Ada Isu 700.000 Anak Papua Tidak Sekolah, Begini Respons Komisi X DPR

- Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya memandang informasi mengenai dugaan 700.000 anak di Papua tidak bersekolah sebagai isu yang sangat serius.

Sebab, pria yang akrab disapa Ari ini menekankan, hak dasar warga negara atas pendidikan harus dipenuhi.

"Namun demikian, sebagaimana disampaikan pemerintah, data tersebut memang perlu dicermati dan diverifikasi secara menyeluruh agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan," kata Ari, kepada Kompas.com, Kamis (18/12/2025).

"Proses cross-check ini penting dilakukan dengan melibatkan Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta BPS agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," sambung dia.

Terlepas dari angka pastinya, Ari menegaskan bahwa persoalan akses pendidikan di Papua adalah fakta yang tidak bisa diabaikan.

Menurut dia, negara wajib hadir memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan.

Komisi X DPR pun mendesak pemerintah memperbaiki distribusi guru dan memperkuat sinergi untuk memenuhi hak pendidikan di Papua.

"Karena itu, kami, Komisi X tentu mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai momentum memperkuat kebijakan afirmatif, memperbaiki distribusi guru, sarana prasarana, serta memperkuat sinergi pusat-daerah agar hak pendidikan anak Papua benar-benar terpenuhi," imbuh Ari.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap laporan yang menyebut 700.000 anak Papua tidak bersekolah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap laporan itu disampaikan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam rapat terkait percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

"Mengenai masalah informasi 700.000 tadi, anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya, menurut salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi," ujar Tito, usai mengikuti rapat bersama Prabowo dan kepala daerah se-Papua.

Prabowo pun memberikan arahan untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

"Nah, kita harus cross-check dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, kita data ini harus kita cross-check dulu benar enggak," ucap Tito.

Jika ada anak asal Papua yang tidak sekolah, pemerintah akan mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan.

"Tapi, prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya. Tapi, enggak tahu angkanya harus kita cross-check dulu," lanjut dia.

Tag:  #700000 #anak #papua #tidak #sekolah #begini #respons #komisi