Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, PAN Terbuka, Singgung Ongkos Politik Tinggi

- Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menilai usulan kepala daerah dipilih DPRD memerlukan kajian lebih jauh. Meski begitu, PAN terbuka dengan usulan tersebut.

"Wacana itu tentu membutuhkan kajian. Kami tidak menutup diri atas wacana tersebut," ucap Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Menurut Eddy, demokrasi yang diberlakukan di Indonesia memang membawa banyak manfaat. Namun, ada juga mudaratnya.

Ia mencontohkan, ongkos politik yang tinggi hingga politik uang (money politics).

"Apalagi kita lihat sekarang ongkos politik menjadi tinggi, money politics juga tidak surut, ya, pendidikan politik kepada masyarakat itu perlu ditingkatkan," ucap Eddy.

Menurutnya, hal-hal ini perlu dikaji lagi, termasuk soal usulan kepala daerah dipilih DPRD.

"Jadi aspek-aspek ini yang merupakan bagian dari pengkajian kita agar kita kemudian bisa menetapkan apakah kepala daerah itu langsung atau dipilih melalui DPRD," kata Eddy.

Setelah kajian dibahas matang, diperlukan juga kesepakatan dari partai politik. Sebab, usulan ini memerlukan perubahan dalam undang-undang.

Eddy menegaskan, pihaknya terbuka untuk mendiskusikan usulan tersebut.

"Tetapi saya kira wacana itu tentu terbuka untuk kita diskusikan dan saya kira layak didiskusikan. Yang penting, kualitas daripada demokrasi kita itu akan semakin kuat dan hasil, output daripada pilkada itu juga sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat," jelas dia.

Diketahui, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.

Usulan itu dia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo mengaku bakal mempertimbangkannya. Ia menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa menjadi solusi agar proses politik tidak hanya ditentukan oleh pihak yang memiliki uang banyak.

“Jadi, saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, jika DPRD sudah dipilih rakyat, maka lembaga tersebut dapat sekaligus memilih gubernur hingga bupati dan wali kota.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ujar dia.

Tag:  #usulan #kepala #daerah #dipilih #dprd #terbuka #singgung #ongkos #politik #tinggi