Pengajaran Disiplin Oleh TNI/Polri di Sekolah Rakyat Dikritik: Bisa Picu Trauma Psikologis

Rencana pemerintah melibatkan aparat TNI/Polri dalam pengajaran kedisiplinan di Sekolah Rakyat menimbulkan kekhawatiran.

Koordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matardji mengkritisi kalau rencana tersebut berpotensi timbulkan masalah baru.

"Pelatihan kedisiplinan ala militer, seperti baris-berbaris, dalam konteks pendidikan umum, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin, adalah pendekatan yang tidak inklusif dan berpotensi sangat negatif," kata Ubaid kepada, dihubungi Kamis (12/6/2025).

Menurut Ubaid, pelatihan kedisiplinan ala militer, seperti baris-berbaris, tidak cocok diterapkan di lingkungan pendidikan umum.

Ia menilai pendekatan itu juga cenderung bersifat eksklusif dan tidak peka terhadap kebutuhan peserta didik dari latar belakang kurang mampu.

Dia juga menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang yang memupuk pemikiran kritis, kreativitas, dan kemandirian, bukan sekadar kepatuhan tanpa nalar.

"Anak-anak, khususnya yang berasal dari latar belakang kurang mampu, memerlukan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik mereka, bukan indoktrinasi yang berbau militeristik. Pendekatan ini berisiko mengebiri potensi anak untuk berinovasi dan beradaptasi secara fleksibel dengan tantangan zaman," kritiknya.

JPPI juga menyoroti sejumlah potensi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Di antaranya adalah pembatasan kreativitas, terciptanya suasana belajar yang menakutkan, hingga potensi trauma psikologis bagi anak-anak yang sudah rentan secara emosional.

"Anak-anak dari keluarga miskin mungkin sudah rentan secara emosional. Pendekatan yang kaku dan berorientasi komando bisa memperparah kondisi psikologis mereka, alih-alih memberdayakan," katanya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas pendekatan militeristik untuk membentuk karakter tersebut.

Ubaid juga menganggap kalau rencana tersebut sebagai bentuk salah alokasi sumber daya.

Menurutnya anggaran yang digunakan untuk melibatkan TNI/Polri sebaiknya dialihkan untuk peningkatan kualitas guru, fasilitas belajar, serta dukungan psikologis dan gizi bagi siswa miskin.

"Sumber daya yang dialokasikan untuk melibatkan TNI/Polri seharusnya lebih diutamakan untuk meningkatkan kualitas guru, fasilitas belajar, dan dukungan psikologis serta gizi bagi anak-anak kurang mampu," tegasnya.

Lebih jauh, JPPI mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi mendorong militerisasi pendidikan.

Ilustrasi sekolah rakyat. [Dok. Suara.com]

"Langkah ini berpotensi mengikis nilai-nilai sipil dan demokratis dalam pendidikan, menggantinya dengan hierarki dan ketaatan buta," ucapnya.

Sebelumnya Ketua tim formatur Sekolah Rakyat Prof M Nuh yang menuturkan bahwa tujuan pelibatan aparat itu untuk melatih kedisiplinan para siswa.

Walau demikian, Nuh menegaskan kalau tidak akan ada unsur militerisme dalam pendidikan di Sekolah Rakyat

"Dikasih baris-berbaris. Bukan arah militer, yang kita ambil itu kedisiplinan," kata Nuh ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025.

Menurutnya, pelibatan TNI dan Polri telah dinilai tepat untuk mengajarkan disiplin dan baris berbaris itu. Selain itu juga bertujuan untuk persiapan melatih fisik.

"Siapa yang bisa mengatur baris-berbaris? Yang paling bagus, yang sudah teruji, teman-teman, bapak-bapak dari TNI-Polisi, yang untuk kedisiplinan ini persiapan fisik. Kalau beliau suruh lari, paling setengah kilometer sudah selesai," ujarnya.

"Bukan pendekatan militerisasinya, bukan. Tapi kedisiplinan, kerapian, ya itu penting " tegas Nuh.

Terkait dengan sistem pendidikan secara umum, dia menuturkan bahwa sistemnya mengadopsi penuh kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Hanya saja, karena Sekolah Rakyat dibuat boarding school atau berasrama, maka akan ada penambahan pembelajaran yang berkaitan dengan cinta tanah air hingga sosialisasi bermasyarakat.

"Ada lagi yang malam hari, boarding-nya, yaitu tentang kecintaan terhadap tanah air, persahabatan, dan seterusnya. Itu kita siapkan tersendiri. Itu Alhamdulillah semuanya on progress," ujar Nuh.

Sekolah Rakyat dijadwalkan akan mulai beroperasi untuk tahap 1A pada Juli 2025 sebanyak 63 titik sekolah tersebar di berbagai daerah.

Kemudian tahap 2B pada sekitar Agustus-September sebanyak 37 titik Sekolah Rakyat. Sehingga, ditargetkan ada 100 unit Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Tag:  #pengajaran #disiplin #oleh #tnipolri #sekolah #rakyat #dikritik #bisa #picu #trauma #psikologis