Kesiapan Pusat Bantu Daerah yang Tak Sanggup Lagi Tangani Banjir Sumatera

- Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah merenggut 604 jiwa dan diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan pencarian korban yang masih tertimbun tanah.

Di Provinsi Aceh, data terbaru hingga Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB, terdapat sebanyak 156 orang meninggal dunia, 181 masih dinyatakan hilang, dan 1.800 mengalami luka-luka.

Banyak korban jiwa, ditambah lagi akses yang tertutup, membuat sedikitnya ada tiga bupati di Aceh yang secara resmi menyatakan tidak sanggup menangani bencana di wilayahnya.

Mereka yang menyatakan tak sanggup lagi adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, serta Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.

Tertuang dalam surat bernomor 360/1315/2025 yang ditandatangani Bupati Mirwan MS, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan resmi menyatakan ketidaksanggupan menangani darurat banjir dan longsor yang melanda 11 kecamatan.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudera Putra, menegaskan bahwa penerbitan surat ketidaksanggupan bukanlah bentuk menyerah atau ketidakmampuan daerah.

"Surat ketidaksanggupan ini memang syarat dari Pemerintah Provinsi Aceh dalam penetapan status darurat bencana. Ini juga bentuk dukungan pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih terstruktur," ujar Diva.

Pemerintah Aceh mengerahkan sumber daya yang tak mungkin dipenuhi kabupaten, meliputi logistik, alat berat, personel, hingga tambahan anggaran.

Dampak besar bencana ini memengaruhi banyak hal vital, mulai dari akses transportasi yang lumpuh, kerusakan jalan dan jembatan, gangguan layanan publik, hingga terhentinya aktivitas ekonomi.

Infrastruktur dasar ikut porak-poranda—irigasi, sanitasi, dan fasilitas kesehatan mengalami kerusakan yang memperburuk kondisi warga di sana.

Mendagri memahami

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memahami sikap dan keputusan para bupati yang menyatakan tidak mampu mengatasi banjir di daerah mereka karena akses jalan tertutup dan distribusi makanan terganggu.

"Contohnya di Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu melayani, ya memang enggak akan mampu. Enggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup (akses tertutup)," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Ia menyebutkan, Provinsi Aceh memerlukan dukungan pangan yang didistribusikan melalui udara lantaran akses darat terputus.

"Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat," ucap Tito.

Saat ini, proses penanganan pascabanjir juga sulit dilakukan karena akses jalan yang belum memungkinkan adanya penggunaan alat berat.

"Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup. Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus," kata Tito.

Pusat ambil alih

Karena kondisi yang tidak lagi memungkinkan untuk dibenahi pemda, pemerintah pusat akan mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh via udara dari Jakarta dan Medan.

"Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan," tegas Tito.

Menurut Tito, wajar jika Provinsi Aceh tidak mampu karena kondisi daerah pascabencana yang melumpuhkan seluruh mobilitas di sana.

"Kita melihat wajar enggak mampu karena di daerah yang tersulit, dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya," kata dia.

Meski dengan keterbatasan akses jalan, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan membantu, baik itu daerah yang mampu maupun tidak.

"Tapi pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama," jelas dia.

Anggota DPR asal Aceh, Nasir Djamil, mengatakan, dirinya telah meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Nasir menyampaikan itu saat ditanya soal Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang telah meneken surat ketidaksanggupan menangani bencana banjir dan longsor di wilayahnya.

"Sejak empat hari lalu saya sudah meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar menetapkan bencana nasional atas musibah banjir besar yang dialami oleh Sumbar, Sumut, dan Aceh," ujar Nasir kepada Kompas.com, Senin (1/12/2025).

Nasir menyampaikan, secara psikologis, penetapan bencana nasional akan menentramkan jiwa dan membuat semua aparat bertanggung jawab.

Dia menekankan, kondisi di Aceh pada bencana kali ini memang sangat parah dibandingkan banjir tahun lalu.

"Sebenarnya tanpa ada surat tidak sanggup itu, pemerintah pusat harus melindungi dan membantu sepenuhnya warga di daerah terdampak," tuturnya.

Prabowo pastikan korban tak sendirian pikul beban

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah titik di Sumatera berjuang sendirian.

"Ini musibah, saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan. Dan saya berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, tabah, tegar. Percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban," kata Prabowo saat berdialog dengan warga korban banjir di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025).

Dok. YouTube Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto saat mendengarkan laporan sesaat sebelum berdialog dengan warga korban banjir di Kasai Permai, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025).

Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya anggaran untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Anggaran tersebut berasal dari kebijakan efisiensi yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah.

"Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita," ujar Prabowo saat menemui pengungsi di Kutacane, Pulo Sanggar, Aceh Tenggara.

Anggaran yang ada juga akan ditujukan untuk perbaikan jalan hingga jembatan yang rusak akibat banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Kita segera akan membuka jalur yang terputus, jembatan-jembatan yang rusak kita segera perbaiki," ujar Prabowo.

"Sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten," sambungnya.

Tag:  #kesiapan #pusat #bantu #daerah #yang #sanggup #lagi #tangani #banjir #sumatera