Soal Tambang Nikel di Raja Ampat, DPR Ultimatum Menteri Kabinet Prabowo: Jangan Bikin Gaduh!

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan, pentingnya penanganan isu tambang nikel di Raja Ampat dilakukan secara terukur dan obyektif. Bambang pun mengingatkan agar para Menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengedepankan kerja sinergis dan kolaboratif antar sektor, bukan justru tampil ke publik untuk mencari panggung politik.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan. Setiap pernyataan dan langkah simbolik yang tidak menyentuh substansi hanya akan memperkeruh suasana dan memperburuk citra Raja Ampat di mata publik,” kata Bambang dalam keterangannya diterima pada Senin (9/6/2025).

Menurutnya, hingga kini situasi di lapangan masih dalam tahap verifikasi dan obyektifikasi. 

Bambang pun meminta semua pihak diminta untuk menahan diri dan tidak membentuk opini prematur yang bisa memperdalam persepsi negatif terhadap kawasan yang dikenal sebagai salah satu ikon ekowisata Indonesia tersebut.

“Polemik ini belum selesai. Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” jelas Bambang Patijaya. 

Di sisi lain, Bambang juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil Menteri ESDM yang telah meninjau langsung operasional tambang dan memutuskan penghentian sementara sebagai bentuk kehati-hatian. 

Namun, Bambang Patijaya menegaskan bahwa kerja satu kementerian tidak cukup. Penyelesaian yang komprehensif memerlukan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.

“Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolektif dengan pendekatan teknokratis, berbasis pada data, fakta lapangan, dan analisa yang kredibel,” tegas Bambang Patijaya. 

Bambang Patijaya mengingatkan bahwa semakin besar kegaduhan yang ditimbulkan, maka semakin jauh penyelesaian dari tujuan awalnya. 

“Kita tidak boleh membiarkan isu ini menjadi liar, atau menjadi komoditas politik sesaat. Fokus kita adalah memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat mendapat keadilan, dan proses industri berjalan sesuai koridor hukum,” pungkasnya.

Cabut IUP di Raja Ampat

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya mencabut sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pariwisata Raja Ampat. 

Menurut Bahlil, IUP tambang nikel itu dimiliki oleh PT GAG Nikel yang merupakan anak usaha PT Aneka Tambang Tbk. (Antam). 

Menurut Bahlil, pencabutan izin operasional sementara ini, untuk dilakukan verifikasi yang akan dilakukan oleh Tim Kementerian ESDM. 

"Saya ingin ada objektif. Nah, untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpang siuran maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen minerba untuk status daripada IUP PT GAG, kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (5/6/2025). 

Bahlil menuturkan, sebenarnya ada lima IUP yang ada di wilayah Raja Ampat. Hanya saja, cuma satu perusahaan yaitu PT GAG Nikel yang masih beroperasi, di mana IUP dimulai pada tahun 2017. 

Selain itu, operasional tambang nikel itu telah dilakukan sejak tahun 2017. Maka dari itu, Bahlil akan memeriksa secara langsung aktivitas tambang di Raja Ampat tersebut. 

Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal tambang nikel dikritik. (Foto dok. Humas Kementerian ESDM)

"Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check. Karena di beberapa media yang saya baca ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Panemo. Panemo itu pulau prawisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Panemo dengan PT Pulau GAG itu i kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km," ucap dia. 

Bahlil menambahkan, dirinya tidak merinci kapan pemeriksaan tambang tersebut telah selesai. Akan tetapi, dirinya akan terjun langsung memantau aktivitas tambang di Raja Ampat tersebut. 

"Saya kebetulan ini kebetulan saja dalam waktu minggu-minggu ini itu saya lagi mau ke Sorong sesuai dengan agenda saya beberapa minggu lalu untuk mengecek sumur-sumur minyak dan sumur-sumur gas di wilayah Kepala Burung Sorong, Fak-Fak, Bintuni Saya sendiri akan turun tapi mungkin sambil itu saya akan mengecek langsung di lokasi Pulau GAG," imbuh dia. 

Bahlil Lahadalia meminta semua harus mendinginkan kepala dalam persoalan pertambangan nikel yang merusak pariwisata Raja Ampat. 

Namun, dia melihat memang ada budaya-budaya di Raja Ampat yang belum dipenuhi oleh perusahaan tambang nikel. 

"Saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi," ujarnya saat ditemui di Jakarta International Convention Center, Senin (3/6/2025). 

Atas dasar itu, Ketua Umum Partai Golkar ini bakal memanggil perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di dekat lokasi pariwisata Raja Ampat.

Tag:  #soal #tambang #nikel #raja #ampat #ultimatum #menteri #kabinet #prabowo #jangan #bikin #gaduh