Praktis
PDI-P menegaskan dukungannya terhadap reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar menjadi institusi pertahanan yang profesional, dan tetap menjauhi politik praktis sebagai amanat dari Reformasi 1998.
Dukungan ini menjadi salah satu poin hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P yang digelar dari Sabtu (10/1/2026) hingga Senin (12/1/2026).
"Rakernas I Partai menegaskan kembali komitmen reformasi untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional yang teguh pada amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis," kata Ketua DPD PDI-P Aceh Jamaluddin Idham saat membacakan risalah hasil Rakernas, Senin.
Selain menegaskan profesionalisme TNI, Rakernas PDI-P juga mendorong pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan nasional, yang berlandaskan prinsip kemandirian.
"Rakernas I mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian (berdikari), memprioritaskan industri dalam negeri, dan berbasis kajian ancaman riil tanpa didikte pasar global," ujar Jamaluddin.
Dalam aspek tata kelola internal TNI, PDI-P menekankan pentingnya penguatan mekanisme organisasi yang adil dan terukur.
Menurut PDI-P, hal tersebut penting untuk menjaga soliditas dan profesionalisme prajurit.
"Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karier terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada Konstitusi," kata Jamaluddin.
Rakernas I PDI-P juga meminta pemerintah menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit agar sepadan dengan risiko pengabdian yang mereka emban di medan tugas.
"Pemerintah untuk menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sepadan dengan risiko pengabdian mereka di medan tugas," ucap Jamaluddin.