Kajian Sinkronisasi Regulasi Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Tuntas, Menko Polhukam: Acuan Penentuan Kebijakan Pemerintahan Berikutnya

- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengapresiasi hasil kajian sinkronisasi regulasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (KKPH). Kajian tersebut dilakukan oleh Tim Kajian Kebijakan Sinkronisasi Regulasi KKPH.

Pada Rabu (16/10) Hadi menyampaikan bahwa hasil kajian tersebut harus sudah tuntas akhir tahun ini. Paling lambat sebelum Desember 2024.

”Penyusunan hasil kajian menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam dan Bakamla yang harus diselesaikan paling lama akhir Desember 2024 ini. Dan saya berterima kasih kepada Tim Kajian dapat menyelesaikan kajian ini lebih cepat dari waktu yang ditentukan,” kata Hadi dalam rapat di kantor Kemenko Polhukam.

Menurut Hadi kajian sinkronisasi regulasi KKPH murni bersifat akademis dan tidak ada muatan ekonomi maupun politis yang menguntungkan beberapa pihak atau golongan tertentu. Dalam penyusunannya, kajian tersebut melibatkan berbagai kalangan, baik akademisi dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta kelompok masyarakat pengguna laut (INSA, KNTI, HNSI).

”Sehingga hasilnya akan menjadi lebih objektif dan dapat dijadikan bahan dasar untuk pengembangan naskah akademik terkait regulasi keamanan laut,” jelas dia.

Dalam rapat tersebut Hadi menyampaikan dukungan penuh terhadap hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh Tim Kajian. Dia juga memastikan bahwa rekomendasi yang telah dirumuskan segera diajukan untuk ditindaklanjuti sebagai bahan laporan kepada presiden.

”Pada prinsipnya, saya mendukung hasil kajian dan rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Kajian dan berharap laporannya segera diajukan untuk kita tindak lanjuti kepada presiden guna mendapat arahan lebih lanjut. Saya sebagai pimpinan mengapresiasi hasil kerja keras Tim Kajian dan kita berharap hasil ini dapat dipertimbangkan sebagai kerangka acuan dalam penentuan kebijakan di bidang KKPH pada periode pemerintahan berikutnya,” terang Hadi.

Tag:  #kajian #sinkronisasi #regulasi #keamanan #keselamatan #penegakan #hukum #tuntas #menko #polhukam #acuan #penentuan #kebijakan #pemerintahan #berikutnya