Pemerintahan Bakal Bangun Huntara untuk Korban Bencana Sumatera

 Pemerintah berencana membangun hunian sementara (huntara) tipe 36 meter persegi bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

Rencana ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian/Lembaga terkait di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

Suharyanto menjelaskan bahwa Sumatera Barat, yang dinilai lebih pulih dibandingkan Aceh dan Sumatera Utara, akan segera memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara. Hunian sementaranya akan dibangun oleh, kalau kami boleh, itu oleh Satgas TNI-Polri, Bapak Presiden,” kata Suharyanto dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Minggu.

Setelah huntara rampung, pemerintah akan membangun hunian tetap (huntap) untuk korban bencana di Sumatera.

Suharyanto memohon agar proses pembangunan huntap dan relokasi dari huntara dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Kemudian yang tanahnya tidak harus pindah karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tapi rumahnya rusak, itu kami perbaiki oleh Satgas BNPB,” jelas dia.

Suharyanto memperlihatkan contoh huntara kepada Presiden untuk dihuni oleh satu keluarga.

“Itu Itu apa? Itu apa? Prefab? Prefab?” tanya Presiden Prabowo yang dibenarkan oleh Suharyanto.

Kepala Negara juga menanyakan luas huntara yang rencananya dibangun Satgas TNI-Polri.

“Luasnya tipe 36 Bapak Presiden, 8 kali 5 Bapak Presiden. Jadi daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara Bapak Presiden,” jawab Suharyanto.

Mengenai harga huntara, Suharyanto menyebutkan, “Harganya sekitar 30 juta, Bapak Presiden. Satu hunian. satu huntara, hunian sementara. Ada WC, kamar mandi.”

“Cukup 36, ya? Saya kira, termasuk murah ya,” sahut Prabowo.

Suharyanto menegaskan bahwa huntara hanya bisa ditempati warga selama satu tahun sebelum dipindahkan ke huntap yang lebih layak.

“Tapi kalau prefab-nya bagus itu bisa lebih dari satu tahun tuh,” kata Prabowo.

“Siap, betul. Hanya konsep kita mungkin mohon izin menyarankan, hunian sementara tidak lebih dari satu tahun,” ujar Suharyanto.

“Beberapa kejadian karena pembagian tugas kepala daerah harus menyiapkan lahan, pemerintah pusat yang membangun. Nah lahannya ini kadang-kadang agak bermasalah lama, sehingga terpaksa lebih dari satu tahun,” tambahnya.

Prabowo menanyakan waktu pembangunan huntara. Suharyanto mencontohkan huntara yang dibangun Satgas Kodam IX/Udayana untuk korban erupsi Gunung Ile Lewotobi, yang memindahkan 8.000 kepala keluarga dalam kurun waktu kurang dari enam bulan.

“Membangunnya enam bulan, Bapak Presiden. Enam bulan jadi, Bapak Presiden, memindahkan 8.000 KK,” ujar Suharyanto.

“Kalau bisa lebih cepat ya,” timpal Prabowo.

Suharyanto menjelaskan dua skema pembangunan huntara, tergantung ketersediaan lahan.

Jika lahan cukup, pemerintah daerah dapat langsung membagi lahan seluas 8x10 meter per kepala keluarga, bagian belakang digunakan untuk huntara dan bagian depan untuk huntap.

“Jadi itu milik dari satu keluarga terdampak,” kata Suharyanto.

Jika lahan terbatas, Satgas akan membangun model barak untuk menampung pengungsi yang masih tinggal di tenda.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menekankan pentingnya ketersediaan lahan untuk pembangunan huntara dan huntap.

“Saya kira lahannya harusnya ada lah. Nanti koordinasi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat semua KL, dan terutama ATR ya. ATR, Kehutanan, ATR/BPN ya. Dicek semua,” tegas Presiden.

Prabowo juga membuka opsi penggunaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk kebutuhan relokasi warga.

“Kalau perlu bagi HGU-HGU bisa dicabut sementara. Dikurangi, ya. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” ujar Presiden.

Tag:  #pemerintahan #bakal #bangun #huntara #untuk #korban #bencana #sumatera