Anies Baswedan Menentang Fadli Zon soal Tragedi Pemerkosaan 98: Jangan Lupa Sisi Kelam Sejarah...

Anies Baswedan menuliskan pendapatnya mengenai Fadli Zon yang dinilai menyangkal tragedi pemerkosaan massal 1998.

Melalui akun X @aniesbaswedan, Anies Baswedan meminta Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan untuk tidak melupakan sejarah.

"Kita adalah bangsa yang besar, dan bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, termasuk sisi-sisi kelam yang pernah terjadi?" tulis Anies Baswedan pada Kamis, 19 Juni 2025.

Menurut Anies Baswedan, sejarah akan kehilangan maknanya apabila hanya berisi kisah-kisah kemenangan.

Pernyataan Menbud Fadli Zon soal tidak adanya pemerkosaan massal pada tragedi 1998 menuai protes banyak pihak. [Instagram]

Sejarah menurut Anies Baswedan seharusnya juga menunjukkan luka dan pelajaran yang harus diingat bersama.

"Mengakui seluruh kebenaran sejarah, baik pahit maupun manis, baik capaian pembangunan di era Orde Baru maupun tragedi pemerkosaan massal Mei '98, adalah fondasi penting untuk membangun keadilan dan persatuan sejati," katanya menegaskan.

Berbeda pendapat dengan Fadli Zon, Anies Baswedan merasa bahwa menyangkal atau menghapus sejarah justru akan melemahkan persatuan dan membuat kita semakin jauh dari keadilan sosial.

Fadli Zon sendiri menyatakan bahwa sejarah harus ditulis dengan tone positif untuk mempersatukan bangsa.

Oleh sebab itu, melalui klarifikasi lewat di X @fadlizon pada 16 Juni 2025, Fadli Zon berpendapat bahwa sejarah harus ditulis dengan teliti karena menyangkut nama baik bangsa.

Anies Baswedan ikut mengomentari pendapat Menbud Fadli Zon yang menyatakan tidak ada pemerkosaan massal pada tragedi 1998. [Suara.com/Rena Pangesti]

Lebih lanjut, Anies Baswedan mengungkap harapannya agar Fadli Zon menyampaikan sejarah berdasarkan kebenaran tanpa ada yang ditutupi.

"Kami harap pak Menteri Kebudayaan akan menjaga integritas sejarah bangsa dengan menyampaikan seluruh dan selengkapnya kebenaran," ujar Anies Baswedan.

"Agar setiap capaian menjadi kebanggaan dan setiap luka menjadi pelajaran. Terima kasih," tutur mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Menanggapi pendapat Anies Baswedan, warganet menyoroti pernyataan "kita adalah bangsa yang besar" yang juga kerap diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Namun warganet tidak sepakat dengan pernyataan tersebut.

"Apapun masalahnya, solusinya; kita adalah bangsa yang besar," komentar akun @kkanek***.

"Secara teori kita bangsa yang besar, secara praktek kita adalah bangsa yang besar kah? Bukankah itu tinggal kenangan saat semua sudah diperdaya asing aseng dan antek?" sahut akun @KepoP***.

"Ya besar cuma sebatas untuk keuntungan dan kenyamanan kelompoknya doang Pak, bukan besar dalam artian untuk ngebikin sejahtera seluruh lapisan masyarakat, jauh banget kalo itu mah," kata akun @baber***.

Sebagai informasi, Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada 2014.

Sayangnya Anies Baswedan hanya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama dua tahun.

Fadli Zon dan Anies Baswedan [suara.com/Dian Rosmala]

Barulah pada 2024 di era kepemimpinan Presiden Prabowo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi tiga kementerian baru.

Di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.

Fadli Zon dan Anies Baswedan sendiri pernah punya "hubungan" di masa lalu.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pada 2017, Fadli Zon merupakan pendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

Polemik Penulisan Ulang Sejarah

Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam waktu dekat akan dipanggil Komisi X DPR RI untuk membahas polemik penulisan ulang sejarah.

Panggilan itu buntut reaksi keras publik terhadap Fadli Zon yang seolah ingin menghilangkan tragedi pemerkosaan saat kerusuhan Mei 1998.

Klarifikasi Fadli Zon bahwa ia hanya menyoroti penggunaan kata "massal" dan tidak adanya bukti autentik mengenai tragedi tersebut justru membuat publik makin geram.

Maka dari itu, Lalu Hadrian Irfani selaku Ketua Komisi X DPR RI akan segera mengundang Fadli Zon untuk rapat kerja sekaligus membahas polemik penulisan ulang sejarah.

Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia sendiri ditargetkan akan selesai pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus.

Kontributor : Neressa Prahastiwi

Tag:  #anies #baswedan #menentang #fadli #soal #tragedi #pemerkosaan #jangan #lupa #sisi #kelam #sejarah