Indonesia Diminta Kritis ke AS soal Konflik dengan Venezuela

Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal meminta pemerintah Indonesia mampu berbicara kritis dan gamblang dengan Amerika Serikat (AS) terkait konflik negara itu dengan Venezuela.

Menurut Dino, Indonesia sebagai mitra perlu memberikan kritik yang membangun karena hubungan Indonesia dan AS terjalin dalam Comprehensive Strategic Partnership, sebuah level kemitraan tertinggi bagi Indonesia.

"Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk berbicara secara kritis, gamblang, dan terbuka kepada pemerintah AS sebagaimana Indonesia pernah melakukan di masa lalu dalam menangani isu konflik Kamboja, Konvensi Hukum Laut PBB, dan invasi AS terhadap Irak," kata Dino dalam pernyataan sikap FPCI yang diunggah melalui Instagram pribadinya, dikutip Kamis (8/1/2026).

Dino menyampaikan, sebagai sesama mitra, selalu ada ruang untuk kritik yang sehat.

Ia mengingatkan bahwa kemitraan antara AS dan Indonesia didasarkan pada kesetaraan, kedaulatan, dan sikap saling menghormati, bukan subordinasi.

"Jika Amerika Serikat tersinggung dengan kritik Indonesia, maka berarti AS bukan mitra sejati Indonesia. Apalagi AS sendiri sudah sering mengkritik Indonesia," beber dia

Faktanya, lanjut Dino, aksi AS di Venezuela bertentangan dengan banyak prinsip dasar yang dipegang Indonesia, yakni non-intervensi, tidak menggunakan kekerasan untuk menangani sengketa, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta kemandirian politik negara lain.

Dino pun beranggapan serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela melanggar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut dia, perilaku AS dapat memberikan preseden yang bahaya bagi negara lain untuk melakukan hal serupa, terutama dalam dunia yang tengah menghadapi persaingan sumber daya alam yang ketat.

Ia juga khawatir internasionalisme Amerika telah melahirkan suatu bentuk imperialisme Amerika.

"Kami belum pernah sebelumnya menggunakan istilah imperialisme untuk menggambarkan kebijakan luar negeri AS. Namun kini kami mengamati kebijakan luar negeri AS yang bahkan kadang mereka akui sendiri," beber Dino.

"Ditandai dengan ekspansi teritorial, perampasan sumber daya negara lain secara agresif, dominasi kawasan, penundukan dan kontrol terhadap negara lain, bullying terhadap sekutu, teman maupun lawan, serta sikap merasa paling benar dan superior," lanjut dia.

Dino pun menilai sudah ada ancaman terhadap target-target berikutnya, meliputi Kolombia, Kuba, Meksiko, bahkan Denmark, setelah serangan AS.

Hal ini bertentangan dengan aspirasi Presiden AS Donald Trump seperti yang dinyatakan dalam strategi keamanan nasional AS terbaru untuk menjadi presiden perdamaian untuk dunia.

"Sangat mungkin daftar negara yang akan menghadapi intervensi, intimidasi, pemaksaan, tekanan, dan perubahan rezim oleh AS akan terus bertambah dengan skala yang beda. Iran, Nigeria, Brasil, Afrika Selatan, bahkan Kanada, dan lainnya," kata Dino.

Konflik AS dan Venezuela

Sebelumnya diberitakan, konflik antara AS dan Venezuela menemui titik baru.

Terbaru, Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh AS di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Penangkapan ini merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Presiden Trump terhadap Venezuela yang menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.

Maduro dan istrinya ditangkap pada Sabtu (3/1/2026) dini hari.

Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS.

AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah.

Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.

Trump telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba.

Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.

Tag:  #indonesia #diminta #kritis #soal #konflik #dengan #venezuela