Di Depan Fadli Zon, Fraksi PDIP Desak Penulisan Ulang Sejarah Dihentikan

- Fraksi PDI-P DPR RI mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini sedang dilakukan kementeriannya.

Desakan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Fadli di Gedung DPR RI, Rabu (2/7/2025), menyusul kontroversi pernyataan Fadli yang meragukan adanya pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998.

Anggota Komisi X dari Fraksi PDI-P, Mercy Chriesty Barends mengaku khawatir jika proyek tersebut diteruskan, justru akan semakin melukai korban yang masih mencari keadilan dan menimbulkan polemik baru di masyarakat.

"Kami percaya ya Pak ya, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini," ujar Mercy, Rabu.

Mercy menegaskan bahwa pernyataan Fadli yang meragukan kebenaran pemerkosaan massal 1998 sangat menyakitkan.

Terlebih bagi para korban kekerasan seksual maupun pihak-pihak yang turut mendampingi korban sejak peristiwa itu terjadi.

"Kalau kemudian Bapak mempertanyakan kasus perkosaan dan massal dan seterusnya, ini cukup, cukup amat sangat melukai kami, Pak," jelas Mercy.

Dia menegaskan, meski data lengkap tak dipublikasikan secara luas karena menyangkut harkat dan martabat korban, bukan berarti peristiwa itu bisa disangkal.

Oleh karena itu, Mercy mendesak Fadli Zon untuk menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang meragukan kebenaran kasus perkosaan massal 1998.

"Kami sangat berharap permintaan maaf. Mau korbannya perorangan yang jumlahnya banyak, yang Bapak tidak akui itu massal, permintaan maaf tetap penting. Karena korban benar-benar terjadi," kata dia.

Mercy mengingatkan bahwa sejarah seharusnya tidak ditulis dengan cara memilih-milih peristiwa yang hendak diangkat.

Sebab banyak sisi kelam sejarah yang tidak bisa diungkapkan seluruhnya, tetapi tetap menjadi bagian penting dari memori kolektif bangsa.

"Kalau memilih-milih saja mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis, ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu per satu," jelas Mercy.

Dalam rapat yang sama, anggota Komisi X dari Fraksi PDI-P Bonnie Triyana menilai proyek penulisan sejarah yang berlangsung saat ini, cenderung mengarah pada bentuk pengingkaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Menyambung dari pernyataan Bu Mercy, saya agak khawatir ada semacam state denial of human right violence," kata Bonnie.

Dia menjelaskan ada tiga bentuk pengingkaran pelanggaran HAM, yaitu literal denial (langsung mengingkari peristiwa), interpretative denial (mengakui tapi memaknai ulang secara mereduksi), dan implicatory denial (mengakui tapi tidak bertanggung jawab).

"Yang beredar ke mana-mana ini termasuk dalam interpretative denial. Jadi mengakui, tapi ada semacam tafsiran makna massal yang kemudian menggeser perdebatan kita hari ini, menjadi perdebatan semantik. Bukan kepada substansi persoalan itu sendiri," tegas Bonnie.

Dia menegaskan, penulisan sejarah nasional jangan sampai dianggap sebagai alat membenarkan pandangan versi pelaku, apalagi dalam peristiwa kekerasan seksual massal.

"Jangan sampai nanti ada tuduhan bahwa sejarah ditulis berdasarkan perspektif pelaku dari peristiwa perkosaan massal itu," kata dia.

"Oleh karena itu, kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan meminta proyek penulisan sejarah ini setop saja, dihentikan. Itu sikap kami," tegas Bonnie.

Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon menyebut tidak ada peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998, saat kementerian yang dipimpinnya tengah melakukan penulisan ulang sejarah nasional.

Pernyataan ini dikritik banyak pihak, termasuk oleh aktivis perempuan yang terjun langsung menangani korban pada tahun kelam itu.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mempertanyakan kebenaran kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 dan menyebutnya sebagai “rumor”.

Koalisi mendesak Fadli Zon segera mencabut ucapannya secara terbuka dan meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban.

Tag:  #depan #fadli #fraksi #pdip #desak #penulisan #ulang #sejarah #dihentikan