Puan Minta Komisi VIII Kawal Penyelesaian Visa Haji Furoda: Pastikan Semua Dilindungi

- Ketua DPR RI Puan Maharani ikut bicara mengenai ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran visanya tidak terbit. Dia meminta agar Komisi VIII DPR mengawal penyelesaian persoalan tersebut.

"Kami akan meminta Komisi terkait, yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini. Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/6/2025), dikutip dari Antaranews.

Namun, Puan mengatakan bahwa penerbitan visa haji Furoda memang menjadi hak prerogatif Arab Saudi.

Meski demikian, Puan menyatakan DPR RI akan terus mengawal persoalan tersebut dan berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji semakin berkualitas, akuntabel, dan berpihak pada jemaah.

"Soal haji furoda memang sudah merupakan hak prerogatif dari kerajaan Arab Saudi," ujarnya.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, DPR juga telah mengirimkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR guna memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik.

"Berbagai evaluasi juga telah diberikan Timwas Haji DPR sebagai antisipasi hambatan selama proses pelaksanaan ibadah haji. DPR berkomitmen memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, DPR akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama (Kemenag) dan mitra terkait, termasuk dari unsur PPIH dan petugas lapangan, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan haji ke depan.

Sementara itu, kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci, Puan berpesan untuk selalu waspada, menjaga kesehatan serta beribadah dengan aman dan nyaman.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa untuk haji furoda pada tahun ini dan proses pemvisaan jemaah haji pun sudah ditutup.

"Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa proses pemvisaan sudah tutup per 26 Mei 2025, pukul 13.50 waktu Arab Saudi (WAS)," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief dalam keterangannya pada 29 Mei 2025.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya akan tetap membantu berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi terkait hal itu. Meskipun, penerbitan visa haji furoda berada di luar kewenangan Kemenag.

Nasaruddin mengungkapkan, otoritas Arab Saudi sebenarnya telah mengeluarkan visa untuk sebagian jemaah furoda. Namun, ternyata masih banyak jemaah yang masih menunggu keberangkatan karena visanya belum terbit.

"Sebagian sudah ada, tapi masih ada daftar tunggunya, belum keluar. Nah, yang mengeluarkan visa kan di sana ya (pemerintah Arab Saudi),” ujar Nasaruddin pada 29 Mei 2025.

Nasaruddin menyampaikan, untuk membantu jemaah haji furoda, Kemenag melobi Arab Saudi siang-malam agar proses penerbitan visa furoda dipermudah.

Tag:  #puan #minta #komisi #viii #kawal #penyelesaian #visa #haji #furoda #pastikan #semua #dilindungi