Komnas Perempuan Sambut Baik Rencana Kehadiran Perempuan di Komisi Reformasi Polri

Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menyambut baik rencana penambahan satu anggota perempuan dalam struktur Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan kebijakan reformasi kepolisian memiliki perspektif gender yang kuat, khususnya dalam menjamin akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

“Bagi Komnas Perempuan ini adalah berita baik, siapa pun yang akan ditempatkan harus dipastikan bahwa mereka adalah orang yang memiliki perspektif tentang akses keadilan bagi perempuan, terutama ya bagi perempuan korban," kata Maria saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/11/2025) malam.

Maria berharap representasi perempuan di komisi tersebut dapat memperkuat seluruh rumusan dan keputusan berkaitan dengan reformasi Polri agar lebih sensitif terhadap isu-isu yang dihadapi perempuan.

“Harapannya dengan penambahan satu perempuan ini memperkuat perspektif terkait dengan ya perspektif gender di dalam seluruh kebijakan yang akan diputuskan oleh komisi reformasi Polri yang diamanatkan itu," jelasnya.

Maria juga menyinggung kasus-kasus yang pernah diterima Komnas Perempuan terkait anggota polisi wanita (polwan).

Ia memaparkan dua kasus yang dilaporkan kepada lembaganya.

“Yang pertama kasus terkait dengan KDRT polwan oleh suaminya yang juga polisi, kemudian yang kedua kasus terkait dengan delay justice ya jadi polwannya tapi sudah dilaporkan oleh masyarakat," ujar Maria.

Meski demikian, Maria menilai persoalan yang dihadapi polwan bukan hanya soal kasus individual, tetapi juga menyangkut tata kelola dan kebijakan kelembagaan, terutama dalam pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (PPA) Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri.

Ia mengungkapkan, dari berbagai informasi yang diterima Komnas Perempuan, aparat yang akan mengisi posisi strategis di direktorat PPA dan PPO membutuhkan percepatan peningkatan kapasitas, khususnya terkait perspektif gender.

“Mereka membutuhkan percepatan terkait peningkatan kapasitas ya, perspektif terutama perspektif gender untuk para pejabat yang akan mengisi posisi di Direktur PPA ini," tutur dia.

Bahkan, kata Maria, terdapat sejumlah usulan agar posisi di tingkat kabupaten/kota dalam direktorat tersebut diisi oleh polwan, bukan polisi laki-laki.

“Ada beberapa yang juga mengusulkan di direktorat itu sebaiknya di seluruh kabupaten/kota itu diisi oleh polwan gitu jadi bukan oleh polisi laki-laki," ungkapnya.

Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan sensitivitas aparat terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, sekaligus memperkuat efektivitas pelayanan.

Maria menuturkan, percepatan penguatan perspektif gender perlu dilakukan secara menyeluruh kepada aparat yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri bakal kedatangan anggota baru perempuan.

Perempuan itu akan menjadi anggota ke-11 dalam Komisi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (7/11/2025) lalu.

Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan adanya anggota baru perempuan yang merupakan usulan dari Presiden Prabowo Subianto.

Jimly menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat perdana komisi di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

"Kami rapat ber-10 insya Allah Minggu depan akan ada tambahan satu orang, ibu-ibu, belum saya sebut namanya, saya sesuai harapan presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka jumlahnya nanti 11 orang," kata Jimly dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin.

Terkini, Jimly menyampaikan kisi-kisi siapa sosok yang dimaksud.

Menurutnya, anggota baru perempuan merupakan tokoh nasional dan berasal dari masyarakat sipil.

"Pokoknya perempuan, tokoh nasional, top. Dari sipil," kata Jimly ditemui di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Tag:  #komnas #perempuan #sambut #baik #rencana #kehadiran #perempuan #komisi #reformasi #polri